20 June 2019

kasus Century

Membaca Kembali Centurygate: Boediono Bukanlah Bung Karno

Pagi hari, 29 Desember 1929. Tak kurang dari 50 polisi Belanda mengepung kediaman tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI), Soejoedi, di Yogyakarta. Adalah sang ketua umum PNI, Soekarno, yang mereka cari.

Ketika itu Soekarno dan beberapa petinggi PNI sedang mengunjungi Yogyakarta dan menginap di rumah Soejoedi.

Kasus Century Berlanjut, KPK Interogasi Budi Mulya di Lapas Sukamiskin

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta keterangan dari mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI Budi Mulya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Rabu (14/11) dalam penyelidikan kasus Bank Century.

"Ya sudah dilakukan permintaan keterangan di Lapas Sukamiskin kemarin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, Budi Mulya merupakan terpidana tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Budi Mulya telah dijatuhi putusan kasasi pada 8 April 2015 yaitu penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan.

Selain itu, KPK pada Kamis juga telah meminta keterangan dari mantan Gubernur Indonesia dan Wakil Presiden RI 2009-2014 Boediono dan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi Agus Sarwono dalam penyelidikan kasus korupsi Bank Century itu.

Sebelumnya, pada Selasa (13/11) juga telah meminta keterangan dari mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Terkait permintan keterangan orang-orang itu, Febri belum bisa memberikan informasi lebih rinci karena masih pada tahap penyelidikan.

"Kalau apa yg didalami tentu saya tidak bisa jawab ya karena proses ini masih penyelidikan tetapi memang sampai hari ini ada sekitar 23 orang yang kami mintakan keterangan dalam proses penyelidikan. Jadi karena proses penyelidikan tentu saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh materi dari penyelidikannya apa," tuturnya.

Namun, kata dia, KPK menduga bahwa dalam kasus Bank Century tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja.

Berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum dengan terdakwa Budi Mulya saat itu terdapat beberapa orang yang diduga juga harus bertanggung jawab. 

"Maka tentu KPK perlu mencari siapa pihak lain yang harus bertanggung jawab karena kami duga tidak mungkin perbuatan-perbuatan dalam kasus Bank Century itu hanya dilakukan oleh satu orang saja," ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK tetap akan meneruskan penanganan kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Hal tersebut berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), penyidik, dan tim yang ditunjuk pasca putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Mochtar yang memerintahkan KPK tetap melanjutkan kasus Bank Century.

 

Kasus Century: Tim 9 Siap Berbagi Data dengan KPK

KONFRONTASI-Salah satu inisiator Hak Angket Bank Century DPR RI Maruarrar Sirait mengatakan Tim 9 yang merupakan inisiator Hak Angket siap berbagi data dengan KPK untuk menuntaskan kasus "bailout" Bank Century tersebut.

"Kami akan sama-sama berdiskusi sama teman-teman KPK bertanya dan berdiskusi. Dan mungkin kita bisa berbagi data dan informasi karena kami percaya dalam berbagai survei, KPK bersama Presiden dan TNI adalah institusi yang paling dipercaya rakyat," kata Maruarrar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Mengingat Kembali 'Insting' Sri Mulyani di Kasus Century

KONFRONTASI - Menteri Keuangan yang baru Sri Mulyani menghadiri acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 27 Juli 2016. Bambang PS Brodjonegoro resmi menyerahkan kepemimpinan Kementrian Keuangan kepada Sri Mulyani setelah ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan Periode 2016-2019. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

 

KPK Tegaskan Tak Ragu Jerat Boediono Cs. Buktikan!

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan pihaknya tak akan ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Termasuk mantan Wakil Presiden Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

"Nggaklah. Ragu bagaimana," kata Saut di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2018.

Dalam berkas putusan, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan, Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, di antaranya Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI.

Kemudian Siti Chalimah Fadjrijah (almarhum) selaku Deputi Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur 7 Bidang Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubenur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan.

Selanjutnya, Hartadi Agus Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Deputi Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI.

Selain itu, ada nama lainnya yakni pemilik Bank Century Robert Tantular dan Hermanus Hasan dan Raden Pardede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Perbuatan yang dilakukan Budi Mulya bersama Boediono Cs dinilai telah merugikan keuangan negara hingga lebih dari Rp 8 triliun.

Saut menegaskan, dalam proses penegakan hukum, KPK tidak mengenal nama besar maupun kecil. Hal ini lantaran asas persamaan di hadapan hukum. "Yah di undang-undang enggak ada nama besar, nama kecil begitu loh. Yang jelas dimention dalam putusan Budi Mulia ada 10 nama. Dalam hukum itu enggak ada besar kecil," kata Saut.

