Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KY dan KPK Tukar Data Calon Hakim

Konfrontasi - Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (3/7/2020). Jaja mengaku kehadirannya dalam rangka pertukaran data terkait hakim.

"Agendanya berkaitan tugas-tugas di KY. Ada pertukaran data antara KY dan KPK tentunya yang menjadi kewenangan KY," ujar Jaja usai pertemuan tertutup dengan KPK,.

Jaja mengaku, pertukaran data berkaitan dengan seleksi hakim yang akan digelar kembali oleh KY.

BW Tantang Pimpinan KPK Bongkar Relasi Nurhadi

Konfrontasi - Pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) menantang pimpinan KPK saat ini untuk membongkar relasi-relasi mantan Sekretaris MA Nurhadi, termasuk alur pelariannya. Sebab, ia meyakini, Nurhadi menjadi pintu masuk bongkar mafia peradilan.

"Feeling saya tidak akan diselidiki, kalau KPK tidak mengungkap relasi-relasi Nurhadi, maka KPK sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai lembaga penegak hukum. Bila pimpinan KPK saat ini tidak ada nyali untuk membongkar, letakkan saja jabatan itu dan serahkan kepada lain," kata Bambang Widjodjanto dalam diskusi di laman Facebook Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

"Selama ini saat bicara mafia peradilan, tokohnya adalah hakim tapi dalam kasus Nurhadi dalam posisi sebagai Sekjen MA adalah pintu masuk untuk seluruh kekuasaan bertemu dan mencari keadilan, semua orang datang ke dia (Nurhadi), kasus apapun harganya jadi mahal," tegasnya.

Pintu masuk untuk membongkar mafia peradilan tersebut, menurut Bambang, juga tampak dari keikutsertaan keluarga Nurhadi dalam perkara korupsi ini, yaitu keterlibatan istrinya Tin Zuraida dan menantunya Rezky Herbiyono.

Tin Zuraida bahkan pernah tercatat sebagai Staf Ahli bidang Politik dan Hukum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Ini adalah 'family corrupt', kejahatan dilakukan suami, istri, anak dan menantu, suatu kejahatan sempurna yang dilakukan bersama-sama. Istri Nurhadi yaitu Tin Zuraida sepanjang 2004-2009 profil keuangannya juga tidak sesuai dengan penghasilannya karena ada uang keluar masuk sebanyak Rp1 miliar per bulan dan pada 2010-2011 transaksi-transaksinya meningkat lagi," tambah Bambang.

Pencucian Uang

Untuk itu, ia mendorong agar Nurhadi dan Rezky juga disangkakan tindak pidana pencucian uang.

"Tin Zuraida juga dapat menjadi pintu masuk ke sangkaan lain. Kasus ini tidak berdiri sendiri, lebih dari 100 hari Nurhadi dapat pergi ke mana-mana padahal dia kan mantan ASN biasa, apakah dia punya kemampuan menyelinap luar biasa? Atau ada pihak lain yang membantu pelariannya ini harus diselidiki tapi apakah KPK berani?" ungkap Bambang.

Bambang juga meminta agar pimpinan KPK tidak mengganti tim satuan tugas (satgas) yang menangani perkara Nurhadi.

"Pertanyaannya siapa yang akan jadi satgas kasus ini? Kalau sampai nanti satgas kasus ini diganti dan diberikan kepada penyidik yang tidak punya pengalaman dan baru, tandanya pimpinan kpk mau melindungi Nurhadi," ungkap Bambang.

Diketahui, tim satgas yang menangkap Nurhadi dan Rezky dalam pelariannya adalah tim Novel Baswedan.

Polisi Masih Pelajari Kasus OTT Pejabat Kemendikbud dan Petinggi UNJ

Konfrontasi - Kabid Humas Pola Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini ditangani oleh polisi. Hal itu setelah KPK melimpahkan kasus tersebut ke Polri.

"Iya benar, kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Metro dalam hal ini Krimsus," kata Yusri, Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Pelimpahan kasus tersebut, kata Yusri, telah dilakukan pada Jumat (22/5). Sehingga, polisi sedang menyelidiki dan mendalami dulu kasus tersebut untuk mengetahui peristiwanya seperti apa.

