26 January 2020

SBY: Pajak Kurang Rp 559 Triliun, Mau Ditutup Pakai Utang?

KONFRONTASI -   Partai Demokrat juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang tengah dikelola oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Terlebih, penerimaan negara melalui pajak jauh dari target.

Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah tidak tercapainya pendapatan negara dari sasaran yang ditetapkan. Penerimaan pajak jauh dari target.

SBY menjelaskan, sampai bulan Oktober 2019, penerimaan pajak masih kurang Rp559 triliun. Penerimaan pajak dan non pajak yang tidak mencapai sasaran ini pasti akan menambah angka defisit APBN.
"Terus terang, Demokrat mengamati sasaran belanja negara kita memang tergolong tinggi. Barangkali juga terlalu ekspansif, untuk ukuran ekonomi Indonesia yang tengah menghadapi tekanan," jelas SBY saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun di JCC, Jakarta, Rabu (11/12).

Persoalannya kemudian, lanjut dia, dari mana kita menutup defisit APBN ini. Yang terlintas dan mudah tentulah, dengan cara menambah utang baru.

SBY mengakui, menambah utang baru memang dibenarkan dan bukan sebuah kesalahan. Namun, seberapa besar utang baru itu? Andaikata rasio utang terhadap PDB dianggap aman di angka 30 persen, meningkat sekitar 5 persen dari lima tahun yang lalu, untuk apa utang itu digunakan?

"Dapatkah dipastikan bahwa utang baru itu bermanfaat, produktif dan mampu menjaga pertumbuhan kita? Apalagi pasar tahu bahwa utang sejumlah BUMN untuk pembangunan infrastruktur juga meningkat sangat banyak," jelas SBY.

Dalam kaitan ini, dengan niat yang baik, Demokrat mengingatkan agar pengelolaan fiskal dan penambahan utang baru ini benar-benar cermat dan tepat. Ingat, Indonesia juga menghadapi risiko ekonomi di tahun depan.

Jika tekanan terhadap ekonomi kita cukup berat, risiko pelarian modal ke luar negeri (capital outflow) sangat mungkin terjadi. Persoalan menjadi serius jika stimulus fiskal dan moneter kita juga terbatas dan tidak cukup kuat untuk menjaga agar ekonomi kita tetap aman.

"Kita juga masih mengalami defisit transaksi berjalan, yang justru memerlukan capital inflow untuk menutupinya. Kita tentu harus mencegah terjadinya pelemahan rupiah, jika risiko seperti ini betul-betul kita hadapi. Mudah-mudahan tekanan eksternal tidak terlalu besar," SBY menambahkan.
Menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi, kata SBY. Memberikan beban kepada rakyat, utamanya golongan kurang mampu, untuk menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana.

Sebaliknya, mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tabu untuk dilakukan. Yang penting, yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok.

"Kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi, di samping pertimbangan yang rasional," tutur Presiden ke enam RI ini. (Jft/Merdeka)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...