11 December 2019

APBN

Defisit APBN Melebar, RR: Kejar 'Big Fish', Jangan Cuma Bisa 'Ngutang'

KONFRONTASI – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) kemungkinan makin melebar. Hari ini, sejumlah media ramai memberitakan kabar buruk itu, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang Rabu kemarin kembali dilantik menjadi Menteri Keuangan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Agar Tak Kuras APBN, Bappenas Usul Ada BUMN Urus Penjara

KONFRONTASI -   Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengusulkan pengelolaan penjara diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ide ini terinspirasi dari pengelolaan penjara di sejumlah negara maju, salah satunya Australia.

Namun demikian, sambung ia, bukan berarti pemerintah perlu mendirikan satu perusahaan khusus yang menjadi pengelola penjara. Fungsi itu, katanya, bisa dengan menunjuk salah satu BUMN yang sudah ada saat ini.

APBN Megap-megap, Jokowi Malah Mau Belikan Mobil Mewah untuk Para Menteri

KONFRONTASI-Presiden beserta jajaran kabinetnya dinilai tidak memiliki ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini lantaran kebijakan yang dikeluarkan justru banyak menyengsarakan masyarakat.

"Persoalannya presiden enggak ada sense of crisis, ditambah pembantu-pembantunya di ekonomi semuanya, mulai dari Menkonya enggak ada yang punya ideologi memihak kepada rakyat kecil. Itu tercermin dari semua kebijakannya," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto dilansir RMOL, Kamis (5/9).

Defisit Meleset dari Perkiraan, Sri Mulyani Kaget

KONFRONTASI-Defisit anggaran hingga akhir Juli 2019 tercatat Rp 183,7 triliun. Angka itu lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 151 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini tak sesuai dengan perkiraan. Dirinya mengaku akan menjaga kondisi ekonomi di semester II-2019.

Maruf Amin Harapkan Pesantren Dapat Dana APBN

KONFRONTASI-Wapres terpilih Ma'ruf Amin berharap PKB bisa ikut mendorong diloloskannya Undang-Undang Pesantren. Dia berharap, dengan diketuknya UU ini, pesantren bisa mendapatkan dana APBN.

"UU Pesantren nanti, saya harap PKB paling depan untuk meloloskan UU Pesantren sehingga nanti pesantren ada APBN-nya setiap tahun," kata Ma'ruf Amin di Penutupan Muktamar VI PKB di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Ratusan Miliar Bakal Digelontorkan untuk Beli Kendaraan Para Menteri Jokowi

KONFRONTASI-Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 152.540.300.000 untuk pengadaan mobil bagi menteri-menteri pembantu presiden terpilih Joko Widodo. Hal itu terungkap dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

Pidato Lengkap Presiden Jokowi tentang APBN 2020

Konfrontasi - Presiden Joko Widodo telah membacakan pidato APBN 2020. Pidato yang dibacakan setebal 23 halaman.

Seperti tahun-tahun sebelumnya Presiden membacakannya di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Seluruh sektor disebutkan dalam pidato tersebut, antara lain asumsi makro ekonomi 2019, pendidikan, kesehatan, dana desa.

Berikut ini pidato selengkapnya :

Jokowi Gagal, Kas Negara Kosong, Benarkah? Ini analisis Prof Dr Anthony Budiawan

Belum lama ini beredar “rumor” kas negara kosong, dan terjadi keterlambatan restitusi pajak kepada wajib pajak. Apakah benar demikian? Bagaimana kondisi keuangan negara sebenarnya?

Kondisi keuangan negara dan fiskal (APBN) saat ini memang cukup memprihatinkan. Sampai dengan triwulan pertama 2019 (Q1-2019), penerimaan pajak jauh di bawah target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019.

Analis Ekonomi Ungkap Pemicu Kebocoran Anggaran

Jakarta-Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap angka APBN Indonesia mestinya Rp4.000 triliun. Sementara saat ini, total APBN hanya mencapai Rp2.000-an triliun. 
 
Merujuk pada fakta tersebut, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan adanya kebocoran anggaran.
 
Analis ekonomi politik Kusfiardi menilai kebocoran itu terjadi karena aktivitas shadow economy yang tidak dijangkau oleh pemerintah dan potensi pajak yang ada didalamnya justru menguap begitu saja.

Bamsoet Minta Pengusaha Jangan Bergantung Proyek APBN

Konfrontasi - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya mengandalkan proyek-proyek APBN jika tidak ingin menghadapi masalah hukum pada kemudian hari.

Hal itu mengingat banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih dan penuh ketidakpastian serta masih sulit menghidari terjadinya praktik KKN.

Dia juga menegaskan ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan sebuah negara mewujudkan good and clean governance yakni pemerintah, civil society, dan pelaku usaha.

Pages