21 March 2019

Jokowi

Rizal Ramli: Rencana bagi-bagi Kartu Pemerintahan Joko Widodo adalah Solusi Recehan

KONFRONTASI- Tokoh nasional Dr Rizal Ramli mengingatkan Presiden Joko widodo dan Kabinetnya bahwa rencana bagi-bagi kartu pemerintahan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif. Apakah itu kartu sehat, kartu sembako, kartu pra kerja, kartu pra pintar dll.

''Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja,''kata RR, Menko Ekuin Era Presiden Gus Dur.

Berdasarkan Survei Litbang Kompas: Masyarakat Ingin Jokowi Diganti, Perubahan Mutlak dan Prabowo Pimpin RI

KONFRONTASI-  Survei Litbang Kompas menunjukkan merosotnya dukungan bagi Jokowi, dan rakyat ingin perubahan mendasar dan mutlak.

Banyak Pasal Multitafsir, Pakar Minta UU ITE Direvisi

KONFRONTASI- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut memiliki pasal-pasal multitafsir. Transaksi elektronik dan kebebasan berekspresi dinilai sebagai dua hal berbeda dan harus dipisahkan.

Pilpres 2019, Rakyat Ingin Perubahan Mutlak

KONFRONTASI-Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Prabowo-Sandi mengalami kenaikan. Terkait hal tersebut analis sosial Universitas Bung Karno, Muda Saleh, mengungkapkan bahwa yang terjadi saat ini adalah fenomena perkembangan pola fikir masyarakat Indonesia yang mulai memahami kondisi yang terjadi saat ini.

Selain itu kata Muda, saat ini masyarakat berharap dengan adanya perubahan mutlak di Indonesia , tanpa dilakukan berbagai macam rekayasa informasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Survey Litbang Kompas Mulai Terbuka, Akui Akui Elektabilitas Jokowi Alami Penurunan

KONFRONTASI -  Sebulan sebelum hari pencoblosan, selisih elektabilitas pasangan Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 kian tipis.

Litbang Kompas merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya, ada penurunan elektabilitas pada paslon petahana Jokowi-Ma"ruf Amin. Sebaliknya, elektabilitas pasangan nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terus mengalami kenaikan.

Akademisi: Kartu Sakti Jokowi Belum Mampu Sejahterakan Masyarakat

KONFRONTASI-Program "kartu sakti" Jokowi dinilai tidak efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kartu tersebut justru terkesan membodohi masyarakat.

Dalam diskusi Forum Tebet dengan tema "Menguji kehebatan Kartu Sakti atau Paradoks Kartu Sakti", akademisi Herdi Sahrasad menyatakan kartu tersebut tidak efektif.

"Sejauh ini kartu sakti belum teruji efektivitasnya. Saya khawatir kartu sakti masyarakat menggunakannya untuk bermain kartu," seloroh Herdi di kawasan Tebet, Jakarta, Selasa (19/3).

Akademisi: Tiga Kartu Sakti Dijanjikan Jokowi Hanya Membodohi Rakyat

KONFRONTASI- Program bagi-bagi tiga kartu sakti yang dijanjikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf dinilai tidak efektif diterapkan di negara berpenduduk besar seperti Indonesia. Kartu itu hanya membodohi dan membuat rakyat malas.

Demikian mengemukan dalam diskusi bertajuk “Paradoks Kartu Sakti Jokowi,” di Jakarta, Selasa (19/3) dengan pembicara akademisi dari Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia, Adhie Massardi dan praktisi media, Arief Gunawan.

Rizal Ramli Sarankan Ini Setelah Tom Lembong ‘Dibodoh-bodohi’ Jokowi

KONFRONTASI -  Ekonom senior Rizal Ramli mencoba memberikan support kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong yang kena tegur keras oleh presiden Joko Widodo. Dimana memang, Jokowi mengatakan ‘bodoh’ sehingga membuat mantan Menteri Perdagangan ini kesal.

Jokowi Tak Bisa Buang Badan Kasus OTT Rommy

Oleh: Nasrudin Joha

 

 

Hasto Sebut Jokowi akan Kumpulkan Kepala Daerah untuk Menangkan Pilpres

KONFRONTASI-Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menggelar rapat konsolidasi H-30 Pilpres 2019 pada April mendatang di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/3).

Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto mengatakan, capres petahana Joko Widodo bakal memberi pengarahan pada sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD tingkat provinsi dalam rapat konsolidasi tersebut.

Pages