20 October 2018

Jahatnya Persekongkolan Negara dan Kartel

KONFRONTASI -  Reformasi sudah kebablasan hampir di segala aspek, eksesnya pengelolaan negara carut-marut dan korupsi merajalela. Semenjak amandemen UUD 1945 dengan segala produk derivatifnya, fungsi negara melemah dan memindahkannya pada swasta (korporasi). Kita menyebutnya sebagai neo-liberalisme. Di satu sisi Multinational Corporations (MNC) berjalan dalam skema bisnis yang normatif, namun dalam perdagangannya berupa kartel yang justru menghancurkan produksi anak negeri.

Globalisasi dengan berbagai kesepakatan kerja sama perdagangan bebas, tentu menimbulkan persaingan tidak sehat antara yang kuat dengan yang lemah. Padahal fungsi negara seyogyanya melindungi aset dan produksi lokal dengan berbagai ‘proteksi’, namun kata ini menjadi alergi digunakan oleh para penganut neo-liberalisme karena dianggap menghambat MNC dan kartel masuk ke suatu negara.

Produk derivatif amandemen UUD 1945 berupa Undang-Undang di bidang investasi, pertambangan, perdagangan, migas, energi, dan Sumber Daya Alam (SDA) berwatak neo-liberalisme. Diperkuat oleh mental elite yang berjiwa komprador dan bermental koruptif. Hubungan kartel yang mengendalikan eksekutif malah justru “diamini” oleh legislatif, sehingga regulasi memperlancar proses yang mereka inginkan dalam berbisnis.

Kartel pangan

Hal yang biasa terjadi jika harga pangan bergejolak bak pisau bermata dua, karena ketika harga naik “memukul” konsumen sehingga impor dilakukan, dan itu akan “memukul” produsen.

Seringkali pemerintah kita terlalu ambisius menetapkan target produksi pangan seperti beras, jagung, kedelai, bawang, dan daging. Padahal permintaan tidak meningkat seperti kenaikan dalam target produksi. Kita memahami kinerja pangan domestik masih tertatih-tatih semenjak reformasi, dengan batasan 50 butir LoI (Letter of Intent) dari IMF dan Bank Dunia pada Indonesia; Bulog diminta menghilangkan subsidi sehingga fungsi negara dalam stabilitas harga dan stok nasional menjadi hilang. Eksesnya, petani harus mandiri dan bersaing dengan harga-harga produk impor.

Lebih jauh, subsidi pupuk juga dihilangkan, infrastruktur (waduk dan pengairan) berkurang banyak fungsinya, dan lahan pertanian juga semakin terbatas.

Kita meyakini bahwa sistem produksi pangan yang baik bisa menekan dampak buruk sistem perdagangan, dan tata niaga yang tidak efisien cenderung monopolistik ala kartel.

Liberalisasi dalam bidang pertanian semenjak reformasi menghancurkan produksi pangan, dan petani banyak alih profesi  karena terus merugi hingga terjerat utang, khususnya karena Bulog tidak lagi menjamin stok dan harga produk-produk pangan tertentu. Kebodohan pengelola negara di bidang pertanian dan perdagangan terlihat dengan paling murahnya tarif bea masuk produk-produk ke Indonesia secara rata-rata hanya 4,5%. Sementara di India 35%, Vietnam 25%, Jepang 34%, Thailand 24%, dan Cina 17%. Situasi bertambah buruk, karena terjadi persekongkolan antara pemerintah dan kartel pangan sehingga petani Indonesia menjadi partner, dan rakyat (konsumen) dijadikan alasan untuk selalu impor pangan karena lebih murah dan mutu lebih bagus?

Adagium yang mengatakan: “jika harga impor lebih murah kenapa harus capek-capek produksi sendiri” seringkali diucapkan pejabat negara. Mungkin mereka lupa bahwa 60% masyarakat Indonesia hidup dari pertanian, dan semua negara maju telah menjadikan pangan sebagai produk strategis atau yang dikenal dengan istilah food security (ketahanan pangan).

Di Amerika Serikat (AS) sekalipun, ada subsidi dan proteksi terhadap 20 komoditas, sementara AS dengan IMF/Bank Dunia-nya melarang Bulog kita disubsidi negara, dan mengajarkan kita tentang liberalisme tanpa batas? Petani di AS menerima subsidi rata-rata USD 21.000 per tahun, sedangkan Uni Eropa USD 16.000 per tahun, kenapa Indonesia tidak diperbolehkan mensubsidi pupuk, bibit, dan melakukan proteksi pangan?

Kedaulatan ekonomi Indonesia pupus sudah dengan adanya 50 butir LoI IMF/Bank Dunia ditandatangani dan fungsi negara pada sektor pangan semakin hilang.

