Bawaslu

Bawaslu Waspadai Potensi Mobilisasi Pemilih di Nunukan

KONFRONTASI-Bawaslu RI mengingatkan perlunya mewaspadai mobilisasi pemilih pada Pemilu 2019 di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

"Mengingat Kabupaten Nunukan berada di wilayah perbatasan dengan negara lain sehingga peluang potensi tersebut tetap ada," kata Staf Ahli Bawaslu RI Sulistyo di Nunukan, Sabtu.

Sekaitan dengan masalah ini, Bawaslu Nunukan memerlukan dukungan dari media dan pihak terkait lainnya untuk mengawasi dan mengawalnya agar dapat diminimalkan sedini mungkin.

DAS, Jubir Prabowo-Sandi Harap Bawaslu Lakukan Klarifikasi

KONFRONTASI - Juru Bicara Badan Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebaiknya melakukan klarifikasi kepada calon Presiden Petahana Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu sebagai wujud untuk menjaga kewibawaan negara. Sebagaimana, arahan dari Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang meminta Bawaslu meningkatkan kinerja pengawasannya.

Dahnil pun memuji sikap JK yang merupakan Dewan Pengarah Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Silahkan Saja Bawaslu Cek Rekaman Habib Rizieq di Reuni 212

KONFRONTASI-Bawaslu RI akan memeriksa rekaman Habib Rizieq Syihab dalam Reuni 212. Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif tak mempermasalahkan niat Bawaslu itu.

"Nggak masalah, kami siap menjelaskan ke Bawaslu," kata Slamet saat dimintai konfirmasi, Senin (3/12/2018).

Slamet menyebut penjelasan FPI tentunya didasari apa yang ditanyakan Bawaslu nanti.

"Lihat pertanyaan dan kapan diundangnya," tegas Slamet.

Tak Ada Pelanggaran, Bawaslu Hentikan Kasus "Tampang Boyolali"

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan kasus dugaan pelanggaran pemilu terkait dengan pernyataan tampang Boyolali oleh Calon Presiden Prabowo Subianto, tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. 

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo melalui pesan singkat kepada wartawan, Kamis, mengatakan, kasus dugaan pelanggaran pemilu oleh calon presiden, Prabowo Subianto, yang menyebut tampang Boyolali tidak termasuk dalam kategori penghinaan dalam kegiatan kampanye.

Bawaslu, menurut dia, telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi pelapor. Dalam klarifikasi tersebut, terlapor diwakili oleh penasehat hukumnya.

Ia mengatakan, pernyataan tampang Boyolali tidak dalam kegiatan kampanye namun dalam kegiatan peresmian posko pemenangan Prabowo-Sandiaga di Kabupaten Boyolali, dan peserta yang hadir merupakan kader pengusungnya.

Sebelumnya, Andi Syafrani, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu atas pernyataan tampang Boyolali oleh Prabowo saat peresmian posko pemenangan di Boyolali, 30 Oktober 2018 lalu. 

Andi menilai, pernyataan Prabowo tersebut diduga penghinaan terhadap kelompok masyarakat, dan diduga melanggar pasal 280 ayat1 huruf c dan pasal 521 UU No7/2017 tentang pemilu yang melarang melakukan penghinaan dalam kampanye.

Bawaslu Tegaskan Poster "Jokowi Raja" Bukan Kampanye HItam

KONFRONTASI-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI angkat bicara tentang poster yang bergambarkan Calon Presiden 01 Joko Widodo (Jokowi) sedang mengenakan pakaian raja atau poster raja Jokowi.

Komisioner Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menegaskan jika poster tersebut tidak termasuk pada aktivitas kampanye hitam. Menurutnya, tidak ada kandungan unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) dalam poster itu.

Giliran Ma'ruf Amin yang dilaporkan ke Bawaslu

KONFRONTASI -  Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02, Ma'ruf Amin, dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) terkait dugaan pelanggaran kampanye. Pelapor merupakan Tim Advokasi Masyarakat Adil Makmur (TAMAM).

Pelapor menuding, Ma'ruf melanggar aturan kampanye lantaran berjanji akan membagikan tanah negara kepada para petani di hadapan ribuan petani di Banyuwangi, saat melakukan safari politik, Kamis (1/11). 

Dipanggil Bawaslu, Erick Tohir Diwakili Tim Advokasi TKN

KONFRONTASI -   Perwakilan Bidang Advokasi Tim Kerja Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH. Ma’ruf Amin memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk memberikan klarifikasi terkait iklan rekening Jokowi-Ma’ruf di salah satu media cetak nasional yang diduga melanggar peraturan KPU.

Pages