BPPN

Mampukah KPK Berlaku Adil Dengan Menuntaskan skandal BLBI?

KONFRONTASI -   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali melanjutkan sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai terdakwa, Jumat (24/8/2018).

Syafruddin: BPPN Tangani 250 Ribu Aset Kredit dan 60 Bank yang Harus Disehatkan

KONFRONTASI -   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali melanjutkan sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai terdakwa, Jumat (24/8/2018).

Rizal Ramli: Aneh Bin Ajaib, Aset 4,5 Triliun Dijual Rp 200 Miliar Oleh Sri Mulyani

KONFRONTASI- Mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK Rizal Ramli (RR) yang dihadirkan KPK dalam persidangan mengatakan,  aset BDNI yang diserahkan BPPN kepada Kementerian Keuangan pada tahun 2005 senilai Rp 4,5 triliun. ''Aneh bin ajaib pada tahun 2007 aset tersebut dijual hanya Rp 200 miliar oleh Menteri Keuangan yang saat itu dijabat Sri Mulyani,'' ujar RR.

Rizal Ramli: Kasus Korupsi BLBI, Tidak Bisa Hanya berhenti pada Ketua BPPN. Menkeu, Menko dan Pejabat Tinggi di atasnya lagi Harus Diperiksa/Diadili

KONFRONTASI -   Mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli (RR) menegaskan, dalam skandal BLBI, maka ketua KKSK, Menkeu, Menko dan  pejabat tinggi di atasnya lagi harus bertanggung jawab secara hukum, tidak bisa hanya berhenti pada Ketua BPPN saja.  Tidak mungkin ketua BPPN mengambil keputusan strategis sendiri. Harus ada yang bertanggung jawab, yakni para pejabat tinggi di atas Ketua BPPN yakni Menkeu Boediono,  Menko Dorodjatun dan pejabat tinggi di atasnya lagi.

Rizal Ramli: Soal Skandal BLBI, Kebijakan Strategis BPPN Tidak Mungkin Diambil Tanpa Melibatkan Menkeu, Menko dan Pejabat Tinggi di Atasnya lagi

KONFRONTASI -   Menko Perekonomian era Presiden Abudurahman Wahid,  Dr Rizal Ramli, mengungkapkan bahwa kasus BLBI harus dituntaskan dan KPK harus memeriksa para pejabat  atasan  Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung yang jadi tersangka korupsi BLBI.  Dalam kasus BLBI itu, KPK harus memeriksa para pejabat atasan Kepala BPPN  yakni Menkeu (Boediono), Menko ekuin (Dorodjatun Kuntjorojakti) dan pejabat tinggi di atasnya lagi.

KPK Tolak Buka 'Kickback' eks Kepala BPPN

KONFRONTASI - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengaku, tidak bisa mengungkap apa yang diperoleh mantan Kepala BPPN Syafruddin Temengung atas pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) milik taipan Sjamsul Nursalim.

"Kami tidak bisa memberitahukan hal itu karena saat ini yang sedang diproses adalah penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara," ujarnya saat ditemui wartawan, Jakarta, Selasa (2/5).