korupsi

Action Plan, Cara Pinangki Kadali Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Terdakwa Pinangki Sirna Malasari diduga mencatut nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung (MA) dalam upaya mengurus pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra

Dalam surat dakwaan yang dibacakan sidang perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terhadap Pinangki Sirna Malasari terungkap sebuah rencana membebaskan Djoko Tjandra dari jeratan hukum melalui action plan atau semacam proposal untuk kepengurusan mendapatkan fatwa bebas dari Mahkamah Agung.

Jaksa Agung Akui Pernah Bertemu Andi Irfan Jaya Saat Jabat Kajati Sulsel

KONFRONTASI-Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui pernah bertemu dengan Andi Irfan Jaya, tersangka perantara pemberian uang pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dari Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Klarifikasi itu disampaikan Burhanuddin untuk menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa dalam Rapat Kerja yang berlangsung secara daring, Kamis (24/9).

Novel: Izin Penyadapan Lama, Bukti Korupsi Bisa Hilang

KONFRONTASI-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyebut proses permohonan izin untuk dilakukan penyadapan yang lebih lama berpotensi menghilangkan bukti tindak pidana korupsi.

Secara virtual dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, Novel Baswedan mengatakan kini permintaan izin dilakukan penyadapan harus melalui pejabat struktural, pimpinan KPK kemudian Dewan Pengawas disertai penjelasan.

Komjak Minta Penegak Hukum Jerat Politisi yang Terlibat Kasus Djoko Tjandra

KONFRONTASI-Komisi Kejaksaan (Komjak) menegaskan bahwa kolaborasi penegak hukum, yakni Kejaksaan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mampu menjerat oknum politisi yang diduga terlibat mafia hukum kasus Djoko S Tjandra.

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi. Tetapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak, dalam pernyataan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

ICW Duga Ada Orang Besar di Balik Jaksa Pinangki

KONFRONTASI-Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pelimpahan berkas Kejaksaan Agung terhadap perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, terutama terkait kelengkapan proses penyidikan.

"Setidaknya ada dua hal yang belum tampak dalam perkembangan penyidikan. Pertama, apakah Kejaksaan Agung sudah mendalami ihwal kemungkinan akan adanya ‘orang besar’ di balik Pinangki Sirna Malasari?" ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020).

KPK Periksa Eks Wamen BUMN Terkait Kasus PTDI

KONFRONTASI-Mantan Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin dan mantan Kabiro Hukum Kementerian BUMN Hambra Samal telah merampungkan pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Tahun 2007-2017.

Usai menjalani pemeriksaan, Yasin enggan berkomentar banyak. Ia menghindari awak media dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hambra.

Buntut Dugaan Skandal Keuangan, Akhirnya PT. IMSS Undang Rapat Vendor dan LSM GRAMM

KONFRONTASI - Akhirnya PT. IMSS, anak perusahaan pelat merah, BUMN PT. INKA (Persero), mengundang para vendor yang merasa dirugikan dan lembaga pendampingnya, LSM GRAMM. Undangan dimaksudkan untuk duduk semeja, menyelesaikan tuntutan para vendor yang memiliki tagihan.

Penegasan bab undangan itu disampaikan Sekretaris LSM GRAMM, Bambang Gembik, kepada jurnalis online di kediamannya, Jumat (11/ 9). "Pagi tadi saya dikontak salah seorang teman anggota LSM GRAMM, bahwa saya menerima undangan dari PT. IMSS", papar Gembik, panggilan populernya.

Waskita Karya Berpotensi Dijerat KPK Sebagai Tersangka Korupsi

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pihaknya membuka peluang menjerat PT Waskita Karya secara korporasi apabila dalam penyidikan berjalan ditemukan bukti-bukti yang cukup. Hingga saat ini KPK terus mendalami skandal korupsi pengerjaan subkontraktor fiktif proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tahun anggaran 2009-2015.

"Nanti jika dilihat (pidana) sampai ke korporasi, biasa akan kami gelar (perkara)," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (9/9/2020).

LSM GRAMM Laporkan Dugaan Skandal Keuangan PT IMSS

KONFRONTASI - Jajaran Direksi BUMN PT. INKA (Persero) hari hari ini 'ngegas' membahas dugaan penyimpangan dana rekanan proyek oleh anak perusahaannya, PT. IMSS.

Keseriusan petinggi BUMN yang bergerak dibidang industri perkeretaapian itu, menyusul amanat Dewan Komisaris PT. INKA, yang Rabu (2/ 9) pekan lalu, membahas bab itu dipimpin Komisaris Utamanya, Dr. Gede Pasek Suardika.

Dalam rapat Dr. Gede Pasek Suardika menggaris bawahi, agar Direksi PT. INKA menindak tegas siapa pun karyawan yang menyalah gunakan keuangan perusahaan. 

Pages