27 May 2019

BLBI

ICW Ingat KPK Selesaikan 18 PR Kelas Kakap yang Belum Tuntas

Konfrontasi - Indonesian Corruption Watch (ICW) bersama Transparency International Indonesia (TII) membeber pekerjaan rumah (PR) yang tidak kunjung dituntaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Catatan ICW dan TII, sebanyak 18 dugaan rasuah kelas kakap belum diselesaikan KPK.

"Kami mencatat paling tidak, masih ada 18 perkara korupsi yang cukup besar. Jadi, yang masih menunggak penyelesaiannya oleh KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Minggu (12/5/2019).

Kasus BLBI: Kenapa KPK Belum Bisa Sentuh Sjamsul Nursalim?

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah membidik tersangka lain dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) untuk Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Namun, sampai saat ini KPK belum bisa menyentuh Sjamsul ataupun istrinya, Itjih selaku penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BNDI).

Benarkah Pribumi Rasis?

Oleh: Muslim Arbi, mantan aktivis HMI ITB

99% Bandar Narkoba perusak generasi muda Pribumi adalah orang CINA.
Yang ditangkap dan dihukum berat pengedar teri dan pengguna yang 99% RAKYAT Pribumi.

Koruptor BLBI merugikan 700 triliun 99% adalah Bankir CINA dan tidak disentuh hukum, 99.99% korban Korupsi BLBI adalah RAKYAT Pribumi. Rasiskah....???

99.99% Pelaku Transfer Pricing yang merugikan Negara puluhan triliun rupiah per tahun adalah orang Cina. Korbannya 100% RAKYAT INDONESIA. Rasiskah....???

Kasus BLBI: Belum ada Tanda-tanda Sjamsul Nursalim Bakal Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI-Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, hari ini Senin dan Selasa diagendakan permintaan keterangan untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, tadi saya pastikan ke tim belum ada konfirmasi terkait dengan datang atau tidak datangnya dua orang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Kasus BLBI: Syafruddin Tumenggung Dituntut 15 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin menuntut mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung hukuman 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ia diduga melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

"Supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/8/2018).

JPU juga menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Syafruddin. 

"Hal yang memberatkan, terdakwa  merupakan pelaku yang aktif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan, pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu, akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya," tambah jaksa Haerudin.

Dalam surat tuntutannya, JPU mengatakan ada kehendak yang sama antara Syafruddin, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk menghilangkan hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada SJamsul Nursalim dengan cara menghapus piutang BDNI kepada petambak PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang ditindaklanjuti Syafruddin dengan menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meski SJamsul belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yan gdijanjikan dalam Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

"Kehendak itu direalisasikan dengan cara kerja sama yang erat dan disadari oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nurslaim dan Itjih S Nursalim untuk menyatakan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas piutang BDNI kepada petambak PT DCD dan PT WM sehingga Sjamsul dianggap memenuhi kewajiban dalam MSAA," ungkap jaksa.

Syafruddin: BPPN Tangani 250 Ribu Aset Kredit dan 60 Bank yang Harus Disehatkan

KONFRONTASI -   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali melanjutkan sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai terdakwa, Jumat (24/8/2018).

Skandal BLBI, KPK Diminta Seret Sri Mulyani

KONFRONTASI -  Mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak kunjung menemui titik akhir penyelesaian. Skandal tersebut telah merugikan uang negara sebesar 4,5 Triliun dari total BLBI yang dikucurkan yakni 148 Triliun kepada sejumlah Bank Nasional dan Swasta.

“Banyak aliran dana yang diselewengkan, terutama (oleh) para pihak pemilik bank yang sangat merugikan bangsa ini trilyunan rupiah,” ujar Koordinator Presidium Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) Fahmi dalam pesan singkat kepada Akuratnews.com, Senin (6/8/2018).

Kasus BLBI: Syafruddin Disebut Dekat dengan Orang Kepercayaan Sjamsul Nursalim

KONFRONTASI-Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung disebut dekat dengan orang kepercayaan pemilik BDNI Sjamsul Nursalim.

Fakta tersebut terkuak dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Suganda Setiadi Kurnia yang seharusnya hadir sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, namun Suganda sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan.

"Setelah diperkenalkan, Syafruddin Arsyad Temenggung dan Robert sering bertemu di Jakarta dan Singapura, di Jakarta mereka bertemu di lounge Hotel Darmawangsa, dan di Singapura Hotel Grand Hyatt, saya ikut menemani Syafruddin," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK I Wayan Riana membacakan BAP Suganda, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Robert yang dimaksud adalah Herman Kartadinata alias Robert Bono yang menjadi komisaris pada tiga perusahaan yang masuk dalam Grup Gajah Tunggal, yaitu komisaris PT Kasongan, komisaris PT Indeks Sim, dan Komisaris PT Bumi Laksana Perkasa.

