23 October 2018

BLBI

Kasus BLBI: Belum ada Tanda-tanda Sjamsul Nursalim Bakal Penuhi Panggilan KPK

KONFRONTASI-Pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim belum memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Jadi, hari ini Senin dan Selasa diagendakan permintaan keterangan untuk Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, tadi saya pastikan ke tim belum ada konfirmasi terkait dengan datang atau tidak datangnya dua orang tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Kasus BLBI: Syafruddin Tumenggung Dituntut 15 Tahun Penjara

KONFRONTASI-Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Haerudin menuntut mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung hukuman 15 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Ia diduga melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang dimiliki Sjamsul Nursalim sehingga merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun.

"Supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan," kata jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (3/8/2018).

JPU juga menyebutkan sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan Syafruddin. 

"Hal yang memberatkan, terdakwa  merupakan pelaku yang aktif dan melakukan peran yang besar dalam pelaksanaan kejahatan, pelaksanaan kejahatan menunjukkan adanya derajat keahlian dan perencanaan lebih dulu, akibat perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan terdakwa tidak mengakui secara terus terang dan tidak menyesali perbuatannya," tambah jaksa Haerudin.

Dalam surat tuntutannya, JPU mengatakan ada kehendak yang sama antara Syafruddin, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim untuk menghilangkan hak tagih negara dalam hal ini BPPN kepada SJamsul Nursalim dengan cara menghapus piutang BDNI kepada petambak PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandira (WM) yang ditindaklanjuti Syafruddin dengan menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham meski SJamsul belum menyelesaikan seluruh kewajibannya sebagaimana yan gdijanjikan dalam Master Settlement Aqcuisition Agreement" (MSAA).

"Kehendak itu direalisasikan dengan cara kerja sama yang erat dan disadari oleh Syafruddin Arsyad Temenggung, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nurslaim dan Itjih S Nursalim untuk menyatakan Sjamsul Nursalim tidak melakukan misrepresentasi atas piutang BDNI kepada petambak PT DCD dan PT WM sehingga Sjamsul dianggap memenuhi kewajiban dalam MSAA," ungkap jaksa.

Syafruddin: BPPN Tangani 250 Ribu Aset Kredit dan 60 Bank yang Harus Disehatkan

KONFRONTASI -   Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali melanjutkan sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai terdakwa, Jumat (24/8/2018).

Skandal BLBI, KPK Diminta Seret Sri Mulyani

KONFRONTASI -  Mega skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tidak kunjung menemui titik akhir penyelesaian. Skandal tersebut telah merugikan uang negara sebesar 4,5 Triliun dari total BLBI yang dikucurkan yakni 148 Triliun kepada sejumlah Bank Nasional dan Swasta.

“Banyak aliran dana yang diselewengkan, terutama (oleh) para pihak pemilik bank yang sangat merugikan bangsa ini trilyunan rupiah,” ujar Koordinator Presidium Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) Fahmi dalam pesan singkat kepada Akuratnews.com, Senin (6/8/2018).

Kasus BLBI: Syafruddin Disebut Dekat dengan Orang Kepercayaan Sjamsul Nursalim

KONFRONTASI-Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung disebut dekat dengan orang kepercayaan pemilik BDNI Sjamsul Nursalim.

Fakta tersebut terkuak dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) milik Suganda Setiadi Kurnia yang seharusnya hadir sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, namun Suganda sakit dan tidak dapat menghadiri persidangan.

"Setelah diperkenalkan, Syafruddin Arsyad Temenggung dan Robert sering bertemu di Jakarta dan Singapura, di Jakarta mereka bertemu di lounge Hotel Darmawangsa, dan di Singapura Hotel Grand Hyatt, saya ikut menemani Syafruddin," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK I Wayan Riana membacakan BAP Suganda, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Robert yang dimaksud adalah Herman Kartadinata alias Robert Bono yang menjadi komisaris pada tiga perusahaan yang masuk dalam Grup Gajah Tunggal, yaitu komisaris PT Kasongan, komisaris PT Indeks Sim, dan Komisaris PT Bumi Laksana Perkasa.

Robert juga adalah orang yang diminta untuk mengatasi kericuhan pekerja di PT Gajah Tunggal milik Sjamsul Nursalim pada 2002.

