21 January 2020

APBN

APBN 2015 Beri Kemenpera Dana Rp. 30 Triliun

Konfrontasi - Ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 tetap sebesar Rp230 triliun. Namun, alokasi dana tersebut akan ditempatkan pada beberapa kementerian yang telah diprioritaskan.

"Yang paling besar itu Kementerian PU Pera (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Perhubungan, sama Pertanian," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantor Kementerian Keuangan Jakarta.

Alokasi dana tersebut hanya ditambah dan dikurangi tergantung prioritas pemerintah. Sehingga, tidak ada pengurangan atau penambahan untuk ruang fiskal.

Kementerian Belum Menentukan Sikap Resmi Mengenai Opsi Kebijakan Subsidi

Konfrontasi - Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan salah satu opsi kebijakan subsidi, yakni subsidi dengan besaran tetap dikaji dan dipastikan tidak melanggar ketentuan dan regulasi apapun. "Regulasi sudah tidak ada masalah. Kita sudah mengkaji semua, tidak akan ada melanggar hukum apapun," kata Sofyan di Jakarta, Jumat (19/12).

APBN-P 2014 Minus Rp. 194 Triliun

Konfrontasi - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2014 mencatat defisit Rp 194,08 triliun. Ini karena penerimaan negara lebih rendah dibandingkan belanja.

Seperti dikutip dari siaran tertulis Kementerian Keuangan, Rabu (10/12/2014), realisasi pendapatan dan hibah sampai 31 Oktober 2014 tercatat Rp 1.218,66 triliun atau 74,5% dari target. Meningkat 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 1.098,43 triliun.

Penerimaan Pajak Jateng II Tumbuh 20,56 Persen

Konfrontasi - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, Yoyok Setiotomo mengatakan, hasil penerimaan pajak di wilayahnya pada 2014 mengalami pertumbuhan sekitar 20,56 persen dibanding tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak Kanwil DJP Jateng II hingga per tanggal 30 November 2014 mencapai Rp5,612 trilun atau sekitar 84,84 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp6,6 triliun, kata Yoyok Setiotomo, disela-sela bakti sosial di Rutan Kelas 1 Surakarta, Jumat (5/12).

Harga Baru BBM Sesuai Skenario Bank Dunia, Dasar Kampret!

KONFRONTASI - Harga baru premium yang akan berlaku persis pada pukul 00.00 WIB, Selasa, 18 November nanti sama persis dengan yang pernah disarankan Bank Dunia beberapa waktu lalu.

Bulan Maret lalu, Lead Economist World Bank, Jim Brumby, yang sedang berada di Jakarta mengatakan bahwa pihaknya memiliki dua skenario harga baru BBM yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia. Ketika ia menyampaikan hal ini, SBY masih jadi presiden.

Mensesneg: Anggaran Kartu Sakti Jokowi Bukan dari APBN

KONFRONTASI - Anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat ini menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, bukan APBN. Karenanya, tidak memerlukan persetujuan DPR, kata Mensesneg Pratikno.

"Satu itu kan sudah jalan, dan itu juga kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dan lain-lain, iya CSR dari BUMN. Tidak masuk APBN. Jadi nggak usah ribut-ribut dulu, kita fokus ini," katanya di Makassar, Rabu (5/11) malam.

Saran Jitu Rizal Ramli kepada Jokowi untuk Selamatkan APBN

PEKANBARU- Presiden terpilih Joko Widodo disarankan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal pemerintahannya. Untuk mengatasi masalah defisit anggaran, ada banyak jalan yang bisa ditempuh Jokowi selain dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

Perspektif Rizal Ramli untuk Jokowi: RAPBN 2015, Banyak Jebakan dan 'Bom Waktu'

KONFRONTASI Presiden Jokowi ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerintah SBY sekarang. Harus ada kebijakan terobosan untuk menyiasati banyaknya jebakan yang bisa menjadi ‘bom waktu’. Teknokrat senior Rizal Ramli PhD pernah mengingatkan  isu jebakan batman dan bom waktu itu beberapa bulan lalu. Di bawah ini, kita simak lagi agar jadi hikmah dan masukan  bagi  Presiden Jokowi-JK (wapres).

DAK APBN 2015 Resmi Rp. 36 Triliun

Konfrontasi – Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2015 diresmikan senilai Rp. 35, 820 triliun. Panitia kerja (Panja) Badan Anggaran RUU APBN 2015 memutuskan dana bagi daerah tertinggal bertambah sebanyak hampir Rp. 3 triliun.

Dalam laporan Panja, Anggota Banggar dari Fraksi PKB, Chusnuniyah menjelaskan anggaran DAK sebesar Rp 33 triliun bagi 14 bidang DAK meliputi 6 pelayanan dasar dan 8 pelayanan non dasar.

Ini Solusi Rizal Ramli Atasi Persoalan APBN Tanpa Perlu Naikkan Harga BBM

Rizal Ramli

Konfrontasi-Di ujung kekuasaannya Presiden SBY menyantumkan subsidi BBM di RAPBN 2015 sebesar Rp363,5 triliun. Angka inilah yang disebut-sebut membahayakan APBN. Guna menyelamatkan APBN yang bakal jebol, banyak kalangan, mendesak agar subsidi BBM dikurangi. Sejumlah ekonom yang bernaung di Rumah Transisi Jokowi-JK bahkan mendesak pemerintah segera menaikkan harga BBM sekitar Rp3.000/liter.

Pages