6 December 2019

Honorer K2

Honorer K2 Diingatkan Hati-hati, Jangan Sampai Jadi Korban Oknum yang Ambil Untung

KONFRONTASI-Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengingatkan para honorer K2 untuk hati-hati agar tidak menjadi korban ulah oknum yang memanfaatkan perjuangan honorer mendapatkan status PNS demi kepentingan pribadi.

Hal ini dikatakan Herman saat dimintai tanggapannya soal isu penarikan iuran untuk agenda silaturahmi nasional (silatnas) dengan Presiden Joko Widodo yang digagas oleh sejumlah forum honorer.

Para Pimpinan Honorer K2 Berbeda Pilihan Capres

KONFRONTASI -  Honorer K2 kini tidak kompak setelah muncul kebijakan pemerintah terkait rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Beberapa pentolan honorer K2 yang dulu membentuk Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) di bawah komando Titi Purwaningsih, kini membuat aliansi berbeda.

Mesya Mohamad, Jakarta

BERBEDA forum tapi visi misinya sama, menjadi PNS. Kalimat itu selalu diucapkan para pimpinan honorer K2 setiap kali ditanya kenapa membentuk forum baru.

Banyak Honorer K2 Tenaga Teknis Protes Keras

KONFRONTASI  -  Pengadaan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu yang dikhususkan bagi honorer K2 dari tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh membuat kondisi di lapangan tidak kondusif.

Para pemimpin forum honorer K2 yang rerata adalah guru jadi bulan-bulanan anggotanya karena dinilai tidak memperjuangkan tenaga teknis.

Politikus Gerindra: Pilihan Honorer K2 Sudah Tepat

KONFRONTASI -  Politikus Partai Gerindra Bambang Riyanto memberikan apresiasi kepada honorer K2 (kategori dua) yang terus menggalang dukungan untuk kemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Menurut dia, pilihan honorer K2 itu sudah tepat karena salah satu misi dari Prabowo-Sandi adalah menuntaskan masalah aparatur di negara ini.

Dia optimistis, janji Prabowo tersebut tidak akan diingkari. Sebab, Prabowo adalah negarawan sejati.

Anang Hermansyah: Pemerintah harus Angkat Harkat dan Martabat Guru Indonesia

Konfrontasi - Peringatan Hari Guru yang jatuh setiap 25 November harus dijadikan momentum untuk memperbaiki nasib pahlawan tanpa tanda jasa.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan, pemerintah harus mengangkat harkat dan martabat guru Indonesia. 

"Perbaikan nasib guru memiliki dua aspek yakni aspek peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kapasitas," katanya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/11/2018). 

Hari Guru Nasional: Honorer vs Jokowi

Konfrontasi - Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara (Malut) Said Amir menilai Hari Guru menjadi tidak bermakna di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Guru honorer hanya dianggap sebelah mata.

Dia mengatakan, Jokowi seenaknya melanggar Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang diteken pada 2014.

"Seharusnya pemerintah Jokowi melek melihat perjuangan guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pak Jokowi jadi presiden karena guru, tapi kenapa kami dipinggirkan," tanya Said dilansir JPNN, Minggu (25/11/2018).

Sesungguhnya, seluruh honorer K2 berharap ada perhatian pemerintahan Jokowi sesuai dengan janji politiknya. Juga berharap ada keberpihakan dan proses keadilan bagi seluruh honorer K2.

"Lewat momentum hari guru nasional, harapan kami menjadi PNS bisa terwujud sesuai dengan janji presiden," ucapnya.

Kepada Mendikbud RI, lanjutnya, jika tidak bisa tahun ini menuntaskan persoalan guru K2 tua maka lebih baik mundur dari jabatannya. "Jangan lagi beralibi bahwa K2 tidak punya kompetensi," pungkas Said.

Rezim Jokowi Terlalu, Honorer K2 Jadi Buruh Bangunan Demi Bertahan Hidup

Konfrontasi - Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengakui banyak guru honorer K2 yang menyambi kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

"Banyak yang sambi jadi sales, buruh bangunan, jualan makanan, kue, dan lain-lain. Kalau enggak gitu emang cukup gaji Rp 150 ribu per bulan yang diterima per triwulan itu," kata Titi, Jumat (16/11/2018).

Honorer K2 Terpukul Lagi

KONFRONTASI-Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengkritisi rencana pemerintah untuk membuat kebijakan terkait banyaknya peserta tes seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS yang tidak lolos passing grade. Muncul wacana passing grade diturunkan atau dibuat sistem ranking agar tidak banyak formasi CPNS yang kosong karena banyak peserta yang gagal SKD .

Rencana itu dinilai sangat aneh dan merusak sistem rekrutmen CPNS.

Jangan Ada Dusta, Pemerintah Harus Jujur Soal Guru Honorer

KONFRONTASI-Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ledia Hanifa mengatakan pemerintah harus terbuka mengenai nasib ribuan guru honorer kategori dua (k2).

"Pemerintah harus mau terbuka dengan rencana dan masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan pengangkatan guru honorer," ujar Ledia di Jakarta, Senin.

Menurut dia, jika pemerintah bisa menjelaskan peta jalan terhadap honorer, maka tidak akan terjadi gelombang protes seperti yang terjadi pada pekan lalu.

Sabar, Pemerintah Sedang Siapkan Honorer Jadi Tenaga Kerja Kontrak

KONFRONTASI- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) itu mendapat perhatian pemerintah pusat.

Setelah seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 ini, segera dilaksanakan seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Mohon sabar," tutur Muhadjir.

Pages