"Saya lupa bulan dan tahun berapa, tapi saat itu Syafruddin masih jadi Sekretaris KKSK dan Ketua BPPN, setahu saya Robert dekat dengan Syafruddin," ujar Wayan yang membacakan BAP milik Suganda.

Menurut Suganda, dalam BAP tersebut Robert masih bertemu dengan Syafruddin pada 2017 lalu. Suganda juga adalah pemilik awal PT Kurnia Cipta Pratama yang bergerak di bidang kebun kelapa sawit.

"Awalnya Kurnia Cipta Pratama dipinjam Syafruddin, saya lupa kapan dipinjam sahamnya sesuai dengan akta pengalihan, saya diberikan uang oleh Syafruddin sebesar Rp500 juta," kata jaksa Wayan.

Suganda juga masih ditanya mengenai kepemilikan rumah di Nusa Indah Nomor 43 di Cilandak.

"Saya tidak merasa dan tidak membeli rumah itu, tapi itu adalah rumah saudara Syafruddin," ujar jaksa Wayan.

Terhadap BAP Suganda itu, Syafruddin pun membantahnya.

"Saya kenal Suganda itu kira-kira tahun 1999, saat dia jadi Komisaris PT Danareksa, sedangkan tentang Robert, saya baru kenal tahun 2006-2007 saat tidak lagi menjabat Ketua BPPN, kami sering ketemu pak Suganda tapi baru bertemu dengan pak Robert dan saya tidak nge-wine, tidak ngopi atau ngerokok," kata Syafruddin.

Ia mengaku bertemu dengan Robert pada April 2017 saat pernikahan anaknya, jadi bukan khusus untuk bertemu dengan Robert.

"Masalah PT Kurnia Cipta Pratama itu memang awalnya perusahaan pak Suganda karena pengalaman dia, sementara rumah Nusa Indah punya kami dan sudah dijual 2001 ke Pak Suganda, Tapi karena dia banyak sekali asetnya, maka setelah dari BPPN tahun 2006 saya mau mulai usaha dan karena rumah itu tidak dipakai saya katakan bagaimana kalau kami yang pakai," ujar Syafruddin.

Todung: Sjamsul Nursalim Lakukan Misrepresentasi Utang Dipasena

KONFRONTASI-Advokat senior Todung Mulya Lubis mengakui bahwa pemilik Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim melakukan misrepresentasi utang PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Tugas tim bantuan hukum (TBH) adalah melihat kepatuhan dari obligor dan merekomendasikan upaya-upaya hukum yang bisa diambil oleh pihak BPPN, dan saat melaporkan ke KKSK kami melaporkan ada misrepresentasi obligor Sjamsul Nursalim karena keberadaan utang Dipasena yang tidak dijelaskan sebagai utang `outstanding`," kata Todung Mulya Lubis dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Todung diperiksa sebagai saksi untuk Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) 2002-2004 Syafruddin Arsyat Temenggung menjadi terdakwa bersama-sama dengan Dorodjatun Kuntjoro-Djakti selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) serta pemilik Bank Dagang Negarai Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim dalam perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang merugikan keuangan negara Rp4,58 triliun.

Todung adalah anggota Tim Bantuan Hukum (TBH) yang dibentuk berdasarkan SK KKSK pada 2002. TBH beranggotakan para pengacara dibantu dengan dua orang staf BPPN yang melakukan "review" kepatuhan pembayaran obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Saat TBH bekerja juga dibantu oleh konsultan-konsultan hukum, dan secara khusus saat me-"review" BDNI TBH dibantu oleh kantor hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS).

"Fakta adanya utang outstanding bahwa tidak mendapat informasi bahwa utang petambak itu macet sudah merupakan fakta yang tidak kami lakukan penelusuran lebih jauh karena sudah dilakukan oleh LGS. Mereka kerja di `data room` dan kami mendapat informasi laporan LGS dan karena kami sepakat mengenai hal itu dan mengadopsi laporan itu," ungkap Todung.

Setelah mengetahui Sjamsul melakukan misrepresentasi maka TBH merekomendasikan untuk membawa masalah itu ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hingga ke kepolisian dan kejaksaan agung.

"Pada 29 Mei 2002 kami sudah menyerahkan laporan hukum dan kepatuhan, kalau ada rapat KKSK pada 2004 saya sama sekali tidak tahu dan saya tidak tahu apakah anggota TBH lain tahu hal itu," tambah Todung.

