15 December 2019

Ditunggu, Jenderal (Purn) TNI Pimpin KPK, Basmi Korupsi

KONFRONTASI- Kasus penangkapan penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri ), patut diduga sebagai bentuk ketidakpatuhan polisi terhadap instruksi Panglima Tertinggi, Presiden Jokowi. Sebab, Presiden Jokowi telah meminta agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap pegawai dan pimpinan KPK dan proses hukum yang terjadi dibuat terang benderang.

Dengan menahan Novel—meskipun kemudian dibebaskan– Bareskrim tengah berupaya menunjukkan kekuatan agar tak lagi diganggu KPK yang sempat menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka.

Tentu saja, ketidakpatuhan Polri akan sangat berpengaruh terhadap posisi presiden di mata rakyat. Apalagi, saat ini tuntutan publik terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi, yakni kemampuannya memberantas kejahatan korupsi yang telah merasuki tubuh di hampir seluruh pejabat negeri ini, termasuk korupsi yang ada di institusi Polri.

Kabarnya, Presiden Jokowi sudah banyak menerima masukan dan usulan dari berbagai pihak agar melakukan reformasi di tubuh Polri. Tapi niatnya melakukan perbaikan pada institusi Polri seperti terbentur oleh kekuatan besar politik di belakang institusi ini.

Inilah yang membuat Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan sampai menilai, Polri tampaknya lebih tunduk kepada ketua umum partai politik pengusung Jokowi dibandingkan perintah presiden Indonesia. Padahal secara undang-undang, pimpinan Polri diangkat dan dilantik oleh presiden. "Makanya presiden harus bersikap tegas. Kalau tidak, institusi Kepresidenan bisa dilecehkan terus karena perintahnya tidak dilaksanakan anak buah," kata Ade.

Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, menengarai Komjen Budi Waseso, yang saat ini menjabat Kepala Bareskrim Polri, berafiliasi pada kekuatan politik alias partisan. Ia menilai Budi layak dicopot dari jabatannya. "Kegaduhan politik ini karena Budi Waseso itu partisan. Dia layak digantikan oleh orang yang lebih profesional dan independen,“ ujar Nico.

Tapi semudah itukah? Marilah kita tengok sedikit ke belakang saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dijatuhkan oleh MPR sebagai Presiden RI ke-4. Saat itu, Gus Dur memecat Jenderal Pol Bimantoro, lalu menggantinya dengan Chairuddin Ismail.

Ternyata, tindakan sepihak Gus Dur yang memecat Bimantoro mendapat perlawanan sengit dari sejumlah perwira tinggi Polri. Mereka menyatakan, keputusan Gus Dur tersebut bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 yang mensyaratkan bahwa pengangkatan dan pergantian pimpinan Polri harus mendapat persetujuan DPR.

Bukan hanya itu, para perwira tinggi meminta agar Bimantoro tidak melepas tongkat estafet kepemimpinan Korps Bhayangkara itu ke penggantinya. Akibatnya fatal, baru pertama kali dalam sejarah, Polri memiliki dua Kapolri.

Sialnya, hubungan Gus Dur dengan para anggota DPR/ MPR dan militer tidak berjalan harmonis. Akibatnya, posisi Gus Dur saat itu terjepit. Perseteruan Gus Dur dengan Bimantoro pun semakin meruncing, karena Bimantoro tak mau menggubris keputusan Gus Dur yang telah memecatnya sebagai Kapolri, termasuk dengan DPR/MPR.

Puncaknya, Gus Dur menerbitkan Dekrit Presiden, yang buntutnya kemudian mendorong MPR memakzulkan Presiden Gus Dur dalam Sidang Istimewa. Gus Dur pun kemudian digantikan oleh Megawati Soekarnoputri.

Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dalam membangun komunikasi politik dengan DPR dan DPD terkait kisruh yang berkepanjangan antara KPK dan Polri jika nantinya mengeluarkan sebuah kebijakan yang dapat mengubah posisi Polri dan petingginya.

“Presiden Jokowi jangan menganggap sepele persoalan ini, agar tidak bernasib sama dengan Presiden Gus Dur yang berhenti di tengah jalan karena tidak harmonis dengan parlemen akibat perlakuannya terhadap institusi Polri,” kata Pasek.

Untungnya, hubungan Presiden Jokowi dengan kalangan militer sangat harmonis. Apalagi, kalau nanti seorang jenderal purnawirawan TNI terbaik bisa memimpin lembaga antikorupsi, KPK.  Dan memang, KPK sebaiknya dipimpin jenderal purnawirawan TNI yang anti-KKN.(Kf/http://indonesianreview.com/)

 

Tags: 
Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...