BUMN

DPR Tolak PMN, Ini Reaksi Menteri Rini

KONFRONTASI - Dewan Perwakilan Rakyat menolak usulan pemerintah terkait Peyertaan Modal Negara (PMN) Rp74,9 triliun untuk 40 BUMN. Namun, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno masih terus berusaha untuk menggolkan usulan tersebut.

"Ya, kami sudah pelajari," kata Rini, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 5 Februari 2015.

Menurut Rini, pihaknya sudah mendapat masukan dari DPR soal itu. Namun, dia masih perlu mempelajari masukan itu. "Kami akan diskusikan lagi," kata dia.

Usulan Menteri Rini Soal PMN Rp72,9 Triliun untuk BUMN Patut Dicurigai

KONFRONTASI-Usulan Menteri BUMN Rini Soemarno tentang dana penyertaan modan lenagar (PMN) Rp 72,9 triliun untuk 35 perusahaan pelat merah harus dikritisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon bahkan meminta komisi di DPR yang membidangi BUMN ataupun yang mengurusi keuangan negara untuk menolak usulan PMN bagi BUMN yang tak layak.

"Harus kritis, kalau tidak layak diterima di-cut (potong, red) saja. Apalagi sudah go public, untuk apa mereka menerima (PMN), mereka harus bersaing, usaha mendapat keuntungan, bukan disuntik oleh negara," kata Fadli di gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/2).

BUMN Berstatus Tbk Tidak Layak Dapat PMN

Kebijakan pemerintahan Jokowi di bidang BUMN  akan mengucurkan tambahan modal atau disebut PMN ( Penyertaan Modal BUMN ) kepada  sejumlah Badan Usaha Milik Negara tahun ini. Dan Jumlah dana yang disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tanggung tanggung besarnya hingga mencapai Rp 74,9 triliun.

Dari daftar BUMN yang akan menerima PMN terdapat beberapa BUMN yang sudah terdaftar di bursa saham atau sudah berstatus perusahaan Terbuka .Dan juga BUMN yang masuk katagori premium serta BUMN yang memang akan segera gulung tikar jika tidak disuntik modal.

Pemerintah Pantau Ketersediaan Material Konstruksi

Konfontasi - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bakal terus memantau ketersediaan kebutuhan material dan peralatan konstruksi guna mengantisipasi peningkatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

"Terkait pemenuhan kebutuhan material dan peralatan konstruksi, pemerintah akan terus memantau ketersediaannya di pasar," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini di Jakarta, Sabtu (24/1).

Geber BUMN Tolak PHK 700 Pekerja Outsourcing di Krakatau Steel

KONFRONTASI - PT Krakatau Steel (KS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 700 pekerja outsourcing (OS). Hal ini dilakukan KS karena ketidaksanggupan manajemen menampung pekerja outsourcing tersebut dengan beban keuangan yang merugi di tahun 2014. Pekerja OS yang di PHK massal ini, mayoritas sudah berusia kerja puluhan tahun. Mereka di-PHK per 31 Desember 2014.

Calon Dirut Bank BUMN Diharapkan Pro Konsolidasi

Konfrontasi - Pemerintah diminta untuk tidak asal memilih kandidat direktur utama bank BUMN, namun memiliki visi dan komitmen yang kuat terhadap konsolidasi perbankan atau pro konsolidasi.

Ekonom UI Lana Soelistyaningsih di Jakarta, Rabu menyatakan, konsolidasi perbankan amat dibutuhkan untuk menghadapi liberalisasi perbankan MEA 2020 di mana nanti bank-bank berstatus Qualified Asean Banks (QAB) akan bebas berekspansi ke berbagai negara ASEAN.

Pantau Kinerja BUMN, Pemerintah Gunakan Sistem Peringatan Dini

Konfrontasi-Pemerintah menggunakan sistem peringatan dini atau early warning system untuk memantau kinerja BUMN dari aspek pengelolaan keuangan, agar tidak ada lagi perusahaan yang merugi akibat salah kelola.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangannya di Jakarta, Rabu menjelaskan sistem tersebut dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai unit eselon satu Kementerian Keuangan yang mengelola investasi pemerintah pada BUMN.

Sofyan Basir, Dirut PLN Pilihan Rini Sumarno

Konfrontasi - Direktur Utama BRI Sofyan Basir ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sofyan menggantikan Nur Pamudji.
 
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjelaskan keterpilihan Sofyan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Menurut Rini, Sofyan mempunyai rekam jejak yang bagus
 
"Pak Sofyan sudah membuktikan rekam jejak membesarkan BRI dan membangun SDM. Kami anggap Pak Sofyan paling tepat," kata Rini di Kementerian BUMN Jakarta.
 

JK: Direksi BUMN Harus Kerja Keras dan Profesional

Konfrontasi -  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kehadiran warga asing yang kompeten dalam memimpin perusahaan BUMN tidak perlu ditanggapi berlebihan. JK meminta siapapun direksi BUMN harus bekerja keras dan berkualitas profesional.

"Di era yang sudah sangat terbuka dan makin modern seperti saat ini, kita memang seringkali membutuhkan tenaga asing yang keahliannya mungkin tak kita miliki," kata Jusuf Kalla kepada pers di Jakarta, Selasa (23/12).

Kebijakan Ekonomi Politik Jokowi-JK Diinjak-injak Rini Sumarno

KONFRONTASI - Mantan Ketua Umum Fedrasi Serikat Pekerja BUMN (FSP BUMN), Abdul Latif Algaf menilai rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Sumarno akan menjual Gedung BUMN dan mengangkat orang asing jadi Direktur Utama BUMN  kontradiktif dan menginjak kebijakan ekonomi-politik pemerintahan Jokowi-JK dan platform ekonomi-politik partai berkuasa PDIP, yang mengusung konsep Trisakti.

Pages