Deregulasi yang menjadi fokus reformasi telah menggerus kesejahteraan rakyat melalui subsidi dan proteksi negara, sementara perjanjian globalisasi perdagangan bebas harus diratifikasi, sebut dengan adanya FTA (Free Trade Agreement) seperti: Indonesia – Jepang, Indonesia – Cina, Regional ASEAN dengan Cina, Australia, India, dan sebagainya.

Absennya fungsi negara untuk stabilitas harga dengan mengatur tata niaga produk-produk pangan diambil alih swasta domestik maupun oleh kartel impor dan Kementerian Perdagangan sebagai agen untuk penetapan kuota impor, seperti halnya ribut-ribut yang terjadi baru-baru ini terkait impor pangan. Karena menterinya dari partai politik, maka logika publik terseret pada kebutuhan logistik Pemilu. Political rent seeking dari menteri yang berasal dari parpol sebagai “petugas partai”.

Fungsi negara dalam mengatur tata niaga pangan di era Orde Baru sangatlah baik. Sementara, pemerintahan reformasi menjaga warisan waduk dan pengairan saja tidak mampu, faktanya sekarang hanya tersisa 25% saja jika dibandingkan dengan era Orde Baru. Alih fungsi lahan pertanian, waduk yang minimal fungsinya, saluran pertanian yang berubah fungsi membuat petani menjadi anak tiri di negeri sendiri.

Koreksi ulang liberalisasi perdagangan

Integrasi pasar domestik pada sistem global adalah kebodohan sempurna dari kebijakan reformasi. Kedaulatan negara dalam tekanan IMF/Bank Dunia, haruskah berulang di saat ekonomi tahun 2018 menghadapi permasalahan besar, seperti: jatuh tempo utang Rp390 triliun dan defisit APBN sebagai ekses dari tidak tercapainya target pajak di tahun 2017 sehingga mencapai Rp320 triliun. Diperburuk lagi oleh kondisi perbankan karena lesunya perekonomian berakibat kredit macet yang mencapai rata-rata 8%, sementara CAR (Capital Adequacy Ratio/Rasio Kecukupan Modal) perbankan Indonesia hanya 8%, sehingga secara “buku” perbankan kita bangkrut. Kondisi ini nyaris sama dengan keadaan ekonomi Indonesia tahun 1997, sebelum krisis moneter 1998 bersamaan dengan jatuhnya Soeharto. Kebutuhan likuiditas negara yang begitu besar, apalagi jika diikuti kebutuhan likuiditas bank-bank Indonesia yang bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Kita mengkhawatirkan akan terjadi krisis moneter jilid 2 setelah 20 tahun krisis multidimensi belum juga tertuntaskan. Krisis likuiditas negara sebagai ekses dari melemahnya perekonomian global yang kemudian berdampak pada perekonomian domestik, berakibat pada pengurangan nilai pajak yang dampaknya juga pada keuangan negara. Akankah IMF dan Bank Dunia, melalui Sri Mulyani Indrawati, kembali berperan mengatasi kesulitan likuiditas?

Hal ini diperburuk oleh kebijakan ambisius Joko Widodo terkait pembangunan infrastruktur yang memakan anggaran APBN sejumlah Rp400 triliun, hampir setara dengan anggaran sektor pendidikan. Padahal, sektor pendidikan 20% adalah perintah konstitusi, sementara pembangunan infrastruktur merupakan kebijakan Presiden, yang dinilai sejumlah kalangan tidak matang dan terlalu ambisius. Terjadinya kecelakaan pada berbagai proyek infrastruktur, menjadi semacam sinyal dari Allah bahwa hal tersebut perlu dikoreksi, dan anggaran pembangunan seyogyanya disediakan sebatas kemampuan.

Pemerintah abai dengan pertanian, sehingga tidak ada sama sekali jaring pengaman untuk sektor pertanian. Pembangunan infrastruktur pertanian justru diabaikan, jangankan membangun yang baru menjaga dan merawat infrastruktur yang ada saja tidak mampu dilakukan. Akhirnya, petani berjibaku menyelamatkan kehidupannya, sebagian alih profesi di saat Indonesia dibanjiri produk-produk impor, sampai-sampai garam pun impor. Tidak masuk akal jika Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadi salah satu pemilik pantai terpanjang di dunia tidak mampu memproduksi garam karena kalah bersaing dengan produk impor.

Kementerian Perdagangan harus mengkaji ulang perjanjian perdagangan bebas, karena jelas menghancurkan produksi nasional, dan fungsi negara harus mampu memperbaiki daya saing nasional. Kita menuntut agar dikembalikan fungsi negara sebagai penyangga stok nasional dan stabilitas harga yang mendorong produksi nasional agar bisa bersaing dengan produk-produk impor, khususnya di sektor pangan. Hal ini bagian dari kebijakan Food Security yang dianut seluruh negara maju dalam rangka pengamanan pangan nasional. Kebijakan ini akan mereduksi politik rente dan mengurangi serta menghapuskan praktik kartel di berbagai sektor.

