21 November 2019

Ketika Megawati PDIP ''Menohok'' Jokowi, sang Petugas Partai

KONFRONTASI- Pidato Megawati, bos PDIP, dalam kongres Bali, jelas menyentil keras Jokowi. Jelas, isi pidato Megawati secara terang-terangan menyindir dan menohok Jokowi, yakni sekalipun kader PDIP punya jabatan di eksekutif cukup tinggi, tapi jangan lupa ia masih tetap sebagai ‘petugas partai’. Jadi, harus patuh dan bekerja sesuai garis partai. 

Satu hal yang juga sangat menyita perhatian publik adalah posisi berjalan Jokowi ditempatkan oleh panitia kongres bukan sebagai seorang presiden. Posisi berjalan Jokowi di belakang Megawati.

Menyedihkan, tentu saja. Sejatinya, Jokowi menang di Pilpres bukan hanya jasa PDIP, namun ada suara dan mandat rakyat di luar PDIP, yang lebih penting dan tinggi derajatnya dibandingkan sekadar mandat partai yang hanya mementingkan kelompok tertentu.

Lalu bagaimana sikap Jokowi ke depan yang telah diperlakukan seperti ini oleh Mega dan PDIP? Sebagai manusia biasa, ia sangat mungkin ingin membalasnya. 

Apakah Jokowi suatu saat akan membuat kejutan terhadap Megawati? Dengan kewenangannya sebagai presiden, Jokowi sangat mungkin membalas perlakuan Megawati terhadapnya. Hanya saja, sebagai orang Jawa mungkin ia mencari waktu tepat adalah lebih penting daripada membalas sesuatu yang terkesan dendam.

Peluang Jokowi membalas perlakuan Megawati dan PDIP cukup banyak. Soal isu reshuffle (perombakan) kabinet, misalnya. Jokowi bisa saja membuat kejutan dengan mengganti menteri-menteri dari PDIP dengan kalangan profesional. Bahkan, ia bisa saja berakrobat memasukkan kader-kader dari Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk kader Partai Golkar hasil munas Bali, yang belakangan ini banyak mendukungnya.

Belum lagi kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk beberapa obligator Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diteken Megawati saat menjadi presiden. Kasus ini saat ini sedang ditangani oleh KPK. Dan, KPK pernah berjanji akan memeriksa Megawati terkait kasus ini.

Pembalasan Jokowi terhadap Megawati bisa juga bersikap seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang keluar dari Partai Gerindra karena merasa diperlukan tidak adil. Jokowi bisa melakukan langkah mundur dari PDIP, kemudian bergabung ke salah satu partai di KMP.

Sebagai rakyat, kita tentu prihatin Presiden Jokowi diperlakukan seperti di atas. Demi kehormatan bangsa ini, sudah spantasnya presiden mengambil sikap tegas tanpa ada rasa takut ditinggal partainya, yang sedang diliputi kekesalan dari seorang ketua umumnya. Mustinya kepentingan rakyat yang diutamakan oleh Mega PDIP, bukan kepentingan kelasnya dan kelompoknya sendiri. PDIP tanpa rakyat pemilihnya pasti jadi ampas sejarah. Amislah (Kf/kcm/indonenisna reviev)

 

 

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...