21 January 2020

APBN

Indonesia Bisa Bernasib Seperti Yunani Jika Penggunaan Utang Tidak Produktif

KONFRONTASI - Reformasi anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghindari Indonesia dari penggunaan utang yang tidak produktif. Bahkan bukan tidak mungkin, Indonesia di beberapa tahun yang akan datang akan bernasib sama seperti Yunani yang tengah krisis.

Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebelumnya, porsi untuk subsidi BBM sangatlah besar. Padahal diketahui, penerima subsidi itu tidaklah tepat sasaran.

Banggar DPR Belum Akan Bahas Dana Parpol

Konfrontasi - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan akan mendalami dan melihat terlebih dahulu format peningkatan jumlah bantuan keuangan untuk partai politik yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016.

"Kami tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak, namun yang pasti formatnya kami lihat terlebih dahulu," katanya di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Pilkada Serentak Diprediksi Bakal Amburadul

KONFRONTASI-Pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015 mendatang diprediksi bakal kacau. Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) di DPR, Yandri Susanto 

Yandri Susanto mengatakan permasalahan yang pelik itu akan muncul terjadi di Daerah Otonom Baru (DOB). 

"Dalam UU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) yang baru disebutkan bahwa daeral asal atau induk DOB harus membiayai Pilkada DOB tersebut," ucapnya.

Tapi, sambungnya, karena Pilkada dibiayai APBD-APBN, maka KPU dan Mendagri harus duduk bareng menyelesaikan itu.

Menkeu: Realisasi Pendapatan Negara Sudah Tercapai 28,5 Persen

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyampaikan realisasi pendapatan negara hingga 20 Mei 2015 telah mencapai Rp502,7 triliun atau 28,5 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp1.761,6 triliun.

"Persentase pendapatan sudah mulai menyusul belanja karena ada perbaikan dalam penerimaan pajak," kata Menkeu dalam jumpa pers perkembangan ekonomi makro dan realisasi APBN-P 2015 di Jakarta, Kamis.

Dradjad Wibowo: Indonesia Terancam Krisis APBN

KONFRONTASI - Ekonom senior Dradjad H Wibowo mengatakan tanggal 25 Maret 2015 ini merupakan hari terakhir pembayaran Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP). Untuk WP Badan, batas waktunya adalah 25 April.

Menurut Dradjad, berdasarkan data dan analisis dari Dradjad Wibowo & Partners (DWP), dalam batas akhir ini, situasi penerimaan negara, khususnya dari pajak, benar-benar sangat mengkhwatirkan. DWP sendiri merupakan lembaga kajian strategis dan intelijen ekonomi.

Anggota DPR Ini Tidak Setuju Parpol Diberi Dana Rp1 Triliun dari APBN

KONFRONTASI-Anggota Komisi II DPR RI Sukiman menilai pemberian dana sebesar Rp1 triliun kepada partai politik yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri tidak pas.

"Saya nilai, untuk sementara ini pemberian dana itu belum pas. Sebab selama ini, tanpa dana tersebut, demokrasi masih berjalan baik dan tidak ada masalah," kata Sukiman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.

Rp 1 triliun Untuk Parpol, Indra Piliang: Parpol Tulang Punggung Negara

KONFRONTASI - Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi (Kemenpan) Indra J. Piliang mengatakan, tidak ada masalah pemerintah membantu partai yang bersumber APBN, asalkan diberikan secara transparan. Transparan di sini dalam arti jelas digunakan untuk apa dan bisa dipertanggung jawabkan.

"Saya kira kalau transparan nggak ada masalah karena parpol ini tulang punggung negara," ujar Indra Senin (9/3).

16 Februari, Pemerintah akan Lelang Tiga Seri Obligasi

KONFRONTASI-Pemerintah akan melelang tiga seri obligasi negara atau surat utang negara (SUN) dengan jumlah indikatif Rp12 triliun pada 16 Februari 2015, untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN.

Keterangan tertulis Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan ketiga seri SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1 juta.

Pemerintah Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2015

KONFRONTASI-Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI sepakat untuk menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam draf RAPBN-Perubahan 2015 dari usulan sebelumnya sebesar 5,8 persen menjadi 5,7 persen, karena proyeksi ekonomi global terus mengalami revisi penurunan target.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang baru disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR sebesar 5,7 persen, sudah mencerminkan kondisi perekonomian global yang masih mengalami pelambatan.

Lelang SUN, Pemerintah Serap Rp17,3 Triliun

KONFRONTASI-Pemerintah menyerap dana sebesar Rp17,3 triliun dari lelang tiga seri obligasi negara untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp54,7 triliun.

Dalam keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan lelang ini melebihi target indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp12 triliun.

Pages