Jokowi

Jokowi pemimpin populis, tidak cocok sebagai pemimpin di masa krisis

Oleh ; Syafril Sjofyan

 

Krisis Kesehatan di dunia, tanpa diduga diawal periode kedua Presiden Jokowi terjadi krisis pandemic Covid-19 wabah Corona yang sangat membahayakan dunia yang berasal dari Wuhan, China.  Jokowi praktis menganggap remeh peringatan-peringatan sejak awal mula wabah, serta menunda penyiapan sistem kesehatan secara menyeluruh termasuk mempersiapkan fasilitas uji kesehatan sejak dini.

Krisis Kepemimpinan, Corona dan Krisis Ekonomi Mendorong Civil Society Meminta Rizal Ramli Menyelamatkan Rakyat, Bangsa Dan Negara

KONFRONTASI- Memburuknya kondisi ekonomi dan sosial telah mendorong para aktivis pergerakan dan kaum intelektual  (civil society) untuk meminta tokoh nasional Dr Rizal Ramli  (RR) untuk menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara serta memimpin reformasi ekonomi dan sosial lebih lanjut. Suara hati dan pikiran RR adalah kegelisahan dan kecintaannya kepada rakyat yang terus menderita akibat keterpurukan ekonomi  pemerintah Jokowi dan Corona pandemi.

GNPF-Ulama Kecam Keras Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI-Keputusan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 menuai kecaman keras dari berbagai kalangan, salah satunya Gerakan Nasional Pengawal Ulama (GNPF-Ulama).

GNPF-Ulama menilai keputusan tersebut menunjukkan Presiden sama sekali tidak memiliki empati atas beban dan penderitaan rakyat di tengah pandemi. Keputusan tersebut adalah bentuk pelanggaran hukum yang sangat serius. Perpres Nomor 75 Tahun 2019 sebelumnya yang menaikkan iuran BPJS telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Rizal Ramli: Banyak yang Seharusnya dilakukan Jokowi saat ini, asal Jokowi Punya Hati Nurani Memihak Rakyat.

KONFRONTASI- Tokoh nasional dan Ekonom senior Rizal Ramli menyampaikan sarannya kepada pemerintah, dan khususnya kepada presiden Jokowi agar mempertimbangan berbagai kebijakan yang telah dilakukan pemerintah belakangan ini. Bahkan menurut Rizal Ramli (RR), banyak yang seharusnya dilakukan Jokowi dalam kondisi sepeti saat ini, asal Jokowi masih punya hati nurani memihak rakyat.

Politikus NasDem: Pemerintah Tak Paham Esensi Putusan Pembatalan Kenaikan BPJS Kesehatan

KONFRONTASI - Keputusan pemerintah menaikkan kembali besaran iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres No 64/2020 dinilai bermasalah dari sisi materiil peraturan perundang-undangan. Besar kemungkinan Perpres ini akan bernasib sama dengan Perpres sebelumnya.

Pak Jokowi, Patuhilah Keputusan MA, Jangan Akali Kenaikan Iuaran BPJS dengan Perpres

KONFRONTASI-Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali menaikkan iuran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan hampir dua kali lipat dari tarif saat ini. Padahal, pada Maret lalu, Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar rata-rata 100% yang diberlakukan pemerintah sejak Januari.

Sebagai catatan, pada 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82/2018 yang menetapkan besaran iuran BPJS Kesehatan masing-masing Rp25.500 (Kelas III), Rp51.000 (Kelas II), dan Rp80.000 (Kelas I).

Iuran BPJS Naik Lagi, Politikus PDI Perjuangan Sentil Jokowi: Rakyat Bingung dan Terhimpit

KONFRONTASI - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning meminta pemerintah membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Ia menyatakan tidak setuju dengan kebijakan yang telah diterbitkan lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan itu.

Iuran BPJS Naik, Fadli Zon: Rakyat Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga, Dilindas Mobil Pula

KONFRONTASI-Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Mantan wakil ketua DPR itu menyatakan kenaikan iuran sangat absurd di tengah pandemi Covid-19 yang melanda rakyat Indonesia.

Terlebih lagi, Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah membatalkan upaya pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Pages