20 July 2018

Indra Iskandar, 20 Tahun Di Birokrasi, Aktivis Tukang Kritik DPR Ini, Kini Urus Dapur Parlemen

KONFRONTASI- Ketika menjadi mahasiswa di awal 90-an, Indra Iskandar kerap turun ke jalan untuk berdemonstrasi mengkritik kinerja buruk DPR. Namun setelah lebih dari 20 tahun malang-melintang menjadi birokrat, ia  justru kembali ke lembaga yang kerap dikritiknya itu.

Indra memang tak menjadi politisi yang duduk sebagai anggota dewan, tetapi ia mengemban jabatan Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPR, untuk  mewujudkan lembaga legislatif itu sebagai parlemen modern, yang memiliki peran vital dalam negara demokrasi, seperti Indonesia.

Tukang Kritik DPR yang Kini Mengurus Dapur Parlemen

“Sebenarnya yang paling penting itu adalah konsistensi. Apapun yang ingin kita lakukan dan  benahi harus konsisten. Semangat reformasi itu yang harus kita kejar.  Saya juga nggak pernah masalah teman-teman berkiprah dimana. Banyak juga teman saya yang menjadi anggota DPR dan kita sama-sama mengharapkan terjadi perbaikan” kata Sekjen DPR Indra Iskandar ketika ditemui law-Justice.co di ruang kerjanya,  di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR-RI, Jakarta, Rabu (4/7).

Melalui jabatan Sekjen DPR, Indra berupaya membuktikan konsistensi itu. Ia mengaku tak pernah berbasa-basi dan ingin membuktikan komitmennya itu melalui pekerjaannya ini  yang dianggapnya sebagai  sebuah kesempatan untuk menyumbangkan pikiran bagi bangsa.

Lika-Liku Menjadi Sekjen DPR

Tiga buah nama diajukan pimpinan dewan kepada Presiden Jokowi untuk mengisi posisi Sekjen DPR. Setelah melalui berbagai pertimbangan, orang nomor satu di Indonesia itu akhirnya memilih sosok Indra Iskandar, seperti tertuang dalam Surat Keputusan Presiden RI Nomor 49/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan Jabatan yang diterbitkan pada 14 Mei 2018.

Seminggu kemudian, ia resmi mengisi jabatan itu setelah dilantik Ketua DPR, Bambang Soesatyo di Ruang Nusantara IV Gedung MPR/DPR/DPD.

Belakangan banyak pihak yang menuding, Presiden Jokowi menjatuhkan pilihan pada sosok Indra karena alasan politis. Melalui jabatan Sekjen DPR, ia dianggap sebagai perpanjangan tangan istana dalam rumah tangga dewan legislatif itu. Tudingan ini bukan tanpa dasar. Pasalnya, ia memang lama berkiprah di Kementerian Sekretariat Negara.

Namun pria kelahiran Jakarta, 14 November 1965 itu membantahnya. “Itu nggak benar, ini profesional. Saya ke sini melalui mekanisme tes. Semua ada catatannya dan itu diputuskan juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang,” tegasnya.

 “Waktu itu saya mendaftar sendiri. Kan pengumumannya ada di website.  Proses seleksi dilakukan oleh assessment center dulu,  pakai konsultan. Ada sekitar 6-7 tahapan seleksi, mulai dari tes IQ, membuat makalah, hingga wawancara.  Untuk tes wawancara  yang dilihat  visi, kemampuan kita , melihat attitude kita. Melalui wawancara profil seorang kandidat akan dinilai oleh tim pansel,” kisah Indra.

Meskipun bukan pengalaman pertama baginya, namun ia sempat kaget ketika mengikuti seleksi.  Pasalnya, di beberapa jabatan lain biasanya yang diutamakan softskill, seperti kemampuan memimpin atau hardskill, yang menyangkut kemampuan teknis tertentu.

Namun untuk jabatan ini, kedua kemampuan itu ternyata harus dimiliki oleh para kandidat. Selain itu, tes IQ juga menjadi pengalaman baru bagi Indra, karena tak ditemukan di semua proses seleksi jabatan dalam instansi pemerintah.

Sampai 21 Mei 2018, Indra tak memiliki firasat apapun, meski ia bersyukur namanya sudah tercantum sebagai satu dari tiga kandidat utama yang lolos hingga tahap akhir seleksi.

“Sore itu saya  diminta ke DPR, saya nggak tahu kenapa dan hanya menduga-duga. Kira-kira pukul tiga sore saya dipanggil  oleh pimpinan DPR. Ketika saya datang sudah ada Ketua dan para Wakil Ketua DPR. Mereka kemudian memberitahu bahwa saya telah dipilih oleh presiden sebagai Sekjen DPR yang baru,” kisah Indra.

