22 September 2019

Tinggalkan Trisakti Soekarno, Jokowi Bisa Dinilai Bodoh dan Bloon Sekali, kata Aktivis

JAKARTA- Jokowi musti laksanakan Trisakti Soekarno, dan kalau kebijakan Jokowi meninggalkan Trisakti Soekarno seperti belakangan ini, Jokowi dinilai para aktivis lebih baik mundur. Sebab dia bisa dianggap bloon sekali, bodoh sekali kalau mengabaikan Trisakti Soekarno sesuai kampanye di pilpres. ''Itu pengingkaran dan Jokowi lebih baik mundur,'' kata Ir Syafril Sofyan, aktivis gerakan mahasiswa 1977/78.

Seruan politisi PDIP Efendi Simbolon ''ini momentumnya untuk menjatuhkan Jokowi'', telah mendorong kubu JK bersikap diam dan mengamati, sebab bakal ada momentum meraih durian runtuh. Demikian pendapat peneliti Gede Sandra MSE, alumnus UI dan ITB.

Desakan untuk mundur pada Jokowi juga dilontarkan Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) yang dipimpin Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, karena selama 100 hari pemerintahannya banyak kebijakan yang dilakukan justru makin memperkeruh kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Dari menaikkan sekaligus menurunkan harga BBM, gas, listrik, pengangkatan Kapolri, memperpanjang kontrak Freeport, mencabut susbidi pupuk petani, dan lainlain.

"Desakan mundur ini suara dari ProDem seluruh daerah di Indonesia. Saya meski pimpinan Komisi III DPR RI tentu tidak menolak aspirasi ini, dan ini sebagai suara rakyat yang menagih janji-janji Presiden Jokowi selama Pilpres pada Juli 2014 lalu. Tapi, buktinya janji-janji itu tidak diwujudkan," demikian Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (27/1). Desmon Didampingi Wasekjen ProDem Setya Purwanto, Iwan Simule dan aktivis ProDem lainnya.

Pada prinsipnya kata Desmon, ProDem menolak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Seperti kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi, privatisasi BUMN, tidak mempertimbangkan rekomendasi KPK dan PPATK dalam pengangkatan pejabat tinggi negara yang bersih dan berintegritas seperti Kejagung, Kapolri, dan lebih tragis lagi Jokowi menandatangani MoU perpanjangan kontrak PT. Freeport.

"Perpanjangan kontrak Feeport itu berarti melanggengkan perampokan atas sumber daya alam Indonesia dengan mengizinkan ekspor konsentrat. Padahal, izin ekspor tanpa membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) itu melanggar pasal 170 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba," ujarnya.

Di tengah konflik antara KPK dan Polri kata Desmon, Jokowi justru melakukan pencitraan dan berpeda santai yang mengesankan empati, sensitifitas dan cepat tanggap terhadap upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. "ProDem menyesalkan Presiden Jokowi yang sangat lemah, karena besarnya tekanan dan intervensi dari berbagai kepentingan baik dari partai politik pendukung maupun dari korporasi dan asing yang merasa berjasa dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres," ungkapnya.

Selain itu tambah Iwan Simule, dalam 100 hari pemerintahannya Jokowi belum mampu mengarahkan bentuk gerakan revolusi mental sebagaimana jargon pemerintahannya. "Pemerintahan Jokowi makin menampakkan jati dirinya sebagai pemerintahan yang pro asing, aseng dan asong terbukti dengan upaya melakukan kebijakan priovitasisai, pencabutan subisidi, deregulasi dan pasar bebas. Fenomena ini sangat berlawanan dengan janji-janjinya ketika Pilpres untuk mewujudkan cita-cita Trisakti dan Nawacita," katanya.

Bahkan kini menurut Iwan Simule, pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan korupsi makin suram dengan tidak jelasnya pengusutan kasus-kasus besar seperti BLBI, century, rekening gendut, mafia Migas dan lain-lain. "Konflik KPK vs Polri sebagai bagian dari strategi untuk mengaburkan pengusutan kasus-kasus korupsi itu," tambahnya.

Karena itu, kalau Jokowi merasa tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Presiden RI, maka ProDem mendorong Jokowi untuk mengundurkan diri secara terhormat daripada diturunkan oleh rakyat. "Lebih baik mundur daripada diturunkan oleh rakyat," pungkasnya.

Desmon mengakui jika banyak aturan yang dilanggar oleh Jokowi. Namun, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan mempelopori untuk memakzulkan atau impeachment, karena hal itu bisa dilakukan oleh partau pendukungnya sendiri di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seperti disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.

"Sudah banyak kekacauan yang dilakukan Jokowi dalam masa pemerintahannya saat ini dan rakyat pun sudah melihat bukti-buktiya.Tapi kami tidak mau jadi pelopor untuk mengimpach Jokowi.Biarlah partai yang menjadi pendukungnya saja yang  melakukannya kalau memang mereka punya hati nurani untuk melakukan itu," ujar Desmon.

Menurut Desmon langkah impeachment lebih baik dimulai oleh KIH daripada oleh rakyat Indonesia sendiri karena pada akhirnya kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, maka rakyat juga tidak akan tinggal diam. "Dari pada diturunkan oleh rakyat kan lebih baik, mereka sendiri yang menurunkan.Paling tidak, partai-partai pendukung jadi terselamatkan," pungkasnya.

NEOLIB

Di internal PDI Perjuangan (PDIP) dinilai telah menjamur para antek asing alias neolib. Sebab, kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi tidak lagi berpihak kepada kepentingan bangsa dan negara, termasuk rakyat kecil. Dulu Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Sukarnoputri menyebut Joko Widodo (Jokowi) tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi presiden. Pernyataan itu pun menuai kritik.

Politikus PDIP Effendi Simbolon mengatakan, sikap PDIP mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi telah lari dari jalur cita-cita partai. Dimana, PDIP sebagai partai oposisi yang selama ini bertentangan dengan sistem neolib.

"Ternyata neolib bukan saja di pemerintahan SBY, di PDIP sendiri juga banyak yang neolib," kata Effendi di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Hal itu, kata Effendi, dapat dilihat ketika partai berlambang banteng moncong putih itu mendukung kebijakan Jokowi soal kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Ketika mulai start saja kebijakan ekonomi (pemerintahan Jokowi) di bidang energi kok neolib banget," tegas anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi itu.

Meski Jokowi telah kembali menurunkan harga BBM, Effendi tetap meyakini bahwa pemerintahan Kabinet Kerja itu telah disusupi para antek asing.

"Andi Widjajanto, Rini Sumarno, Sofian Jalil, dan masih banyak lagi para neolib," tegas Effendi.

Semestinya, kata Effendi, pemerintahan Jokowi memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita PDIP. Sebab, Jokowi terlahir dari tubuh partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

"Seyogyanya ini kan kabinet PDIP, sehingga plarform PDIP yang diperjuangkan. Maka saat itu juga harus diimplementasikan dengan Nawacita, dan Trisakti. Jangan-jangan Jokowi tidak paham dengan Nawacita dan Trisakti itu," tandasnya.(Km)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...