korupsi

Catat, Dewan Pengawas Janji Tak akan Campuri Teknis Perkara

KONFRONTASI- Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK tidak akan mencampuri teknis perkara yang ditangani lembaga penegak hukum tersebut.

"Nanti akan kami samakan apa yang dikerjakan oleh pimpinan KPK. Kami lakukan pengawasannya, tapi jangan lupa kami bukan penasehat, bukan. kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK," kata Tumpak di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Jumat.

Pukat UGM: Konsep Dewan Pengawas KPK Bermasalah

KONFRONTASI-Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai nama-nama yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kandidat Dewan Pengawas tidak akan terlalu banyak membantu terhadap penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke depan.

"Nama-nama itu ya tidak terlalu relevan, tidak terlalu banyak membantu, karena memang konsep Dewan Pengawas itu sendiri yang bermasalah," ujar ketua Pukat UGM Oce Madril saat dihubungi, Kamis.

KPK Endus Aliran Dana Rp10,2 Miliar ke Sejumlah Politikus Terkait Kasus Kemenag

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya dugaan aliran dana sekitar Rp10,2 miliar pada sejumlah politikus dan penyelenggara negara terkait korupsi pengadaan barang/jasa di Kemenag Tahun 2011.

Ada pun pengadaan yang dimaksud, yakni peralatan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Tahun 2011.

Mahfud: Parpol Masih Jadi Tertuduh Maraknya Korupsi

KONFRONTASI-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menilai saat ini partai politik di Indonesia menjadi tertuduh terkait dengan maraknya kasus tindak pidana korupsi dan pelanggaran hukum yang terjadi saat ini.

"Saat ini partai di Indonesia sedang menjadi tertuduh maraknya korupsi dan pelanggaran hukum karena (berbagai kasus anggota) DPR," kata Mahfud dalam pembukaan Mukernas Ke-V PPP di Jakarta, Sabtu.

Bongkar Dugaan Korupsi, Polisi dan Imigrasi Didesak Cekal Manajemen Lama Jiwasraya

KONFRONTASI-Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak kepolisian dan imigrasi mencekal manajemen lama PT Asuransi Jiwasraya (Persero), agar dapat mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan direksi lama sejak menjabat tahun 2008-2018.

"Yang bertanggunng jawab atas persoalan Jiwasraya adalah direksi lama, bukan direksi baru. Jadi mohon ada cekal untuk direksi lama," kata Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Senin.

Sandiwara Anti-korupsi

KONFRONTASI-Drama pendek di SMKN 57 Jakarta yang diperankan oleh Menteri Erick, Nadiem, dan Wishnutama sepertinya kreatif, tapi lebih dekat kepada mengada ada. Ketika Menteri berakting memakai seragam sekolah jadi terbayang peran "Sule" atau "Tessy". Tema anti korupsi dengan peristiwa mau bayar bakso pakai kas sekolah, kuliah anak pejabat, dan terlambat masuk kelas terlalu sederhana. Meski Presiden mengapresiasi tetapi tetap kurang pas. 

Ayzumardi Tolak Hukuman Mati untuk Koruptor, Alasannya?

KONFRONTASI-Cendekiawan Muslim Azyumardi Azra menyatakan ketidaksetujuannya dengan hukuman mati bagi koruptor karena hidup teramat mahal dan tidak memberi kesempatan kepada terhukum menyesali perbuatannya.

"Kendati mengusulkan agar koruptor tak boleh diampuni, saya tidak setuju wacana hukuman mati untuk kasus apapun, termasuk korupsi. Itu tidak dapat diterima, meskipun orang itu memang bersalah," katanya saat mengisi seminar nasional di Universitas Paramadina Jakarta, Kamis.

KPK Minta Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi Dituangkan dalam PKPU

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar materi yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pilkada segera dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Sebagai tindak lanjut dan agar langsung dapat diimplementasikan, materi yang sudah ditegaskan MK tersebut perlu dituangkan secara lebih teknis di Peraturan KPU," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Bongkar Kasus Petral, KPK Kejar Bukti ke Sejumlah Negara

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah fokus untuk mencari bukti-bukti di beberapa negara dalam penyidikan kasus suap terkait dengan perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES) Pte. Ltd.

"Memang kasus Petral ini lebih kompleks. Jadi, ada bukti-bukti di beberapa negara yang harus kami kejar nantinya termasuk dugaan aliran dana lintas negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK Apresiasi Putusan MK Terkait Mantan Napi Korupsi

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada terkait syarat mantan terpidana perkara korupsi maju dalam pildaka.

"Itu kami harus menghargai putusan itu dan saya pikir ini juga harus disambut baik baik oleh pemerintah maupun parlemen ataupun partai politik," ucap Syarif di Jakarta, Rabu.

Pages