Diketahui, Perkara Century yang menjerat Budi Mulya telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht sejak April 2015 lalu. KPK pun telah menerima salinan lengkap putusan kasasi MA terhadap Budi Mulya sejak Januari 2016 lalu.

Setelah menerima salinan putusan Budi Mulya, KPK saat itu berjanji bakal mengembangkan kasus ini. Tapi lebih dari dua tahun menerima dan mengkaji putusan Budi Mulya, KPK belum juga menjerat pihak-pihak lain yang disebut terlibat dalam kasus ini.

Akhirnya Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait penanganan perkara ini. Hakim praperadilan PN Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar pun mengabulkan praperadilan tersebut.

Dalam putusan yang dibacakan Senin, 9 April 2018 itu, Hakim Effendi Mukhtar memerintahkan termohon, yakni KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Saut mengaku, hingga saat ini, KPK masih terus mengkaji dan mempelajari untuk menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Bank Century. Saut mengklaim, pihaknya perlu berhati-hati untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam mega korupsi ini.

"Yang (perkara) Century, masih jalan, tim KPK masih mempelajari. Perlu waktu siapa-siapa karena 10 orang itu kan harus dipelajari pelan-pelan.”Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan ragu untuk menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam skandal korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Termasuk mantan Wakil Presiden Boediono dan nama-nama lainnya yang disebut dalam putusan mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya.

"Nggaklah. Ragu bagaimana," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Mei 2018.

 

Putusan Hakim Effendi Terkait Kasus Century Layak Diapresiasi

KONRONTASI-Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Dr Bayu Dwi Anggono mengatakan putusan praperadilan kasus Bank Century merupakan bentuk terobosan hukum di Indonesia.

"Terobosan hukum yang dilakukan hakim tunggal Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan Bank Century patut diapreasiasi, meskipun banyak perbedaan pandangan para pakar hukum dalam memaknai putusan itu," katanya di sela-sela diskusi publik yang digelar Puskapsi di aula Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, Selasa.

Menurutnya putusan itu memberikan jalan keluar terkait tindakan KPK yang ditengarai melakukan seolah-olah "penghentian penyidikan secara materil" karena membiarkan berlarut-larutnya kasus mega korupsi Bank Century.

"Dalam kasus itu, salah seorang terdakwanya Budi Mulya yang telah divonnis oleh pengadilan sampai pada tahap kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sejak tahun 2015, namun terhadap pihak lainnya yang didakwa secara bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya tidak pernah diproses dan tidak jelas status hukumnya, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, serta pelanggaran terhadap asas hukum pidana dan HAM," katanya.

Mantan Anggota Pansus Century Ragu KPK Berani Tetapkan Boediono Sebagai Tersangka

KONFRONTASI-Mantan Anggota Pansus DPR Kasus Bank Century Chandra Tirta Wijaya meragukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan mantan Gubernur BI Boediono sebagai tersangka.

"Belum tentu setelah putusan praperadilan lalu dijalankan KPK," ujar Chandra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.

Keraguan Chandra lantaran hingga saat ini KPK belum mampu mengusut tuntas kasus tersebut. KPK, kata dia, sejauh ini baru menahan mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya.

Chandra menduga KPK baru mampu menjerat Budi Mulya dalam kasus ini karena Budi Mulya adalah pihak yang "lemah" dari sisi "backing" hukum.

Sri Mulyani Seharusnya Jadi Tersangka Dalam Kasus Century

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani harusnya jadi tersangka kasus Bank Century yang saat ini menjadi polemik besar bangsa Indonesia setelah adanya perintah pengadilan Jakarta Selatan untuk mentersangkakan mantan Gubermur BI, Budiono.

Demikian disampaikan mantan anggota Komisi Hukum DPR Djoko Edhi Abdurrahman dalam diskusi Skandal Bank Century, "Setelah Budiono Siapa Tersangka Berikutnya?" yang diadakan Sabang Merauke Circle dan Institute Soekarno Hatta, di Hotel Century, Jakarta, Senin (16/4).

Kasus Century Pertaruhan Marwah KPK

KONFRONTASI-Kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam acara “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Samad: Sudah Ada Putusan Praperadilan, Penyidikan Kasus Century Harus Dilanjutkan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus Bank Century. Permintaan itu datang dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

"Harus secepatnya, apalagi sudah ada putusan praperadilan atas kasus tersebut," kata Abraham, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia mengungkapkan penyidikan atas skandal Bank Century sudah dimulai sejak dirinya menjabat Ketua KPK.

Pages