23 September 2019

Jokowi

Indonesia dan Jokowi di Mata Orang China

Orang Indonesia sangat mahir dalam membuat dekorasi pernikahan ala Kayangan. Dibanding China, dunia fashion di Indonesia ternyata lebih maju. Sementara di Jakarta sering sekali terjadi demonstrasi dan banyak massa sewaan.

 

Ketika Jokowi Menyambut Partai Komunis China

KONFRONTASI-Pada Jumat pagi tanggal 20 September 2019 Presiden Jokowi bertemu dengan Kepala Hubungan Internasional Polit Biro Partai Komunis Cina, Song Tao di Istana Bogor. Dilanjutkan jamuan makan siang dengan Ketum PDIP Megawati di RM Li Feng Bunderan HI.

Mengakhiri Kebakaran Bukan Sekedar Selfie, Maaf Pak Jokowi, Rakyat Tidak Terkesan

OLEH: FUAD BAWAZIER

KONFRONTASI- MENGHADAPI Karhutla, presiden diiringi para petinggi negeri turun ke area kebakaran. Presiden Jokowi seperti biasanya, foto-foto di lokasi dan disebar ke media. Jokowi secara politik sangat kuat karena kubu Prabowo Subianto sudah bergabung dalam koalisinya.

Hapuskan Kemenpora, saran untuk Presiden Jokowi

KONFRONTASI- Demi perampingan kabinet, penghematan APBN, dan mengurangi dualisme pembinaan olah raga, sebaiknya Presiden Jokowi menghapuskan saja KEMENPORA. Demikian kata Mantan Menkeu Fuad Bawazier, yang juga mantan birokrat.

''Urusan Olah Raga biarlah diurus KONI dan organisasi profesinya masing masing dg dukungan masyarakat. Sedangkan urusan pemuda/kepemudaan itu urusan masing masing organisasi dan KNPI. Insha Allah olahraga kita malah bisa lebih berprestasi, dan pemudanya lebih dewasa,'' kata Mantan Menkeu Fuad Bawazier, yang juga mantan birokrat.

Ada Jubir Tapi Tak Berguna, Beathor Minta Jokowi Ubah Gaya Komunikasi

KONFRONTASI - Aktivis senior Beathor Suryadi menjelaskan selama berkuasa pada lima tahun pertama Presiden Joko Widodo mengembangkan gaya komunikasi one man show. Dalam posisi sebagai presiden, Jokowi memiliki sejumlah jurubicara. Namun mereka nyaris tidak berguna, karena Jokowi dengan senang hati berhadapan langsung dengan media dan masyarakat.

Pendukung Pak Jokowi Kupingnya Tipis

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

 

Dalam sebuah negara demokrasi kritik merupakan sebuah kewajaran yang menjadi kebiasaan, agar ada semacam check and balance dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kritik bisa melalui berbagai macam sarana baik melalui lisan, tulisan maupun gambar sampai pada adanya gerakan demonstrasi yang masiv dilakukan oleh warga negara.

Demo Mahasiswa Riau Desak Jokowi Mundur Jika tak Selesaikan Karhutla di Indonesia

RIAU-  Demonstrasi  mahasiswa dengan Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEM Nus), Dedy Gustiawan, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia, termasuk Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. 

"Kita sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kalimantan dan Sulawesi yang juga terdampak. Hari ini kita tidak hanya berjuang untuk Riau tapi untuk Indonesia" ujar Dedy, Senin, 16 September 2019, saat berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau.

Rocky Gerung: Jokowi Pimpin Pelemahan KPK

KONFRONTASI -  Masyarakat sipil terus menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang KPK. Jokowi dinilai memimpin pelemahan terhadap KPK.

"Karena presiden memimpin sendiri pelemahan KPK, melalui DPR seolah- olah itu legal," kata Rocky Gerung di sela-sela kuliah umum di Universitas Bosowa, Makassar, Selasa (17/9/2019).

Dia menyebutkan, revisi UU KPK di DPR ibarat pertunjukan orkestrasi yang dipimpin Jokowi.

Koruptor Bisa Dapat Remisi dan Bebas Bersyarat di Era Jokowi?

KONFRONTASI - DPR dan pemerintah Presdien Jokowi akan segera mengesahkan revisi UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan setelah UU KPK.

Salah satu poinnya, disepakati merevisi aturan soal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus korupsi.

Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Suryani Ranik mengatakan, dalam rancangan UU Pemasyarakatan tersebut, DPR dan pemerintah sepakat meniadakan Peraturan Pemerintah 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menkumham Sebut Jokowi Setujui Pengesahan Revisi UU KPK

KONFRONTASI- Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/9/2019) siang.

Pandangan pemerintah mengenai revisi UU KPK disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.

"Kita semua mengharapkan agar rancangan undang-undang atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama," ujar Yasonna di ruang Rapat Paripurna DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Pages