22 January 2020

APBN

Analis Ekonomi Ungkap Pemicu Kebocoran Anggaran

Jakarta-Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap angka APBN Indonesia mestinya Rp4.000 triliun. Sementara saat ini, total APBN hanya mencapai Rp2.000-an triliun. 
 
Merujuk pada fakta tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan adanya kebocoran anggaran.
 
Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai kebocoran itu terjadi karena aktivitas shadow economy yang tidak dijangkau oleh pemerintah dan potensi pajak yang ada didalamnya justru menguap begitu saja.

Bamsoet Minta Pengusaha Jangan Bergantung Proyek APBN

Konfrontasi - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya mengandalkan proyek-proyek APBN jika tidak ingin menghadapi masalah hukum pada kemudian hari.

Hal itu mengingat banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidakpastian serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.

Dia juga menegaskan ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean governance yakni pemerintah, civil society, dan pelaku usaha.

Catat! Dana Desa Dari APBN, Bukan Dari Kantong Jokowi

KONFRONTASI -  Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade meminta menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi) jangan melakukan kampanye terselubung dengan menggunakan anggaran negara.

Defisit APBN 2019 Membengkak di Awal Tahun

KONFRONTASI-Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membengkak di awal tahun, dimana tercatat telah mencapai Rp45,8 triliun untuk periode Januari 2019. Realisasi defisit APBN tersebut lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu mencapai Rp37,7 triliun.

Defisit Anggaran 2018 Capai Rp259,9 Triliun

KONFRONTASI-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi defisit anggaran hingga akhir 2018 tercatat mencapai Rp259,9 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

"Hal ini memperlihatkan adanya pelaksanaan APBN yang positif dengan kinerja yang sangat sehat dan kredibel," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers perkembangan APBN 2018 di Jakarta, Rabu.

Membongkar Klaim Bombastis Terlampauinya Target Penerimaan APBN 2018Membongkar Klaim Bombastis Terlampauinya Target Penerimaan APBN 2018

Oleh: Gede Sandra, Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP)

Sri Mulyani optimis pendapatan negara di akhir tahun 2018 bisa menembus angka Rp1.936 triliun atau melampaui target APBN 2018 sebesar Rp1.894 triliun. Menurutnya, “Ini pertama kalinya penerimaan negara akan mencapai melebihi apa yang ada di dalam Undang-Undang (UU) APBN,” jelas Sri Mulyani, Rabu (5/12).

Kemenkeu Harus Menjelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang Di APBN.

Oleh Gede Sandra.
Peneliti dari Lingkar Studi Perjuangan (LSP).

Dalam rilis APBN 2019 (31 Oktober 2018), saya melihat pemerintah dlm hal ini Kemenkeu tlh melakukan penggelapan. Kalau penggelapan berarti alias perampok berdasi di tubuh rezim semua Megah  Proyek harus di audit

Kemenkeu Harus Jelaskan Penggelapan Angka Cicilan Pokok Utang di APBN

Oleh: Gede Sandra*

 

Dalam release APBN 2019 (31 Oktober 2018) ini kami melihat pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah lakukan penggelapan. Kami sebut penggelapan karena secara sengaja item pembayaran cicilan pokok utang tidak dicantumkan dalam Belanja Pemerintah Pusat non-KL (poin 2 hal. 33). Yang dicantumkan Kemenkeu hanya item pembayaran bunga utang (a), subsidi energi (b), cadangan penanggulangan bencana NTB dan Sulteng (c), dan cadangan pooling fund bencana (d).

Dana Saksi dari APBN, Bukti Kaderisasi Parpol Keropos

KONFRONTASI-Usulan dana saksi dibiayai dari APBN kembali mencuat. Isu lima tahunan ini selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Posisi saksi menjadi jantung pelaksanaan pemilu bagi peserta pemilu. Di sisi lain, parpol tampak gagap menghadapi pelaksanaan pemilu.

Ini Postur Sementara APBN 2019

KONFRONTASI-Badan Anggaran DPR RI menyepakati usulan pemerintah mengenai postur sementara APBN 2019 dalam pembahasan lanjutan mengenai RUU APBN 2019 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan dan belanja negara meningkat masing-masing Rp10,3 triliun dan Rp10,9 triliun karena perubahan indikator asumsi nilai tukar menjadi Rp15.000 per dolar AS dari Rp14.500 per dolar AS dalam usulan perubahan hasil Panja A.

Pages