fokus isu

Mr.Kan: Hasil Korupsi E-KTP dan Lahan Cengkareng Empuk dan Nikmat

KONFRONTASI -  Koordinator Jaringan ANTI Kejahatan (JAK) Kan Hiung merasa miris dengan penegakkan hukum di negeri ini khususnya dengan pemberantasan korupsi yang dirasa semakin jauh panggang dari api.

Pria yang kerap dipanggil Mr. Kan ini mempertanyakan untuk bisa didiskusikan bersama, apakah ada peraturan atau undang-undang pemberantasan korupsi yang bunyinya seperti berikut:

Taipan Kuasai Tanah, Rakyat Disingkirkan, tegas pengamat ini

JAKARTA- Pengamat ekonomi politik dari Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng menilai kebijakan kepemilikan tanah yang dilakukan pemerintah hanya memuluskan monopoli kalangan minoritas asing dan para taipan. Bahkan kebijakan salah itu dilegalkan dan diatur dalam satu UU.

Kondisi tersebut terjadi sejak era reformasi dan kian parah di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Padahal, separuh rakyat Indonesia yang masih hidup dan bekerja di sektor pertanian, orang pribumi justru hanya menguasai tanah sedikit.

KNTI: Ada 5 Cacat Izin Ahok soal Reklamasi Pulau F, I, K

KONFRONTASI-Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyebutkan sedikitnya lima poin cacat prosedur dan substansi terkait dengan izin reklamasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada tiga pengembang.

Hal itu merupakan kesimpulan dari putusan majelis hakim PTUN yang membatalkan tiga izin reklamasi untuk Pulau F, Pulau I dan Pulau K pada Kamis malam. Perusahaan yang mendapatkan izin itu adalah PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Pakci, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Jokowi Ingin Pertumbuhan Tinggi, Sri Mulyani Minta Syarat Investasi Naik

KONFRONTASI- Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mau dipacu Presiden Jokowi. Terkait keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengerek pertumbuhan 5,4-6,1% pada 2018, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mensyaratkan investasi naik minimal 8%.

"Presiden menekankan skenario apapun, semuanya membutuhkan investasi yang lebih besar. Jadi growth (pertumbuhan ekonomi) dari investasi harus di atas 8 persen year per year," kata Menkeu Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Rizal Ramli Mengenang KH Ahmad Hasyim Muzadi

KONFRONTASI- KH Ahmad Hasyim Muzadi  sudah berpulang. Sudah lama saya kenal beliau sebagai  ulama yang  serius membangun persaudaraan kebangsaan, merajut ukhuwah persaudaraan dengan siapapun, agama apapun. Beliau  dan saya sering membahas dan mendiskusikan bersama berbagai persoalan bangsa dan negara, serta sama-sama perduli dan komit untuk mengatasi ketidakadilan, kemiskinan dan kebodohan di kalangan ummat/ rakyat kita. .

Korupsi Politik: Dari Bantahan Ketua KPK ke Fahri Hamzah Sampai Kasus Baru yang Lebih Gede dari Korupsi E-KTP

KONFRONTASI-Ketua KPK Agus Rahardjo membantah tuduhan dirinya pernah ikut melakukan lobi-lobi proyek e-KTP sewaktu masih menjabat kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, ada kasus baru yang tengah dibidik oleh KPK.

Hal itu diucapkannya saat memberikan pidato di Institut Perbanas, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Awalnya, Agus mengatakan, setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Jokowi Gagal karena Pertahankan Darmin dan Sri Mulyani yang Buruk Kapasitas dan Kinerjanya !

KONFRONTASI- Menko Ekuin Darmin Nasution dan  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) terbukti  tidak mampu lagi menuruti keinginan Presiden Joko Widodo, dan hal ini semakin membuktikan bahwa SMI minim terobosan. Akibatnya,  Jokowi-JK gagal atasi masalah  dan gagal penuhi ekspektasi rakyat, dan menimbulkan pelemahan dan kemerosotan ekonomi lebih jauh. Kapasitas dan kinerja Darmin  maupun Sri Mul tidak jelas, bahkan buruk, cuma banyak omongan belaka.

Desak Ketua KPK Mundur, Fahri: Agus Pernah Ancam Pejabat Kemendagri

KONFRONTASI- Ketua KPK dipertanyakan dan diragukan,didesak mundur. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali meminta Agus Rahardjo dengan legowo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini disampaikan Fahri kepada wartawan usai menghadiri pertemuan para pimpinan lembaga negara dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (14/3).

Dalam pertemuan itu, Fahri mengaku telah meminta dukungan kepada presiden, terkait rencana menggulirkan hak angket DPR terkait kasus e-KTP.

Reshuffle Mendesak: Ekonomi Memburuk, Darmin dan Sri Mulyani Tak Kompeten. Nawacita Hancur ! .

KONFRONTASI- Ekonomi rakyat semakin memburuk, sulit dan menderita, daya beli terus merosot tajam. Sementara di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5 persen, padahal seharusnya 6-7 persen. Akibatnya, frustasi rakyat terhadap Presiden Jokowi semakin memuncak. Nawacita di bawah Darmin dan Sri Mul sudah hancur, dan Jokowi  diminta rombak tim ekuin kabinet.

Nyrocos Tanpa Substansi, Pidato Sri Mulyani Di KKP Bak Ekonom Amatiran yang Kian Menyebalkan

KONFRONTASI-Selasa kemaren (14/3/2017), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  (SMI) memberikan pidato di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Jakarta, salah satu poin pidatonya yakni mengatakan "Semakin Republik ini diurus main-main, yang untung pasti segelintir orang, Yang rugi hampir seluruh masyarakat,".
 

Pages