19 October 2019

Abraham Samad

Samad Sebut KPK Tak Butuh Dewan Pengawas, Alasannya?

KONFRONTASI-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad menyebutkan bahwa KPK tidak membutuhkan Dewan Pengawas, sebagaimana tertuang dalam salah satu poin rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan oleh DPR RI.

"Dewan Pengawas untuk mengawasi, baik pegawai maupun pimpinan KPK. Kalau itu tujuannya, tidak terlalu dibutuhkan," ujarnya dalam diskusi 'KPK di Ujung Tanduk' yang berlangsung di Graha Pena, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Abraham Samad: Taufiequrachman Ruki Salahi Aturan Kalau Benar Usulkan Revisi UU KPK

KONFRONTASI -    Komisi III DPR mengkalaim telah mengantongi sejumlah risalah rapat soal revisi UU KPK bermula dari usulan internal KPK sejak tahun 2015 silam.Terkait hal itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad membantah bahwa usulan revisi UU KPK berasal dari KPK. Menurutnya, saat itu (tahun 2015) KPK dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Taufiequrachman Ruki, dan itu dinilai telah melanggar aturan. 

Abraham Samad: LHKPN Bukan Syarat Formal Capim KPK

KONFRONTASI - Mantan Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) tidak diwajibkan dalam persyaratan calon pimpinan KPK. Tetapi, sebagai tanggungjawab moral itu perlu dilakukan. "Artinya apa? Di situ kita mengukur juga kejujuran seseorang,"  ujarnya dalam diskusi 'Menakar Agenda Calon Pimpinan KPK dalam Melindungi Pegawai KPK dan Pegiat Antikorupsi' di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Abraham Samad: Indonesia Perlu Reformasi Putih

KONFRONTASI-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melontarkan gerakan Reformasi Putih untuk kembali meluruskan tujuan awal gerakan reformasi yakni memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Indonesia perlu Reformasi Putih yang damai yang didasari semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Jangan ada anak bangsa yang ditinggalkan, apalagi dilupakan," kata Abraham Samad melalui siaran persnya, Senin.

Abraham Samad: Korupsi Masih Menjadi Raja di Negeri Ini

KONFRONTASI-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan jika bangsa Indonesia hingga hari ini belum benar-benar merdeka dan bermartabat karena bangsa ini masih dijajah oleh "korupsi".

Abraham Samad Khawatir Kasus Novel Baswedan Menimpa Pimpinan KPK

Konfrontasi - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyayangkan kasus penyerangan terhadap penyidik Novel Baswedan belum juga terungkap. Kasus ini bisa saja kembali terulang, bahkan termasuk pimpinan lembaga itu.

"Jika tidak diproses dan tidak masuk ke meja hijau, saya khawatir akan menimpa pegawai KPK yang lain, termasuk pimpinan KPK," ungkap Abraham Samad di Palembang, Sabtu (21/4/2018) malam.

Kasus Century Pertaruhan Marwah KPK

KONFRONTASI-Kasus dugaan korupsi talangan Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah KPK dan KPK harus lulus dari ujian ini,” kata Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dalam acara “Abraham Samad Bicara Arah Bangsa Ke depan dengan Jurnalis Jogja” di Yogyakarta, Minggu (15/4) malam.

Samad: Sudah Ada Putusan Praperadilan, Penyidikan Kasus Century Harus Dilanjutkan

KONFRONTASI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan penyidikan lanjutan terkait kasus Bank Century. Permintaan itu datang dari mantan Ketua KPK, Abraham Samad.

"Harus secepatnya, apalagi sudah ada putusan praperadilan atas kasus tersebut," kata Abraham, Jakarta, Minggu (15/4/2018).

Ia mengungkapkan penyidikan atas skandal Bank Century sudah dimulai sejak dirinya menjabat Ketua KPK.

Abraham Samad Usul Parpol Miliki Keseragaman Kode Etik

Konfrontasi - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menilai partai politik perlu memiliki keseragaman kode etik dan menerapkan akuntabilitas agar terhindar dari perilaku menyimpang oknum-oknum anggotanya.

“Pertama saya tetap concern bahwa saya ingin mendorong partai politik ya untuk membuat secara baku code of conduct (kode etik), dan kedua harus ada akuntabilitas pengelolaan di lingkungan partai,” kata Abraham saat diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (17/3/2018).

Abraham Samad Puji Sikap KPK Tolak Permintaan Menkopolhukam

Konfrontasi - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Abraham Samad menilai, sudah tepat KPK menolak permintaan Menko Polhukam Wiranto untuk menunda pengumuman calon kepala daerah sebagai tersangka korupsi. Jika meluluskan permintaan lembaga negara lain, KPK bisa diartikan memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Pages