17 February 2020

Kaum Milenia Minta KPK Ambil Alih Kasus Jiwasraya

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta untuk mengambil alih kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), yang kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kasus yang diakibatkan gagal bayar klaim nasabah sekitar Rp 13,7 Triliun itu, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi musibah ekonomi bagi negara Indonesia.

Pendapat ini disampaikan mantan Ketua Umum PB Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Karman BM saat menyimpulkan hasil diskusi Millenials Talk bertajuk “Kejahatan Keuangan di Mata Millenials: Mengomentari Isu Carut Marut Jiwasraya dan Asabri” di Jakarta, pada Kamis malam (23/1/2020).

 

Alasannya menurut Karman, untuk menguji apakah lembaga antirasuah yang kini dipimpin Firli Bahuri itu masih kuat atau lemah sebagaimana tudingan sebagian orang selama ini.

“Ini kesempatakan kita menguji KPK. Bahwa KPK masih kuat, tidak lemah. Kita juga setuju supaya penerapan hukum yang dipakai adalah UU tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU),” katanya.

 

Karman juga berharap generasi muda mengawal kasus Jiwasraya, juga kasus-kasus korupsi lainnya, yang merugikan keuangan negara agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut.

“Generasi muda harus mengawal kasus Jiwasraya ini agar penyelesaiannya tidak berlarut-larut,” ujarnya.

Sebelumnya Ketum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Andrean Saifudin berpendapat, dalam kasus Jiwasraya harus diterapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada tersangka kasus mega korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.

 

“Hal itu perlu dilakukan agar harta kekayaan para tersangka tidak dapat dipindahtangankan dan yang sudah dipindahtangankan agar dapat ditelusuri,” katanya.

Sementara Ketum Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Emanuel Cahyadi menilai ada kesalahan filosofis tentang tujuan didirikan BUMN, termasuk Jiwasraya yang hanya sekedar mengejar keuntungan, dan ini tidak dilihat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, Sekjen Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Ryan Hidayat mendesak agar kasus Jiwasraya dan Asabri segera dituntaskan, agar tidak menjadi musibah ekonomi negara.

“Harus segera diselesaikan, karena jika dibiarkan akan menjadi musibah ekonomi bagi negara kita,” tandasnya seraya mengajak rekan generasi muda untuk mengawal kasus ini agar tidak berlarut-larut.

 

Sedang Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ramadhan menyatakan sebagai pengawas keuangan, OJK seharusnya berupaya mencegah timbulnya masalah keuangan seperti di PT Asuransi Jiwasraya dan Asabri. Karena itu jika kemudian muncul masalah, maka OJK juga perlu diperiksa. (Jft/B.Buana)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...