BLBI

Misbakhun Minta KPK Pahami dengan Baik Kasus SKL-BLBI

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi diminta bertindak cermat dan memahami dengan baik dalam mengusut dugaan korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) bagi penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Anggota Komisi XI DPR bidang Keuangan dan Perbankan, M Misbakhun mengingatkan, jangan sampai ketidakpahaman KPK tentang BLBI justru menihilkan kepastian hukum.

"Kalau saat ini ingin mengusut kasus SKL BLBI, maka KPK harus paham betul sejarah kenapa SKL itu sampai diterbitkan," katanya dalam pesan singkat ke wartawan, Selasa (30/12).

KPK harus tuntaskan skandal BLBI, Bidik Penyelenggara Negara dan Obligor

JAKARTA-Penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada beberapa obligor dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum menemukan titik temu. Abraham Samad selaku Ketua KPK menyebut pihaknya tengah membidik ke penyelenggara negara. KPK harus bisa tuntaskan BLBI demi keadilan dan kebenaran.

"Penyelenggara negara dululah untuk bisa menggantungkan pihak terkait (obligot)," kata Samad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (29/12/2014).

Kasus SKL-BLBI, KPK Isyaratkan Incar Pejabat Negara

KONFRONTASI-Terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tengah mengincar unsur penyelenggara negara.

Ketua KPK, Abraham Samad, bahkan menyebut bahwa jika perkara yang masih dalam tahap penyelidikan ini naik ke penyidikan, maka pihak penyelenggara negara yang akan menjadi tersangka lebih dulu.

"Penyelenggara negara dulu lah untuk bisa menggantungkan pihak terkait," kata Abraham di Gedung KPK, Senin 29 Desember 2014.

Rizal Ramli: Ada Permainan (Kotor) Tingkat Tinggi terkait Penarikan Jaksa dari KPK. KKN rahasia Ala Orba, Padahal Soeharto Dulu Sudah Tobat dan Minta Maaf !

JAKARTA--Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mensinyalir rencana penarikan penyelidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Menurutnya, modus seperti ini biasa dilakukan untuk mengamankan kasus besar yang sedang ditangani KPK.

"Biasanya modelnya kayak begitu, ini permainan (kotor)  tingkat tinggi," katanya usai dimintai keterangan KPK terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian BLBI, Senin (23/12) kemarin.

Kalau Sungguh-Sungguh, KPK Bisa Tuntaskan Skandal BLBI, tegas Rizal Ramli

KONFRONTASI-Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pemberian surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terus didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto optimis penyelidikan terhadap obligor Sjamsul Nursalim tersebut akan membuahkan hasil.

"Prosesnya sedang jalan semua. Anggoro saja lima tahun akhirnya itu dapat (ditangkap) juga. Jadi harus terus optimis," kata Bambang Widjojanto, di Jakarta, Rabu (24/12).

Revolusi Mental: Jokowi dan KPK Musti Tuntaskan Skandal BLBI Ratusan Trilyun, tegas Rizal Ramli

JAKARTA- Agar sesuai visi Revolusi Mental dan Nawacita, maka Jokowi dan kPK musti tuntaskan mangkraknya kasus dugaan korupsi terkait pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dicurigai adanya lobi-lobi di tingkat tinggi.

Dengan begitu, KPK kesulitan dalam menyelidiki skandal korupsi perkara yang disinyalir merugikan negara ratusan triliun itu.

Rizal Ramli : Banyak pengusaha penerima fasilitas BLBI saat ini kaya raya

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Seusai menjalani pemeriksaan, Rizal mengakui ada beberapa pengusaha yang sudah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) padahal belum melunasi utangnya.

"Memang ada sejumlah pengusaha atau konglomerat yang belum memenuhi kewajibannya tapi sudah diberikan SKL," ujar Rizal di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dorodjatun Kuntjorojakti Kembali Digarap KPK Terkait Skandal BLBI

KONFRONTASI - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjorojakti kembali digarap KPK pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) sejumlah obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Pak Dorodjatun diminta keterangan terkait penyelidikan SKL yang berkaitan dengan BLBI," kata Jurubicara KPK Johan Budi dalam keterangan pers di kantornya, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Jumat, 12/12).

Perampok BLBI Masih Berkeliaran Bebas, Ini Penjelasan Gamblang Laksamana Sukardi Pasca Diperiksa KPK

KONFRONTASI - Usai diperiksa KPK, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) era Abdurahman Wahid (Gus Dur) Laksamana Sukardi, mengakui dirinya dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Diminta keterangan masalah pemberian Surat Keterangan Lunas dan saya juga diminta melengkapi informasi. Masalah SKL nya dan juga obligor Sjamsul Nursalim," ujar Laksamana di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2014).

Walah, KPK Mengaku Sulit Tangani Skandal BLBI, Mundurlah Bila Tak Mampu?

KONFRONTASI - Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan pihaknya kesulitan menangani dugaan  korupsi dalam penerbitan surat keterangan lunas (SKL) penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Kasusnya kan sudah lama dan sulit, banyak hal yang perlu didalami termasuk juga pendapat ahli," katanya Rabu (10/12/2014).

Zulkarnain mengatakan hal tersebut menanggapi pemeriksaaan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Laksamana Sukardi.

Pages