Krisis Ekonomi Dikhawatirkan Meledak Tahun Ini akibat Salah Urus Asuransi dan Reksa Dana, Neoliberalisme dan Infrastruktur yang Tidak Tepat Guna

KONFRONTASI- Krisis ekonomi  dikhawatirkan meledak tahun ini akibat salah urus lembaga keuangan non-bank di sektor Reksa Dana dan Asuransi yang nilainya mencapai  trilyunan rupiah, dengan beberapa kali dari  kerugian Kasus Jiwa Sraya , suatu angka yang menakutkan dan menyeramkan. Sementara  Neoliberalisme Menkeu Sri Mulyani memperparah krisis itu dengan utang berbunga tinggi dan program pengetatan  khas Neoliberalisme. Kondisi ekonomi akan makin rentan dan rawan kalau krisis AS-Iran yang dipicu oleh Kebijakan agresif  Donald Trump terhadap  Iran mencetuskan naiknya harga minyak dunia. Menkeu Sri diragukan mampu mengubah pemanfaatan utang agar menjadi lebih produktif. Hal ini karena tak bisa  hanya mengandalkan rasio utang yang aman di bawah 60%.. Produktivitas penggunaan utang dan risiko ekonomi global makin kuat menekan. Indikator rasio DSR kita terus naik bahkan di atas 30% sudah jadi lampu kuning. Setelah merugikan Indonesia sebesar Rp 121 triliun dan USD 6,7 miliar pada periode tahun 2006 hingga 2010 akibat memasang yield surat utang (bond) ketinggian, Sri Mulyani kembali mengulang aksinya itu saat menjabat Menteri Keuangan Jokowi (2016-2018). Selama hampir 2 tahun menjabat, Sri Mulyani telah memasang yield surat utang (bond) ketinggian, dibanding negara-negara sekawasan yang credit rating-nya mirip seperti Vietnam dan Filipina.

Krisis ekonomi ini dikhawatirkan memicu chaos dan krisis politik, dan ini berbeda dengan krisis 1997-98 dimana dipicu oleh salah urus perbankan, karena dana-dana yang dikumpulkan dari nasabah di bank-bank swasta, diduga telah disalahgunakan para pemiliknya untuk kepentingan sempit/sendiri, dan duitnya dikirim ke luar negeri. Sedangkan krisis ekonomi tahun ini akibat malpraktek asuransi  (Jiwa Sraya,misalnya) dan reksa dana itu,  mudah meletup, sementara SUN (surat utang negara) dikuasai pihak asing yang rentan untuk dilepas  kapan saja.

Perang dagang AS-China juga memperburuk krisis ekonomi di Indonesia, dimana pembangunan infrastuktur yang tidak tepat guna,bahkan  ugal-ugalan telah menimbulkan kerugian finansial dan banjir bandang di Jabodetabek dengan kerugian trilyunan rupiah.

Pemerintah Jokowi sudah terancam krisis legitimasi kalau banjir bandang membludak  lagi setelah banjir awal Januari ini  dan rakyat/mahasiswa yang kecewa, merasa kesal dan geram terhadap elite penguasa karena menaikkan harga energi (listrik,BBM) dan pangan serta iuran BPJS. Ini juga mudah jadi letupan sosial.

Demikian  analisa kecenderungan  dan peringatan dini awal tahun dari Herdi Sahrasad (akademisi/Inteligensia Universitas Paramadina dan Nehemia Lawalata (tokoh Persatuan Alumni GMNI) untuk pemerintah dan masyarakat agar waspada dan cermat mengantisipasi keadaan ekonomi-politik ke depan.

(fk)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA