18 October 2019

korupsi

BUMN di Era Jokowi: Tukang Utang dan Terjerat Korupsi

KONFRONTASI -   Hampir genap lima tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Negeri Katulistiwa. Berbagai kebijakan berjalan mengacu pada konsep Nawacita yang didengungkan sejak awal masa pemerintahan 2014 lalu.

Salah satu agenda prioritas nawacita ialah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

UU KPK mulai berlaku, bagaimana nasib kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK?

KONFRONTASI -  Kamis (17/10) ini, revisi undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra mulai diberlakukan.

Penerapan beleid kontroversial tersebut diduga akan membuat kasus-kasus korupsi, termasuk kasus korupsi besar, yang kini sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.

Surat Terbuka Kepada Presiden Terkait Dampak Pelemahan Penindakan Dan Pencegahan Korupsi

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo

MAKI: Revisi UU KPK Tidak sah dan Batal Demi Hukum

KONFRONTASI-Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman, menilai revisi UU KPK tidak sah dan batal demi hukum karena perbaikan kesalahan tulisan atau "typo" tidak melalui rapat paripurna DPR.
"Koreksi yang bukan dengan rapat paripurna menjadikan revisi UU KPK menjadi tidak sah dan batal demi hukum," kata Boyamin Saiman melalui siaran pers tertulis yang diterima ANTARA, Kamis.

Sebagaimana diketahui, kata Boyamin, di dalam revisi UU KPK terdapat kesalahan penulisan, namun oleh pemerintah dan DPR hanya dianggap salah ketik atau "typo".

Bang Uchok: Di Era Jokowi-JK Banyak Koruptor 'Pesta'

KONFRONTASI-Sepertinya Presiden Jokowi harus hati-hati memilih dan menaruh para pembantunya. Jangan terbujuk 'rayuan gombal' para parpol yang menawarkan kader terbaik yang dinilai pantas masuk dalam kabinet.

Tapi setelah duduk di kursi menteri, ada di antara mereka yang tersandung kasus tindak pidana korupsi hingga menyeretnya ke dalam penjara.

"Saat ini korupsi terjadi di semua lini dan level, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif," kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, Rabu (16/10/2019).

KPK akan Hadirkan Lima Saksi Dalam Kasus Suap Imigrasi Mataram

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan lima saksi dalam persidangan ketiga kasus suap Rp1,2 miliar di Imigrasi Mataram, yang digelar bersamaan untuk dua terdakwa, Kurniadie dan Yusriansyah Fazrin, pada Rabu (23/10) pekan depan.

Jaksa KPK yang diwakili Taufiq Ibnugroho menyampaikan hal tersebut sebelum sidang kedua ditutup Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu.

KPK Tegaskan Bisa Ciduk Seluruh Kepala Daerah Jika Terbukti Korupsi

KONFRONTASI- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan menepis adanya anggapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dilakukan secara tebang pilih.

Kata Basaria, KPK bisa menindak semua kepala daerah jika mempunyai bukti yang cukup kuat, bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

“Andai 240 kepala daerah dan kota bisa buktikan (tindak korupsinya -red), semuanya kita ambil,” kata Basaria di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 15 Oktober 2019 malam.

Tersandung Skandal Korupsi, Menteri Kehakiman Korsel Mundur

KONFRONTASI-Menteri Kehakiman Korea Selatan Cho Kuk mengundurkan diri dari jabatannya pada Senin waktu setempat akibat terseret skandal korupsi dengan melibatkan keluarganya.

Pejabat yang baru sebulan lebih bertugas itu mengatakan penunjukkannya sebagai Menteri Kehakiman menjadi beban politik bagi pemerintah

Cho dilantik oleh Presiden Moon Jae-in pada 9 September untuk memimpin reformasi kantor kejaksaan. Kritikus mengatakan sejak dahulu Cho rentan akan tekanan politik.

Eks Bupati Seruyan Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali (DAL) sebagai tersangka tindak pidana korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Tahun 2007-2012.

Kasus Suap Bakamla: Erwin Arief Diganjar Hukuman 2,5 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Managing Director PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Sya'af Arief divonis 2,5 tahun penjara ditambah Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap mantan anggota Komsi I DPR dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi terkait penambahan alokasi anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Pages