korupsi

UU No 1 Tahun 2020 Rawan Korupsi

KONFRONTASI - DPR baru saja menyetujui usulan pemerintah dengan mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2020 menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2020, pengesahan ini sangat disesalkan mengingat terjadi dibawah hujan kritik yang meminta agar Perppu tersebut dievaluasi terlebih dahulu, UU No 1 Tahun 2020 bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi, dengan dalih kegentingan yang memaksa karena pandemi covid 19 UU ini justru membuka lebar celah praktik korupsi, demikian disampaikan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam.

"Oknum" Pejabat Rampok Bisnis PLN Dengan Melawan Konstitusi?

Oleh : Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Ada satu pertanyaan besar untuk Pemerintahan Jokowi saat ini terkait Kelistrikan Jawa - Bali.

Apa dasar hukumnya Pemerintah menerapkan mekanisme pasar bebas kelistrikan atau MBMS ( Multi Buyer Multi Seller ) System saat ini dengan "menyingkirkan" 15.000 MW pembangkit PLN dan memposisikan PLN sebagai pihak yg menyewakan Tower Transmisi dan Distribusi saja saat ini ? Shg PLN Jawa - Bali hanya menjadi Penjaga Tower saja ?

KPK Akhirnya Telisik Potensi Korupsi Kartu Pra Kerja

KONFRONTASI- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sedang mendalami proyek kartu prakerja yang nilainya triliunan rupiah tersebut.

Hal tersebut diketahui dari rapat dengar pendapat KPK dengan Tim Pengawas (Timwas) Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 DPR, Rabu (20/5/2020) hari ini.

"KPK juga saat ini sedang mendalami terkait program kartu prakerja yang di bawah koordinasi oleh Menteri Ekonomi. Ini juga yang sedang kami kerjakan Pak," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat tersebut, Rabu (20/5/2020).

KPK Didesak Periksa Airlangga dan Sri Mulyani Terkait Kartu Pra Kerja

KONFRONTASI-Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (KOMPAK) menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, (18/5/2020).

Para mahasiswa dan pemuda melakukan aksi agar KPK dapat segera mengusut dugaan korupsi dan mengawal proyek Kartu Pra Kerja yang menghabiskan anggaran mencapai 5.6 triliun.

“Kita juga minta KPK segera periksa Airlanga Hartarto, Sri Mulyani, Belva Davira, Pandu Syahrir dan Provider lainnya,” ujar Korlap Aksi M Yusuf, Senin, (18/5/2020).

KPK Yakin Bisa Tangkap Harun Masiku, Buktikan!

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis dapat menangkap Politikus PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

Lembaga antirasuah ini yakin tersangka suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP itu masih bersembunyi.

"Sejauh ini KPK tidak memperoleh informasi dan bukti yang valid bahwa tersangka HAR telah meninggal," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi awak media, Selasa, 12 Mei 2020.

Gaji Dewas KPK Rp100 Juta, MAKI: Kinerjanya Harus Bagus

KONFRONTASI-Gaji Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diteken Presiden Joko Widodo melalui Perpres 61/2020. Dalam Perpres tersebut, ketua pengawas lembaga antirasuah ini akan menerima gaji lebih dari Rp 100 juta.

Merespons Perpres yang telah diteken sejak 21 April lalu itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Boyamin Saiman mengaku belum mengetahui secara detail besaran yang didapat.

Mentalitas Khas Indonesia, Akar dari Akar Korupsi

Oleh: Syahrul Efendi Dasopang
The Indonesian Reform Institute

Saya tidak banyak bergaul. Tapi dalam pergaulan yang beragam latar dan lapisan serta klas, sepanjang yang saya amati, telah kutemukan kecerdasan bangsa ini, bangsa kita ini, yaitu kecerdasan yang ironis. Kecerdasan yang pintar dalam menyesuaikan diri secara mental kepada para majikan dan boss agar dirinya disenangi dan pada saat yang sama agar majikan dan bossnya nyaman terhadap keberadaan dirinya.

Blunder Pak Jokowi ? DPR-RI dan Civil Society Tolak Perppu No.1/2020: Melanggar Konstitusi dan Sangat Berpotensi Melindungi Korupsi-Kolusi

KONFRONTASI- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ditentang berbagai kalangan. 24 tokoh mengajukan gugatan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19  ini ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai Perpu ini  membuka ruang/peluang dan potensi  untuk disalahgunakan pemerintah untuk  melindungi korupsi-kolusi dan memperbesar rasio pinjaman negara, khususnya utang luar negeri. 

Firli Sebut KPK Saat Ini Lakukan Kerja Senyap

KONFRONTASI-Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan bahwa penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini.

"Adapun penangkapan yang dilakukan tanpa pengumuman status tersangka adalah ciri khas dari kerja-kerja senyap KPK saat ini, tidak koar-koar di media dengan tetap menjaga stabilitas bangsa di tengah COVID-19," ujar Firli melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Saksi Sebut Wahyu Setiawan Habiskan Lebih dari Rp40 Juta untuk Karokean

KONFRONTASI-Kader PDIP Agustiani Tio Fridelina menyebut mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan membiayai karaoke bersama Wakil Ketua Komisi II Fraksi PDIP Arief Wibowo sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT).

Pengakuan itu disampaikan Agustiani saat menjadi saksi untuk terdakwa Saeful Bahri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

Pages