Dominasi kartel berlabel WTO

Pertemuan APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation/Kerja sama Ekonomi Asia Pasifik) di Bali pada April 2013 menghasilkan liberalisasi perdagangan dengan dua agenda, yakni: infrastruktur dan konektivitas, serta fasilitas perdagangan. Cina langsung merespon dengan OBOR (One Belt One Road) atau dikenal sebagai ‘Jalur Sutera Baru’, yang mencanangkan anggaran USD 1 triliun dan menambah lagi USD 500 miliar di tahun 2017. Konektivitas dilakukan dengan negara-negara ASEAN dan Asia lainnya seperti jalur kereta api dari Singapura-Beijing, pembangunan jembatan, pelabuhan, dan bandara sebagai infrastruktur untuk kelancaran distribusi dan logistik.

Infrastruktur penting bagi perdagangan global berkaitan dengan rantai pasokan (supply chain) dari MNC pada titik distribusinya antar-negara. Selain itu, APEC selanjutnya menekankan untuk fasilitas perdagangan menghendaki tarif rata-rata 5%. Indonesia sebagai “good boy” tunduk dengan tarif 4,5% sementara negara lain untuk produk-produk pangan masih di atas 15%.

Pemerintahan Joko Widodo merespon pembangunan proyek infrastruktur secara membabi-buta sehingga pada tahun 2018 anggaran APBN untuk infrastruktur hampir mencapai 20%. Siapa yang diuntungkan dengan kebijakan tarif rendah dan pembangunan infrastruktur Indonesia?

Jawabannya, jelas perusahaan multi-national corporations (MNC) dengan rezim impornya, lalu partner domestik sebagai komprador, dan pemerintahan oligarki dengan politik rentenya. Jangan heran, praktik kartel menjadi subur pada rezim berwatak korporatif. Secara objektif, kebijakan WTO hanya menguntungkan negara-negara industri yang menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial.

Di saat membangun infrastruktur yang kejar tayang, tidak seiring dengan kebijakan daya saing dari produsen nasional, karena terikat dengan WTO (World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia) berbuah rezim impor di sektor perdagangan.

Apakah harus dengan alasan harga murah, lalu mengorbankan 40 juta petani Indonesia? Adalah perusahaan MNC yang sangat berkepentingan dengan perdagangan bebas, lalu mereka memaksakan infrastruktur dan fasilitas perdagangan untuk menjajah secara ekonomi, perekonomian dan kedaulatan negara dengan melemahkan fungsi negara dalam melindungi produksi dalam negeri dengan isu subsidi adalah kebijakan haram.

Penghapusan subsidi adalah cara MNC melemahkan industri dalam negeri, sehingga hasil produksi nasional tidak mampu bersaing dengan produk-produk impor. Jangankan produk-produk UMKM di sektor pangan, produsen berlevel nasional pun berhasil diakuisisi oleh MNC, seperti merek ABC oleh Heinz milik Warren Buffet (orang nomor 3 terkaya di AS, seteru Donald Trump), Sampoerna oleh Marlboro (Phillips Morris), Aqua oleh Danone, begitu juga dengan produk-produk Astra yang kembali sahamnya didominasi prinsipal dari Jepang semua setelah reformasi, dan tercatat C&C Mauritius dan Jardine Cycle and Carriage (JCC), pernah memiliki saham besar di Aston sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia JCC bermarkas di Hong Kong sebagai perusahaan jasa transportasi terbesar di Asia, salah satu pemegang sahamnya adalah Rothschild, raksasa keuangan dunia dari elite Yahudi Inggris yang mempunyai jaringan di 37 negara dunia.

Adalah ironis bagi pemerintahan Joko Widodo, dimana pada satu sisi mendapat stigma sebagai ‘Poros Cina’, padahal pemerintah Cina (Government to Government) baru membantu USD 4 miliar untuk BUMN dan USD 5 miliar untuk proyek kereta api cepat Jakarta – Bandung, itu pun belum cair semuanya.

Ambisi Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur salah satunya untuk mengantisipasi skema OBOR, karena pada Maret 2015 terlaksana MOU (Memorandum of Understanding) dengan Pemerintah Cina, Xi Jin Ping senilai USD50 miliar (walaupun baru cair senilai USD4 miliar). Sementara, Malaysia sudah cair senilai USD 50-an miliar, Laos sudah cair USD 19 miliar, Nepal USD 13 miliar, Myanmar USD 21 miliar. Sungguh ironis dan telah merendahkan martabat bangsa Indonesia. [KONF/NUSANTARA]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...