korupsi

Tak Terima Dituduh Korupsi Puluhan Triliun, Eks Kepala BP Migas Sebut Dirinya hanya Jalankan Perintah JK

KONFRONTASI-Kejaksaan Agung (Kejagung) mendakwa mantan kepala BP Migas, Raden Priyono korupsi USD 2,7 miliar atau setara Rp 37,8 triliun (kurs Rp 14 ribu) di kasus kondensat TPPI. Raden tidak menerima tuduhan itu karena ia menjalankan kebijakan negara atas perintah Jusuf Kalla yang saat itu menjadi Wapres, dan tidak makan uang sepeser pun dari kebijakan itu.

Eks Sekda Jabar Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Suap Meikarta

KONFRONTASI- - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa dengan hukuman 6 tahun penjara. Jaksa menilai Iwa terbukti menerima suap dari PT Lippo Cikarang dalam kasus Meikarta.

"Menjatuhkan pidana, terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 tahun dan denda pidana sebesar Rp 400 juta," ucap jaksa Kiki Ahmad Yani saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Senin, 24 Februari 2020.

Pengacara Nilai Benny Tjokro Dijadikan Tumbal Dalam Skandal Jiwasraya

KONFRONTASI-Muchtar Arifin kuasa hukum Benny Tjokro tersangka kasus dugaan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya menilai klienya hanya jadi kambing hitam alias tumbal dalam kasus yang disebut merugikan negara Rp 13,7 triliun itu.

Muchtar menjelaskan, setidaknya ada beberapa hal mendasar yang menguatkan kesimpulan bahwa klienya itu dijadikan tumbal. Pertama, kata Muchtar, surat yang ditulis Benny yang meminta BPK turut memeriksa atau mengaudit perusahaan-perusaahan yang membeli saham Jiwasraya sejak 2006.

Koruptor Dihukum Berat, Bagai Mimpi di Siang Bolong

KONFRONTASI-Hukuman berat bagi para koruptor menjadi tuntutan yang diserukan peserta Aksi 212 yang digelar di Patung Arjuna Wiwaha pada Jumat (21/2) kemarin. Aksi tersebut mengusung tema “Berantas Megakorupsi, Selamatkan NKRI.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis bahkan menyerukan agar para koruptor dihukum potong tangan.

Pengamat politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengaku setuju dengan hukuman berat tersebut. Pasalnya hanya dengan begitu koruptor bisa jera.

KPK Harus Transparan Terkait Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

KONFRONTASI-Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) transparan dengan merinci 36 kasus yang telah dihentikan pada tahap penyelidikan.

"Pertanyaannya adalah kasus apa saja, artinya KPK juga harus transparan menyampaikan kepada publik ketika kasus dapat dihentikan kenapa?," ucap Nasir di sela-sela acara "Kenduri Kebangsaan" di Sekolah Sukma Bangsa di Bireuen, Aceh, Sabtu.

Rawan Dikorupsi, Komisi III DPR RI Minta Polisi Awasi Dana Desa

Konfrontasi - Dana desa adalah pos anggaran yang rentan dikorupsi. Polisi harus turun langsung ke desa dan membantu dalam pengawasan penggunaan dana desa.

Itu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Rahmat Muhajirin dalam kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) ke Polresta Sidoarjo, Jum'at (21/2/2020) siang.

"Kami meminta polisi bersungguh-sungguh membantu dalam pengawasan dana desa. Karena pos anggaran ini rentan dikorupsi," ujar Muhajirin usai kundapil di Mapolresta Sidoarjo, Jumat (21/2/2020).

KPK Periksa Mantan Kepala Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil mantan Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Syaban Muhammad dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2011.

Syaban dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pejabat pembuat komitmen (PPK) di Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Undang Sumantri (USM).

Kompol Rossa Keberatan Dikembalikan ke Mabes Polri, Begini Respon KPK

KONFRONTASI-Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan surat keberatan dari Kompol Rossa Purbo Bekti perihal pengembaliannya ke Mabes Polri dalam proses telaah dan pembahasan.

"Info terakhir sudah dalam proses telaah dan pembahasan tim terdiri dari pimpinan, birkum (biro hukum), dan SDM," kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pimpinan KPK telah menerima surat keberatan tersebut pada Jumat (14/2).

ARUN: Skandal Jiwasraya Harus Diungkap Biang Keladinya

KONFRONTASI-Mega skandal Jiwasraya terus diusut Kejaksaan Agung (Kejagung). Diberitakan Kejagung telah mendalami peran Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro terkait kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dalam pemeriksaan pada Senin (10/2/2020) hari ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono menuturkan, ini merupakan pemeriksaan pertama sebagai tersangka bagi Benny Tjokro.

Pages