Keputusan ini membuat dirinya sumringah sekaligus  terkejut. Ia tak menyangka akan terpilih. Pada 22 Mei 2018 ia dilantik secara resmi oleh Ketua DPR. Ketika itu ia mengaku merasa bangga  karena dapat mengabdi dan mengembangkan diri di lingkungan yang lebih luas  dan memiliki dinamika yang lebih besar karena harus mengurusi lebih dari 500 anggota dewan, 4300 staf ahli, dan 1400-an pegawai DPR.

Rekam Jejak sebagai Birokrat

Sebenarnya, Indra tak menyangka dapat duduk di tampuk jabatan Sekjen DPR seperti sekarang. Ketika memutuskan menjadi birokrat, Indra yang dikenal sebagai aktivis ini menganggap dengan menjadi pegawai negeri, ia dapat bersekolah lagi.

Maka ketika lowongan sebagai pegawai negeri sipil dibuka, ia melamar ke Departemen Dalam Negeri. Indra pun diterima dan ditempatkan di pemerintah DKI Jakarta pada 1996. Sebagai Insinyur Sipil, ia  bertugas di bidang pengawasan pembangunan kota.

(grafis: law-justice.co/Christopher Mait)

“Dulu,  cita-citanya pengen sekolah lagi aja gitu. Waktu itu ada pembukaan PNS di Depdagri dan Pemda DKI Jakarta. Terus saya pikir  lewat situ saya bisa sekolah lagi. Akhirnya saya masuk DKI Jakarta Tahun 96. Waktu  itu  masuknya di bidang pengawasan pembangunan kota karena pendidikan  saya Teknik Sipil,” papar Indra. 

Namun ia tak lama meniti karier sebagai birokrat Ibukota. Kiprahnya sebagai aktivis di masa lalu, membuat dirinya ditawari mengurus istana oleh Presiden Gus Dur pada akhir 1999. Tawaran itu pun segera disambutnya. Indra pun mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Selama hampir 20 tahun ia beberapa kali memegang posisi strategis, termasuk Kepala Biro Umum dan Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara. Segudang kesibukan yang dilakoni Indra, membuatnya hampir lupa dengan cita-cita awalnya. Kesempatan itu baru datang setelah Presiden Gus Dur lengser pada 2001.

Akhir 2002, ia sekolah lagi di Program Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) dan mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si.). Belakangan, pada awal 2018, Indra melanjutkan studi di program doktor Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor, mengambil konsentrasi Manajemen Strategik.  

“Saya sekarang sekolah lagi,  ngambil Program Doktoral di  IPB, baru semester satu. Itu sebelum jadi Sekjen DPR.  Kebetulan sekolahnya Sabtu dari pagi sampai malam, jadi nggak mengganggu pekerjaan, cuma butuh  kerja keras untuk belajar lagi. Saya ngambil Manajemen Strategik, untuk membantu mengerangkakan pekerjaan saya yang  sekarang,” jelas Indra.

Baginya jabatan Sekjen DPR memang unik sekaligus menantang. Berbeda dengan di Kesekretariatan Negara yang menginduk pada seorang menteri, di Sekretariat Jenderal DPR pimpinannya terdiri dari lima orang dan memiliki ratusan anggota yang harus dilayani dengan baik, mulai dari persoalan teknis hingga persidangan.

“Anggota dewan yang kita layani banyak sekali. Ada pimpinan, anggota dewan , tapi dalam pelaksanaan juga ada Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Semua harus kita beri pelayanan terbaik gitu ya. Jadi kalau dibilang berat di sini cukup  berat, tapi di sini tantangannya menarik,” tutur Indra.

Secara pribadi, status DPR  sebagai  lembaga politik yang didukung oleh birokrat negara profesional merupakan daya tarik tersendiri bagi dirinya. Hal ini dianggap sebagai tantangan tersendiri bagi Indra, terutama untuk memberikan pelayanan dari para birokrat pada urusan-urusan bermuatan politik yang dilakoni oleh anggota dewan.

Namun Indra bukan tanpa modal mengemban tugas sebagai Sekjen DPR. Ia merefleksikan pengalaman-pengalaman terdahulu untuk dikembangkan di  jabatannya kini. Indra juga mengaku sebenarnya tak ada benar-benar baru  dalam pekerjaannya sekarang. Ia bahkan sudah membayangkan apa yang hendak dilakukannya sejak awal mengikuti proses seleksi jabatan ini. Arahan yang diberikan pimpinan DPR kemudian kian memberikan pemahaman lengkap ihwal jabatan ini.   

Indra juga secara khusus diminta untuk menjembatani hubungan antar DPR dan Kepresidenan RI. Tujuannya agar proses birokrasi dan komunikasi antara dua lembaga ini  dapat berlangsung dengan cepat.  Ia mencontohkan proses surat-menyurat  yang kerap terkendala birokrasi yang berbelit-belit, sekarang diupayakan, dan segera direspon dan  diproses dalam waktu singkat.

