7 April 2020

Rachmawati: KPK Dikebiri Oleh 6 Fraksi di DPR

KONFRONTASI-Rachmawati Soekarnoputri mengingatkan bahwa dalam pemberantasan korupsi, dibutuhkan keberanian politik yang kuat. Pasalnya, seluruh kekuatan politik dan penegak hukum bukan hanya menghadapi maling kelas teri. Melainkan, maling-maling besar yang sudah merasuki tingkat elite pimpinan dan bersinergi dengan kekuasaan.

"Dibutuhkan political will luar biasa, sebab bukan sekadar menghadapi maling ayam atau maling jemuran. Tapi maling-maling besar yang sudah merasuki masuk tingkat elite pimpinan dan bersinergi dengan kekuasaan," ujarnya seperti dilansir Rakyat Merdeka, Sabtu (10/10)..

Mbak Rachma, begitu ia disapa, mencontohkan kasus yang terjadi saat Komjen Pol Budi Gunawan gagal maju Kapolri karena dijadikan tersangka oleh KPK.

"Dengan mata telanjang bisa kita lihat bahwa tersangka memenangkan praperadilan. Dalil hukum disulap dan menjungkirbalikkan akal sehat. Hakim Sarpin bahkan diperbolehkan menabrak pasal 77 KUHAP," urai pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno itu.

Buntutnya, lanjut Mbak Rachma, sesama institusi penegak hukum diadu domba dengan pola penjajah devide et impera, yaitu antara KPK melawan Polri.

Kini, KPK dikebiri dengan hanya diusulkannya revisi UU KPK oleh 6 fraksi di DPR RI.

Ia menilai, revisi itu bertentangan dengan Ketetapan MPR No VIII Tahun 2001 yang menjadi dasar pendirian KPK. Mbak Rachma bahkan mempertanyakan apakah keberadaan KPK hanya untuk mengusut korupsi Soeharto semata.

"Pertanyaannya apakah Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 hanya berlaku untuk mengadili korupsi Soeharto? Bagaimana dengan megakorupsi lain, seperti BLBI?" tandasnya. [mr/rmol]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...