12 November 2019

Media Jepang: Manuver Jokowi Berbahaya, Menyerang Balik Dirinya

KONFRONTASI-Media Jepang berpengaruh, Nikkei Asian Review, tanggal 2 Maret 2015 menurunkan sebuah analisa politik yang ditulis jurnalisnya, Sadachika Watanabe. Tulisan berjudul “Jokowi’s Brinkmanship Backfires” (Manuver-manuver berbahaya menyerang balik dirinya), menyoroti manuver penuh risiko yang dilakukan Jokowi sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu.

Karier politik Presiden Joko Widodo di mata media asing semakin sulit untuk diprediksikan. Ia berada dalam situasi yang rumit terutama sejak mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Nikkei menilai Jokowi inkonsisten dalam menjalankan aturan main yang dibuatnya sendiri. Misalnya, saat menyusun kabinet bulan Oktober lalu dia meminta bantuan KPK. Tetapi saat mencalonkan Budi Gunawan, dirinya sama sekali tidak meminta pertimbangan dari KPK. Hal ini dinilai menjadi pukulan besar bagi Jokowi yang awalnya memiliki citra bersih, hal mana telah membantunya naik ke puncak kekuasaan.

Cara Jokowi mencalonkan Budi Gunawan adalah indikasi yang jelas betapa dirinya membungkuk di hadapan Mega, tulis Nikkei. Ini membenarkan dugaan pihak yang ragu pada Jokowi, bahwa Jokowi hanya sekadar presiden boneka.

Usaha Jokowi mengatasi situasi pelik itu dengan membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan menunjuk Plt. Kapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon tunggal Kapolri, malah semakin membuat dirinya berada pada posisi yang sulit. Terutama karena pembatalan pencalonan BG dinilai satu justru paket dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nikkei juga menyoroti keputusan Jokowi yang menghabiskan waktu di Istana Bogor sebagai upaya menghindar dari Megawati dan tokoh-tokoh senior PDIP yang tidak puas dengan kebijakan politiknya.

Di sisi lain, partai besar yang berada di luar koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Gerindra mulai memperlihatkan gesture politik yang bersahabat. Bila hubungan Jokowi dengan PDIP dan Megawati yang memberikannya tiket untuk bertarung di Pilpres 2014 semakin memburuk, bukan tidak mungkin pada akhirnya akan lahir koalisi baru untuk mendukung Jokowi. Koalisi itu akan dibangun oleh partai-partai yang sebelumnya berseberangan dengan Jokowi dan PDIP.

Entah terprovokasi oleh Nikkei, Megawati melakukan manuver yang cantik.

Diawali dengan hembusan kabar bahwa Menkum HAM bakal mengeluarkan SK untuk Golkar hasil Munas Ancol. Sinyal itu menggiring Agung Laksono Ketum versi Ancol untuk minta waktu dan bersegera menghadap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri  di Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Usai pertemuan itu, besoknya Menkum HAM Yasonna Laoly  yang juga kader PDIP menerbitkan SK yang mengakui kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol.

Langkah politik cerdas Megawati ini sangat strategis bagi dirinya dan partainya.

Pertama, Golkar akan berada di bawah kendali Mega, kubu Agung Laksono akan merasa berhutang budi pada Megawati, bukan pada Jokowi.

Jokowi nyaris tidak punya ruang lagi untuk “menggertak” Megawati, misalnya dengan bermanuver mendekati KMP seperti di waktu sebelumnya.

Melemahnya KMP juga tidak memiliki arti strategis bagi Jokowi karena KMP sejatinya memang sudah tidak relevan lagi. Semenjak dibatalkannya UU Pilkada, tidak ada lagi kepentingan bersama yang bisa mengikat KMP. Hal itu terbukti dengan mulusnya pengesahan APBN-P 2015.

Walhasil ke depan, Joko Widodo tidak punya pilihan kecuali tunduk dan selalu bergantung kepada Megawati.( R.Amri,Pengamat peristiwa politik)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...