Robert juga adalah orang yang diminta untuk mengatasi kericuhan pekerja di PT Gajah Tunggal milik Sjamsul Nursalim pada 2002.

"Saya lupa bulan dan tahun berapa, tapi saat itu Syafruddin masih jadi Sekretaris KKSK dan Ketua BPPN, setahu saya Robert dekat dengan Syafruddin," ujar Wayan yang membacakan BAP milik Suganda.

Menurut Suganda, dalam BAP tersebut Robert masih bertemu dengan Syafruddin pada 2017 lalu. Suganda juga adalah pemilik awal PT Kurnia Cipta Pratama yang bergerak di bidang kebun kelapa sawit.

"Awalnya Kurnia Cipta Pratama dipinjam Syafruddin, saya lupa kapan dipinjam sahamnya sesuai dengan akta pengalihan, saya diberikan uang oleh Syafruddin sebesar Rp500 juta," kata jaksa Wayan.

Suganda juga masih ditanya mengenai kepemilikan rumah di Nusa Indah Nomor 43 di Cilandak.

"Saya tidak merasa dan tidak membeli rumah itu, tapi itu adalah rumah saudara Syafruddin," ujar jaksa Wayan.

Terhadap BAP Suganda itu, Syafruddin pun membantahnya.

"Saya kenal Suganda itu kira-kira tahun 1999, saat dia jadi Komisaris PT Danareksa, sedangkan tentang Robert, saya baru kenal tahun 2006-2007 saat tidak lagi menjabat Ketua BPPN, kami sering ketemu pak Suganda tapi baru bertemu dengan pak Robert dan saya tidak nge-wine, tidak ngopi atau ngerokok," kata Syafruddin.

Ia mengaku bertemu dengan Robert pada April 2017 saat pernikahan anaknya, jadi bukan khusus untuk bertemu dengan Robert.

"Masalah PT Kurnia Cipta Pratama itu memang awalnya perusahaan pak Suganda karena pengalaman dia, sementara rumah Nusa Indah punya kami dan sudah dijual 2001 ke Pak Suganda, Tapi karena dia banyak sekali asetnya, maka setelah dari BPPN tahun 2006 saya mau mulai usaha dan karena rumah itu tidak dipakai saya katakan bagaimana kalau kami yang pakai," ujar Syafruddin.

Todung: Sjamsul Nursalim Lakukan Misrepresentasi Utang Dipasena

KONFRONTASI-Advokat senior Todung Mulya Lubis mengakui bahwa pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim melakukan misrepresentasi utang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Tugas tim bantuan hukum (TBH) adalah melihat kepatuhan dari obligor dan merekomendasikan upaya-upaya hukum yang bisa diambil oleh pihak BPPN, dan saat melaporkan ke KKSK kami melaporkan ada misrepresentasi obligor Sjamsul Nursalim karena keberadaan utang Dipasena yang tidak dijelaskan sebagai utang `outstanding`," kata Todung Mulya Lubis dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Todung diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negarai Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Todung adalah anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) yang dibentuk berdasarkan SK KKSK pada 2002. TBH beranggotakan para pengacara dibantu dengan dua orang staf BPPN yang melakukan "review" kepatuhan pembayaran obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat TBH bekerja juga dibantu oleh konsultan-konsultan hukum, dan secara khusus saat me-"review" BDNI TBH dibantu oleh kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS).

"Fakta adanya utang outstanding bahwa tidak mendapat informasi bahwa utang petambak itu macet sudah merupakan fakta yang tidak kami lakukan penelusuran lebih jauh karena sudah dilakukan oleh LGS. Mereka kerja di `data room` dan kami mendapat informasi laporan LGS dan karena kami sepakat mengenai hal itu dan mengadopsi laporan itu," ungkap Todung.

Setelah mengetahui Sjamsul melakukan misrepresentasi maka TBH merekomendasikan untuk membawa masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hingga ke kepolisian dan kejaksaan agung.

"Pada 29 Mei 2002 kami sudah menyerahkan laporan hukum dan kepatuhan, kalau ada rapat KKSK pada 2004 saya sama sekali tidak tahu dan saya tidak tahu apakah anggota TBH lain tahu hal itu," tambah Todung.

Sidang SKL BLBI: Boediono dan Todung Mulya Lubis akan Dihadirkan Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan mantan Wakil Presiden Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pages