"Kasus ini masih dalam bentuk lidik sehingga Polda sudah terima sekarang masih pendalaman. (Dan pelimpahan) Hari ini, sekarang masih didalami penyidik mencari dugaan peristiwanya seperti apa, baru itu," ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Rabu 20 Mei 2020. Penyidik mengamankan pihak yang terlibat dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Kemendikbud dengan barang bukti uang USD 1.200 juga Rp 27 juta.

Deputi Bidang Penindakan KPK Karyoto menyampaikan, kasus tersebut telah dilimpahkan dari KPK ke Polri dengan mengingat sejumlah pertimbangan.

"Bahwa setelah dilakukan permintaan keterangan, belum ditemukan unsur pelaku penyelenggara negara sehingga selanjutnya dengan mengingat kewenangan, tugas pokok, dan fungsi KPK, maka KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," tutur Karyoto dalam keterangannya, Jumat (22/5).

Juru Bicara KPK Ali Fikri menambahkan, OTT berawal dengan adanya bantuan dan informasi dari pihak Itjen Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud.

"Selanjutnya tim KPK bersama dengan tim Itjen Kemendikbud menindaklanjuti informasi tersebut dan kemudian diamankan Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ) beserta barang bukti berupa uang sebesar USD 1.200 dan Rp 27.500.000," ujar Ali.

Dewan Pengawas Rampungkan Kode Etik KPK

Konfrontasi - Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya telah merampungkan Kode Etik KPK. Kode etik tersebut akan menjadi panduan nilai dasar dan pedoman perilaku bagi Dewan Pengawas, Pimpinan, dan seluruh pegawai KPK.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyebutkan, dalam kode etik tersebut tersedia sebanyak tiga peraturan. Peraturan itu mulai berlaku sejak 4 Mei 2020, harus dipatuhi dan dipedomani dalam kerja pemberantasan korupsi serta berperilaku di lembaga antirasuah.

KPK Setor Uang Sitaan Perkara Suap Bowo Sidik ke Kas Negara Rp 10,4 miliar

Konfrontasi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan Politisi Golkar, Bowo Sidik ke kas negara sebesar Rp 10,424 miliar.

Plt Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, proses pengembalian dana kas negara itu dilakukan secara bertahap. Mulai 22 Januari 2020 dengan jumlah setoran yaitu sebesar Rp 1,850 miliar.

"Rp 8.574 miliar, SGD 1060, USD 50 disetorkan ke kas negara pada 24 April 2020," kata Ali dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2020).

KPK Lelang Salah Satu Mobil Perang Milik Mantan Wali Kota Madiun

Konfrontasi - Perkara korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kini bisa melelang hartanya.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, ada tiga mobil mewah yang disita dan akan dilelang. Metode yang dipakai adalah open bidding. Uang hasil lelang, bakal dimasukkan ke dalam kas negara sebagai ganti rugi akibat tindak pidana korupsi terpidana.

Bupati Nonaktif Kudus Tamzil Dituntut 10 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politik Selama 5 Tahun

Konfrontasi - Bupati Kudus nonaktif M Tamzil dituntut 10 tahun penjara terkait kasus suap jabatan di lingkungan Pemkab Kudus. Tuntutan lainnya, Tamzil dituntut denda Rp 250 juta serta hukuman uang pengganti Rp 3,1 miliar.

"Menuntut terdakwa selama 10 tahun penjara. Tamzil terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan. Dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan," kata Jaksa pada KPK, Joko Hermawan di Pengadilan Tipikor, Semarang, Rabu (18/3/2020).

Tak Becus Tangkap Harun Masiku, ICW Minta Ketua KPK Mengundurkan Diri

Konfrontasi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, mengundurkan diri dari pimpinan lembaga antirasuah. Sebab, ICW menilai narasi yang dibangun Firli mengenai komitmen pemberantasan korupsi, seperti “jauh panggang dari api”.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menganggap Firli tidak mampu menyelesaikan kasus suap pengurusan PAW anggota DPR dari PDIP yang menjerat Politikus PDIP, Harun Masiku. Bahkan sampai saat ini tersangka belum juga ditangkap.

Ditanya KPK Soal Harun Masiku, Ketua KPU: Hanya Bertemu Satu Kali

Konfrontasi - Tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP, Harun Masiku ternyata pernah menyambangi Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedatangan Harun ke KPU untuk menyerahkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Hal ini dikatakan langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2020).

Arief mengaku ditanya penyidik KPK dengan 10 pertanyaan terkait Harun dan hubungan dirinya dengan eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Pages