Hasil gambar untuk indra iskandar

Mewujudkan Parlemen Moderen

Sampai saat ini, sebagai representasi rakyat, citra dan kinerja DPR justru dianggap buruk oleh masyarakat. Para anggota dewan lebih kerap tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ketimbang memproduksi Undang-Undang yang justru menjadi tugas utama  DPR. Padahal, , tak sedikit anggota dewan yang bekerja dengan sungguh-sungguh namun kinerjanya tak diketahui masyarakat.

“Di parlemen ini kan ada beragam orang dari seluruh daerah di Indonesia. Tiap kali orang lihat ada satu anggota DPR kena OTT, itu jadi ukuran tunggal. Padahal, yang kerja sungguh-sungguh untuk bangsa banyak sekali. Tapi nggak ketahuan bahwa banyak pembahasan yang berlangsung dengan sangat serius,” papar Indra.

Pada titik inilah, Sekretariat Jenderal DPR memiliki peran penting.  Organ yang berada di bawah pimpinan dewan  yang berfungsi mendukung fungsi politik DPR, baik di bidang penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan ini bukan sekadar memberikan pelayanan teknis maupun persidangan. Namun juga harus memberikan pelayanan pada masyarakat, termasuk menyediakan informasi ihwal kinerja DPR.

Itulah sebabnya, Indra meminta agar para aparatur di Setjen DPR tidak sekadar memfasilitasi kunjungan di komplek parlemen, melayani pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, tetapi juga menginformasikan tidak sekadar kegiatan yang dilakukan oleh anggota dewan, tetapi juga hasil kerja yang telah dicapai oleh DPR.

Seluruh kerja organ ini pun secara rutin ia laporkan kepada pimpinan dewan. Salurannya bersifat pribadi ataupun melalui berbagai forum, seperti rapat pimpinan, badan musyawarah, dan konsultasi. Ia juga mengaku memiliki hubungan yang sangat baik dan cukup dekat dengan masing-masing pimpinan. Hal ini penting, terutama untuk menafsirkan arah yang digariskan para pimpinan parlemen.

Dalam beberapa pidato yang disampaikan pimpinan dewan di berbagai kesempatan, misalnya, ada keinginan untuk mewujudkan  DPR sebagai sebuah parlemen moderen. Untuk itu, Setjen DPR  berupaya menyokong visi yang digariskan pimpinan dewan menghadirkan sistem pelayanan yang lebih baik sehingga parlemen pantas disebut sebagai representasi rakyat kebanyakan.  

Hasil gambar untuk indra iskandar, konfrontasi

“Parlemen modern merupakan dewan  yang tata cara bekerja itu dengan didukung  oleh satu sistem kerja yang  baik, bisa diakses oleh masyarakat, transparan, yang dapat  membawa aspirasi masyarakat, yang mewakili  kepentingan rakyat,” jelas Indra.

Sejak masih mengikuti proses seleksi hingga kemudian menjadi Sekjen DPR, visi semacam itu sebenarnya telah ada dalam benaknya. Untuk itu, ia berfokus pada aspek debirokratisasi, digitalitasi, dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Ketiga multak harus dibenahi karena tren Revolusi Industri 4.0 yang sedang diaplikan di berbagai aspek, termasuk institusi negara, seperti DPR.

“Birokrasi harus disederhanakan,  sedangkan metode kerja itu  harus dipercepat dengan digitalisasi. Kalau dimungkinkan yang seharusnya produknya paperless. Adapun aspek terakhir, yaitu SDM harus digenjot  mengikuti kebutuhan zaman. Bila pembenahan ketiganya aspek ini dilakukan maka otomatis kinerja Setjen DPR dapat  dapat  ditingkatkan sehingga orientasi DPR sebagai parlemen moderen dapat segera terwujud,” papar Indra.

Aspek digitalisasi, yang  sudah terlebih dahulu digagas oleh pimpinan DPR, kini menjadi prioritas. Menurut Indra, dalam waktu dekat sebuah produk digital, berupa aplikasi bernama “DPR Now” segera diluncurkan pada 28 Juli 2018. Setiap orang nantinya dapat mengunduh perangkat lunak ini dan memasangnya di telepon pintar.

“Melalui aplikasi  “DPR Now” masyarakat bisa melihat persidangan-persidangan   DPR di  berbagai komisi  secara langsung.  Berbagai pengaduan juga dapat dilakukan melalui aplikasi ini sehingga  masyarakat tidak harus berbondong-bondong ke DPR dan prosesnya juga dapat ditangani lebih baik,” pungkas  Indra.

 

Category: 
Loading...