23 August 2019

Desmond J Mahesa: Bila Jadi Presiden, Prabowo Akan Bongkar Penculikan Aktivis 1998

KONFRONTASI -  Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan bahwa calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998 apabila menjadi Presiden RI periode 2019-2024.

"Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa malam (15/1/2019).

Dia mengatakan apabila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya yaitu menjalankan UU selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut.

Desmond menilai mana mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

"Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan," ujarnya.

Menurut dia, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggung jawaban negara melindungi warga negaranya.

Tujuannya menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya, maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

"Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya," katanya seperti dikutip Antara.

Dia mengatakan apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

         Tidak Menggerus

Desmond J. Mahesa menilai kasus penculikan aktivis tahun 1998 yang menyudutkan Prabowo Subianto, tidak akan menggerus suara mantan Komandan Kopassus tersebut di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Kami tidak khawatir dan tidak merasa suara Prabowo tergerus karena pada dasarnya di Pilpres 2019 lebih siap daripada dulu," kata Desmond.

Dia mengatakan Prabowo siap membuka kasus penculikan tahun 1998 namun yang jadi persoalannya adalah apakah pemerintah saat ini bisa menjalankan proses penegakan hukumnya atau tidak.

Karena menurut dia, kalau kasus tersebut dibuka, maka berdampak pada ketegasan Presiden Jokowi karena yang diduga terlibat adalah orang-orang yang ada di lingkaran Jokowi.

"Dalam kasus 1998 sebenarnya posisi Prabowo diuntungkan. Ingat dahulu ketika debat Pilpres 2014, JK mengungkit kasus penculikan lalu Prabowo cuma bilang apakah kita harus bongkar-bongkar disini dan beliau siap bongkar, setelah itu JK tidak lanjutkan pertanyannya," ujarnya.

Desmond yang merupakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menilai kalau ada pihak di lingkaran Jokowi mengungkit kembali kasus 98, lalu bagaimana penyelesaian kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang dijanjikan kepada Suciwati, istri Munir ketika Komisi Informasi Pusat membuka dokumen kasus tersebut.

KIP menyatakan bahwa pemerintah diminta segera mengumumkan hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir.

"Namun pasca putusan KIP itu, pemerintah justru mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta," katanya

PTUN Jakarta pada akhirnya mengabulkan permohonan keberatan tersebut terhadap putusan KIP terkait publikasi dokumen hasil penyelidikan TPF kasus kematian Munir.(Jft/SuaraKarya)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...