Batalkan

Mahkamah Agung Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Pembatalan itu dilakukan melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Alhamdulillah, Palu MA Akhirnya Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan itu, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehatan per 1 Januari 2020.

Keputusan MA ini sebagai tindak lanjut gugatan yang dilayangkan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI). KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu lalu kemudian menggugat ke MA dan minta kenaikan itu dibatalkan. MA mengabulkan permohonan mereka.

Penolakan PKS Buahkan Hasil, Jazuli: Cacat Hukum, MA Batalkan Perpres Jokowi Soal Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Salah satu perjuangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk rakyat melalui parlemen membuahkan hasil. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Putusan lembaga pengadilan tertinggi di tanah air tersebut disambut baik tidak hanya oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI, Dr Jazuli Juwaini beserta jajaran kader dan simpatisan partai yang saat ini dinakhodai H Muhammad Sohibul Iman Ph.D tetapi juga rakyat Indonesia terutama masyarakat ekonomi lemah.

Tok! MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

KONFRONTASI -   Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

Kasus bermula saat Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI) keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka kemudian menggugat ke MA dan meminta kenaikan itu dibatalkan. Gayung bersambut. MA mengabulkan permohonan itu.

Singapore Airlines Batalkan Sejumlah Penerbangan ke Indonesia

KONFRONTASI -   Singapore Airlines membatalkan dua rute penerbangan dari dan menuju ke Indonesia untuk jadwal penerbangan hingga periode Mei 2020. Hal serupa dilakukan oleh dan Silk Air dengan membatalkan 10 rute penerbangan pada periode yang sama.

Berdasarkan keterangan resminya melalui media sosial, maskapai penerbangan asal Negeri Singa tersebut membatalkan enam rute penerbangan dari kota-kota besar di Indonesia dan enam rute penerbangan keberangkatan dari Singapura menuju kota-kota besar tersebut

Belgia Batalkan PHK Karyawati Yang Menggunakan Jilbab

KONFRONTASI  -   Sebuah laporan pada surat kabar Amerika “New York Times” mengungkap peningkatan jumlah mualaf di Perancis setiap tahunnya.

Laporan tersebut mengatakan bahwa hampir 150 orang masuk Islam setiap tahun di Perancis, dimana mereka biasanya mengucapkan kalimat syahadat di dalam masjid “Shahabah” di pinggiran ibukota Paris.

Tunda Pengesahan UU KUHP, Gerindra: Sekalian Batalkan UU KPK dan Pemasyarakatan

KONFRONTASI -   Sekretaris F-Gerindra Desmond Junaidi Mahesa terlihat kesal terhadap perintah yang meminta kepada DPR RI untuk menunda pengesahan RKUHP yang sudah menjadi KUHP. Menurutnya, kalau hal itu yang dimau, tidak perlu lagi menunda, tapi dibatalkan sekalian, termasuk juga UU KPK yang baru dan UU Pemasyarakatan.

Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Rencana Revisi PP PTSE

KONFRONTASI - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital nasional.

Revisi PP ini ke depannya berpotensi bisa mengancam kedaulatan digital kita. Karena itu saya mendesak pemerintah membatalkan Revisi PP No 82 tahun 2012 tentang PSTE, kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (9/9).

Otoritas Pakistan bersumpah batalkan pencabutan status daerah istimewa Kashmir oleh India

KONFRONTASI -   Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, bertekad membatalkan keputusan pemerintah India mencabut status khusus bagi kawasan Kashmir-India, dan jika perlu dia akan membawa kasus ini ke PBB.

Khan mengatakan, keputusan India itu dapat menambah ketegangan antara kedua negara dan dia mendesak masyarakat internasional agar mengeluarkan kecaman.

Khan juga mengatakan langkah itu melanggar hukum internasional, seraya menambahkan bahwa dia khawatir akan terjadinya pembersihan etnis oleh India di kawasan itu.

Pages