Sidang SKL BLBI: Boediono dan Todung Mulya Lubis akan Dihadirkan Sebagai Saksi

KONFRONTASI-Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menghadirkan mantan Wakil Presiden Boediono dan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia Todung Mulya Lubis sebagai saksi dalam persidangan untuk terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ini Kesaksian Dorodjatun di Sidang SKL BLBI

KONFRONTASI-Mantan menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menjelaskan utang yang dijamin oleh PT Dipasena milik Sjamsul Nursalim pernah dibahas di sidang kabinet dipimpin Presiden Megawati Sukarnoputri.

Dorodjatun Simpulkan Megawati Setuju Penghapusan Utang Obligor BLBI Rp 2,8 T

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti mengakui dirinya memang menyetujui usulan yang disampaikan eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temengggung untuk menghapusbukukan porsi utang unsustainable petambak plasma sebesar Rp 2,8 triliun.

Utang tersebut merupakan bagian total obligasi Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) senilai Rp 4,8 triliun dari petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM).

Menurut Dorodjatun, disetujuinya penghapusan utang tersebut lantaran usulannya telah dibawa ke Sidang Kabinet Terbatas pada 11 Februari 2014. Usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

"Saya melihat (usulan) itu sudah dibawa ke Sidang Kabinet, mungkin itulah yang sudah harus dilaksanakan. Kalau tidak ada Sidang Kabinet, saya barangkali tidak akan semudah itu (menyetujui usulan)," kata Dorodjatun ketika bersaksi untuk Syafruddin dalam sidang korupsi BLBI di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (16/7).

Dalam persidangan ini, Dorodjatun sekaligus pihak yang dianggap bersama-sama Syafruddin, Sjamsul Nursalim beserta Itjih S Nursalim diduga telah atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum.  Syafruddin didakwa merugikan negara dan memperkaya Sjamsul dalam kasus korupsi penerbitan surat keterangan lunas utang BLBI sebesar Rp 4,58 triliun.

Lebih lanjut Dorodjatun membeberkan Megawati dalam Sidang Kabinet tidak memberikan tanggapan atas usulan BPPN. Dari sidang kabinet itu, Dorodjatun membuat kesimpulan Megawati telah menyetujuinya.

Alasannya, selama sidang tidak ada yang keberatan atas usulan tersebut. Selain itu, dia dan Syafruddin tak pernah dipanggil kembali untuk membahas masalah tersebut. Padahal, jika memang ada keberatan tentu Megawati akan mengundangnya kembali ke Istana Negara.

"Apabila memang ada hal yang dirasakan tidak tepat dan sebagainya itu dipanggil oleh presiden. Pada Sidang Kabinet tidak ada dan akhirnya disimpulkan disetujui," kata Dorodjatun.

Pria yang juga menjabat sebagai eks Ketua Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) tersebut mengatakan, persetujuan atas usulan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan No. KEP. 02/K.KKSK/02/2004 pada 13 Februari 2014. Keputusan itu menyetujui nilai utang masing-masing petambak plasma ditetapkan setinggi-tingginya sebesar Rp 100 juta.

Dengan penetapan nilai utang maksimal tersebut, maka sebagian utang pokok dihapuskan secara proporsional sesuai beban utang masing-masing petambak plasma. Selain itu, seluruh tunggakan bunga serta denda dihapuskan.

Keputusan KKSK sebelumnya yang memerintahkan porsi utang unsustainable ditagihkan ke pemilik BDNI Sjamsul Nursalim dan dialihkan ke PT DCD pun dinyatakan tidak berlaku. Ini mengakibatkan hilangnya hak tagih negara melalui BPPN kepada Sjamsul.

Kesaksian Dorodjatun ini melengkapi keterangan yang diberikan Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie. Kwik bersaksi pada Kamis (5/7), mengatakan bahwa Megawati sewaktu menjabat presiden pada akhirnya menyetujui pemberian SKL kepada debitur penerima BLBI.

Terkonfirmasi, Eks Deputi AMK BPPN Benarkan Sri Mulyani Jual Aset Petambak Rp 220 M

KONFRONTASI-Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pemberian SKL BLBI mengungkap fakta baru adanya penjualan aset petambak yang menyusut. Ihwal adanya hal ini dikatakan mantan Deputi Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Muhammad Syahrial. 

Pages