Rizal Ramli Ingatkan Pemerintah: Tanpa Tata Kelola dan Transparansi yang Benar, Recovery Bond Buka Ruang Skandal Keuangan

KONFRONTASI- Tokoh nasional Rizal Ramli  mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang memilih menambah utang atau membuat Bank Indonesia menambah peredaran uang dengan bungkus Recovery Bond.

"Dengan cara menambah utang lagi dan/ atau ‘cetak uang’ dengan bungkus Recovery Bond. Nilai rupiah akan semakin jatuh. Pengembalian BLBI dalam bentuk asset, ketika dipaksa jual IMF, recovery rate-nya hanya 25 persen," tandas pria berjuluk 'Rajawali Ngepret' itu.

Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian, meminta Presiden Jokowi tetap mengedepankan tata kelola yang baik dan transparansi dalam pengelolaan anggaran penanganan dampak virus corona COVID-19.

"Tanpa good governance dan transparansi yang benar, recovery bond kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya," tandas Rizal.  Dengan kata lain, tanpa tata kelola dan transparansi yang benar, Recovery Bond itu membuka peluang dan ruang bagi skandal keuangan selanjutnya.

RR menyampaikan hal itu untuk merespon Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan Presiden Jokowi untuk penanganan pandemi virus corona, mengandung sejumlah persoalan. Salah satunya terkait keberadaan pasal yang bisa membebaskan jerat hukum pelaku korupsi.

Pada pasal 27 Perppu tersebut dinyatakan, "Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara."

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai pasal 'biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara' dalam beleid yang baru diteken Presiden Jokowi itu dapat menimbulkan celah korupsi dan manipulasi.

"Kalau ada pinjaman likuiditas, (pasal itu) bisa mengulang kasus BLBI karena rawan dikorupsi dan dimanipulasi," kata Bima melalui aplikasi pesan instan, Rabu (1/4).

Menurutnya, Presiden Jokowi harusnya tak menutup kemungkinan adanya penyelewengan anggaran yang sebenarnya untuk penanganan dampak virus corona terhadap perekonomian.

"Bagaimana mungkin jika terjadi penyalahgunaan tidak disebut kerugian negara?" imbuhnya.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 2 dinyatakan bahwa salah satu unsur pidana yang disebut korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apalagi menurut Bima, anggaran yang dialokasikan Pemerintah untuk penanganan dampak virus corona tidak sedikit. Yakni mencapai Rp 405,1 triliun. (berbagai sumber)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA