Israel

Adopsi UU Negara Yahudi, Israel Rasis dan Apartheid

KONFRONTASI-Israel pada hari Kamis (19/7/2018) secara resmi mengadopsi undang-undang (UU) yang menyatakan bahwa hanya orang Yahudi yang memiliki hak penentuan nasib sendiri di negara itu. UU "Negara Yahudi" itu membuat minoritas Arab menjadi korban mirip apartheid.

Aturan, yang didukung oleh pemerintah sayap kanan, disahkan parlemen dengan hasil voting 62:55 dan dua abstain. Jumlah anggota parlemen atau Knesset Israel adalah 120 orang.

Sebelum disahkan UU itu jadi bahan perdebatan politik. Beberapa anggota parlemen Arab berteriak dan merobek dokumen UU itu setelah pemungutan suara.

"Ini adalah momen yang menentukan dalam sejarah Zionisme dan sejarah negara Israel," kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di hadapan Knesset setelah pemungutan suara.

UU diberlakukan setelah ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel. "Israel adalah tanah air bersejarah dari orang-orang Yahudi dan mereka memiliki hak eksklusif untuk penentuan nasib sendiri secara nasional di dalamnya," bunyi salah satu poin undang-undang tersebut, dikutip Reuters.

UU itu juga melucuti bahasa Arab dari daftar bahasa resmi bersama bahasa Ibrani. Bahasa Arab diturunkan menjadi "status khusus" yang memungkinkan penggunaannya hanya di dalam lembaga-lembaga tertentu di Israel.

Komunitas Arab di Israel jumlahnya sekitar 1,8 juta atau sekitar 20 persen dari 9 juta penduduk di negara itu.

Ketika masih berwujud rancangan undang-undang (RUU) aturan itu dinilai para kritikus di dalam dan luar negeri sebagai upaya diskriminasi terhadap warga Arab Israel yang telah lama merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.

"Saya mengumumkan dengan syok dan berduka atas kematian demokrasi," kata Ahmed Tibi, seorang anggota parlemen Israel dari komunitas Arab kepada wartawan, dikutip Reuters.

Netanyahu sebelumnya membela produk hukum tersebut dari para kritikus. "Kami akan tetap memastikan hak-hak sipil dalam demokrasi Israel, tetapi mayoritas juga memiliki hak dan mayoritas yang memutuskan," katanya pekan lalu.

"Mayoritas mutlak ingin memastikan karakter Yahudi negara kita untuk generasi mendatang," ujarnya.

Israel passes law banning sympathy for Palestinians in schools

KONFRONTASI - The Israeli parliament, known as the Knesset, has approved a law banning any criticism of the regime's harsh treatment of Palestinians.

Out of 120 members of the Knesset, some 43 voted in favor and 24 voted against the law on Tuesday. The law bars groups critical of the Tel Aviv policies and actions toward Palestinians from entering schools in the occupied territories.

Jalur Gaza Kembali Memanas, Milisi Palestina dan Militer Israel Saling Serang

KONFRONTASI -   Milisi Palestina di Jalur Gaza dan militer Israel saling menyerang pada hari Sabtu (14/7/2018). Konfrontasi yang tercatat paling keras sejak perang tahun 2014 ini membuat situasi di Jalur Gaza memanas.

Mesir dan utusan PBB dilaporkan sedang bekerja untuk menengahi gencatan senjata antara kedua kubu yang berseteru.

Situasi itu juga membuat Kabinet Keamanan Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan menggelar pertemuan darurat pada Minggu (15/7/2018) sore untuk menangani kekerasan yang meningkat di Gaza.

Mantan Menteri Israel Ini Dituding Jadi Mata-mata Iran

Gonen Segev (tengah), seorang dokter yang menjabat menteri energi Israel pada 1990-an

KONFRONTASI -  Seorang mantan menteri Israel dituduh telah melakukan kegiatan mata-mata untuk seteru mereka, Iran.

Menurut Shin Bet, dinas keamanan dalam negeri Israel, Gonen Segev, seorang dokter yang menjabat menteri energi Israel pada 1990-an, diduga direkrut oleh intelijen Iran ketika tinggal di Nigeria.

Pages