Kasus e-KTP

Hak Politik Novanto Dicabut, KPK Senang

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap terdakwa mantan Ketua DPR, Setya Novanto. 

Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan yang dijatuhkan kepada Novanto. Lebih kecil dari tuntutannya 16 tahun penjara yang diajukan Jaksa KPK. 

Novanto Syok Divonis 15 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Vonis 15 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta terkait perkara korupsi KTP-El, membuat Setya Novanto syok.

“Saya betul-betul sangat syok (terpukul). Keputusannya sangat syok sekali. Karena saya lihat, apa yang didakwakan itu dan apa yang disampaikan itu, itu perlu dipertimbangkan. Karena tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada,” katanya, selepas sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Jalan Bungur Besar Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Pembatas Ruang Sidang Jebol Usai Novanto Divonis Hakim

KONFRONTASI-Usai sidang pembacaan vonis hukuman Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa, pagar pembatas area sidang dan tempat duduk pengunjung sidang roboh.

Pagar yang roboh tersebut kemudian terlihat disandarkan pada meja kuasa hukum saat para petugas kebersihan menyapu ruang persidangan.

Setya Novanto meninggalkan ruang sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta di Jakarta Pusat pukul 14.08 WIB. Sebelum meninggalkan ruang sidang dia menjabat tangan para jaksa penuntut umum.

Saat mendengar putusan majelis hakim Setya Novanto tampak tenang. Dia melepaskan kacamata namun tetap mengarahkan pandangan ke hakim.

Novanto Divonis 15 Tahun Penjara, KPK Puas

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melontarkan apresiasi terkait mantan Ketua DPR Setya Novanto yang divonis 15 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-elektronik (KTP-e) Tahun Anggaran 2011-2012.

"KPK tentu saja mengapresiasi hal tersebut dan kami sampaikan terima kasih karena Hakim secara rinci membuat pertimbangan-pertimbangan sampai pada kesimpulan yang kurang lebih sama dengan dakwaan dan tuntukan KPK," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Novanto Berharap Divonis Ringan

KONFRONTASI -  Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan  membacakan putusan terhadap terdakwa perkara dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-El), Setya Novanto (Setnov), Selasa (24/4/2018).

Palu putusan akan diketuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yanto SH, selaku Ketua Majelis Hakim pada sidang tersebut.

Novanto: Saya Terdakwa yang Dituntut Paling Tinggi

KONFRONTASI-Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto mempertanyakan tuntutan terhadap dirinya paling tinggi dibandingkan terdakwa-terdakwa perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-el) lainnya. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Setnov dengan pidana 16 tahun penjara.

"Dari keseluruhan terdakwa KTP-el yang sudah disidangkan, saya lah terdakwa yang dituntut paling tinggi. Sepanjang persidangan saya sudah mencoba untuk bersikap kooperatif. Pada saat menjadi saksi di penyidikan pun saya sudah bersikap kooperatif dengan menyampaikan semua apa yang saya ketahui," kata Novanto.

Hal tersebut dikatakannya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

"Saya menyadari betul di luar sana begitu banyak cemoohan dan cacian yang ditujukan kepada saya dan keluarga, khususnya setelah pemeriksaan terdakwa. Apa yang saya sampaikan pada pemeriksaan terdakwa dianggap hanya bualan semata. Penyebutan nama-nama penerima uang dianggap omong kosong belaka," tuturnya.

Ia menyatakan bahwa apa yang disampaikannya soal nama-nama penerima dana KTP-el didengarnya dari Made Oka Masagung pada saat berkunjung ke kediamannya di Jalan Wijaya Jakarta Selatan bersama Andi Narogong.

"Kedua, pada saat dikonfrontir dengan Irvanto Hendra Pambudi di depan penyidikan pada 21 Maret 2018. Terbukti pada saat ini imbauan saya kepada Irvanto untuk bersikap kooperatif ternyata berbuah manis. Pada saat saya dikonfrontir untuk yang kedua kalinya dengan Irvanto pada 6 Maret 2018, Irvanto menceritakan proses penyerahan uang kepada beberapa orang anggota DPR," ujarnya.

Setnov pun mengharapkan kepada Made Oka Masagung juga bersikap kooperaif sebagaimana yang sudah dilakukan Irvanto agar persoalan ini menjadi terang benderang dan keadilan bisa ditegakkan.

Selain itu, Novanto juga menyinggung soal permohonan justice collaborator yang juga belum dikabulkan.

"Walaupun Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa permohonan justice collaborator saya belum dapat dikabulkan, namun saya sudah berjanji kepada diri untuk tetap membantu penyidik KPK dan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntaskan kasus korupsi KTP-el, akan memberikan keterangan yang signifikan dalam mengungkap kasus korupsi KTP-el sampai tuntas, dan akan mengungkap pelaku-pelaku lain sepanjang yang saya ketahui," tuturnya.

KPK akan Periksa Politikus Demokrat Terkait Kasus e-KTP

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Politikus Demokrat, Khatibul Umam Wiranu pada hari ini. ‎Wakil Ketua Komisi II DPR itu bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (12/4/2018).

Jaksa Beberkan Nama-nama Penerima Duit e-KTP, Siapa Saja?

KONFRONTASI - Setya Novanto disebut jaksa KPK menerima USD 7,3 juta dari pencairan anggaran proyek e-KTP. Selain itu, aliran uang e-KTP mengalir ke banyak pihak.

"Di samping itu, perbuatan terdakwa juga menguntungkan orang lain dan korporasi," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (29/3/2018).

Berikut ini daftar penerima uang e-KTP:

Pages