16 December 2019

Yudi Latif dan Sejumlah Tokoh Nasional Desak KPK Periksa Menteri Berlabel Merah Kuning

KONFRONTASI - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemerintah Bersih mendesak KPK segera memeriksa pejabat publik di eksekutif dan legislatif yang terindikasi tidak bersih. Para tokoh seperti Yudi Latif, Ray Rangkuti, Romo Benny Susetyo, Karyono Wibowo dan Chalid Muhammad menyambangi Kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Senin (3/11), dan diterima Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja.

Yudi Latif menegaskan, KPK harus segera memeriksa orang-orang yang terindikasi tidak bersih namun tetap diangkat Presiden Joko Widodo menjadi menteri. Hal itu penting untuk menghindari berbagai spekulasi yang muncul belakangan di publik.  

”Apalagi nama-nama calon menteri itu sudah beredar di kalangan masyarakat lewat berbagai media. Ini merugikan nama baik orang-orang yang namanya disebut-sebut sebagai calon menteria dan yang diduga mendapat tanda merah dan kuning dari KPK,” urai Yudi.

Disisi lain, KPK juga harus secara terang-terangan membeberkan ke publik siapa saja calon menteri atau yang kini telah menjadi menteri dan mendapat tanda tersebut. Selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap calon menteri atau menteri itu.

”Segera mengumumkan, yaitu mereka yang mendapat coretan merah dan kuning disertai alasan dan kasus-kasus korupsinya, cepat atau lambat mereka akan berurusan dengan KPK,” tegas Yudi.

KPK juga harus segera memeriksa para anggota DPR yang diduga bermasalah. Termasuk menelurusi pejabat publik eselon I dan II termasuk seluruh direksi BUMN. 

Dalam kesempatan itu,  Yudi juga menyampaikan apresiasinya terhadap upaya Jokowi melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) dalam menelusuri rekam jejak calon menteri.

”Merupakan konsekuensi dari keinginan Presiden Jokowi untuk mewujudkan pemerintahan bersih,” demikian Yudi.

Ketua KPK Abraham Samad sendiri belum lama ini pernah menyatakan akan membuka nama-nama pihak yang diajukan sebagai menteri oleh Presiden Jokowi namun memperoleh tanda merah atau kuning itu dari KPK. Akan tetapi hal itu belum terlaksana. Abraham telah menyatakan, tanda merah atau kuning itu merupakan indikator bagi pihak yang ditelusuri berpotensi terjerat sesuatu kasus di KPK setelah ditelusuri track record atau rekam jejaknya.[ian/rm]

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...