22 September 2019

De-Industrialisasi Meluas, Ekonomi dalam Bahaya, Rizal Ramli Didorong Bantu Jokowi

KONFRONTASI- Meluasnya sektor informal dan rontoknya industri sehingga terjadi de-industrialisasi, menunjukkan SBY gagal dan  Jokowi dihimbau mengangkat menko ekuin yang tangguh. Transformasi ekonomi Indonesia, yang semula berbasis sektor pertanian menjadi perindustrian, sebenarnya perkembangan baik. Hanya saja, ada anomali dalam perubahan tersebut. Sumbangan sektor industri ke produk domestik bruto (PDB) juga menurun. Strukur ekonomi Indonesia tengah bergerak ke arah yang berbahaya.

Wakil Ketua Komisi VI Erik Satya Wardhana mengungkapkan bahwa inilah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

"Sebetulnya tidak masalah, transformasi dari sektor pertanian ke industri itu lebih bagus. Anomalinya, sumbangan sektor industri terhadap PDB juga turun. 24,9 persen pada 2000, kemudian jadi 24,8 persen 2010, kemudian hanya tersisa 23,69 pada 2013," ungkap Erik di Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Menurutnya, hal ini berarti dua sektor yang paling produktif menyumbang tenaga kerja telah mengalami penurunan terhadap PDB. Sektor yang mengalami peningkatan malah perdagangan. Sementara, perdangangan tidak menyebabkan efek berantai sebesar industri.

"Celakanya, justru yang berkembang sektor informalnya. Struktur ekonomi, menurut saya, kita bergerak ke arah yang berbahaya. Ini menjadi tantangan buat Jokowi-JK. Di awal revolusi mental, kemudian revolusi anggaran, dan revolusi pembangunan," ujarnya.

Hal senada disampaikan ekonom dan dosen Universitas Gadjah Mada Poppy Ismalina. Seusai acara bincang-bincang di Jakarta, Poppy mengungkapkan bahwa di Indonesia tengah terjadi de-industrialisasi.

Menurut Poppy, tidak ada industrialisasi di Indonesia, yang ada hanya de-industrialisasi. Hal ini bahaya lantaran sektor informal yang berkembang di tengah de-industrialisasi. Penumpukkan sektor infirmal menyebabkan tidak adanya penciptaan lapangan kerja, perlindungan kerja, dan mudahnya pemutusan hubungan kerja.

Melihat kompleksitas persoalan itu, Direktur Eksekutif IndoStrategi, Andar Nubowo MA, alumnus EHESS Paris, menegaskan teknokrat senior dari ITB Rizal Ramli PhD, merupakan kandidat terbaik untuk posisi menko ekuin, untuk membantu Jokowi atas masalah ekuin. Sementara akademisi Universitas Paramadina Dr Herdi Sahrasad menilai, menghadapi oposisi Koalisi Merah Putih, Rizal Ramli bisa ditempatkan Jokowi pada posisi menko polhukam atau menko ekuin untuk melakukan ''revolusi mental'' kelembagaan di bidang ekuin atau polhukam yang di era SBY mengalami krisis tersembunyi sehingga rezim SBY mewariskan tumpukan utang lebih dari 2000 trilyun rupiah, kebocoran finansial karena besar pasak dari tiang dan kebobrokan ekonomi maupun sosial dan hukum.

Terkait untuk tim ekuin Jokowi, Andar menyebut Rizal Ramli PhD, yang disebut Buya Syafii Maarif sebagai tokoh revolusioner era reformasi, sangat tepat jika menjadi Menko Ekuin Jokowi-JK karena rekam jejak, kredibilitas dan integritas serta kenegarawanan Rizal Ramli sudah teruji. Rizal Ramli kini panel ahli ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York bersama Prof Amartya Sen dan ekonom dunia lainnya.

Akademisi UGM Arie Sujito menilai, Presiden SBY mewariskan beban berat ekonomi pada Kabinet Jokowi-JK dan kondisi yang sulit itu, membutuhkan peran ekonom senior seperti Rizal Ramli PhD yang sudah berpengalaman dan kredibel.

 ‘’ Saya kira, bagus kalau Rizal Ramli masuk kabinet Jokowi karena pikiran dan tenaganya diperlukan Jokowi-JK untuk membenahi dan menata kembali ekonomi yang sangat berat, yang diwariskan SBY,’’ kata Sosiolog UGM Arie Sujito.(K)

 

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...