10 December 2019

Berkali-kali, Sofyan Djalil Dipanggil KPK Terkait Skandal Korupsi Bank Century, Jokowi Harus Tahu Itu!

KONFRONTASI - Bocoran proyeksi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terakhir menguatkan dugaan bahwa mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil, ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. Penolokan Sofyan menjadi menteri Jokowi kin tak terbendung. Selain tidak paham makro ekonomi, Sofyan juga tidak punya kompetensi dan pernah diperiksa KPK berkli-kali.

Jumat (17/1/2014), Sofyan Djalil diperiksa KPK sebagai saksi terkait dugaan korupsi mega skandal bailout Bank Century. "Dia (Sofyan Djalil) diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha, waktu itu.

Sebelumnya, Sofyan pada Rabu 15 Januari 2014 lalu juga dipanggil penyidik KPK. Tapi, Sofyan urung hadir untuk memenuhi panggilan penyidik KPK.

Sofyan pernah diperiksa dalam penyelidikan kasus tersebut pada 2010 silam. Diduga, pemanggilan Sofyan berkaitan dengan ke mana aliran dana bailout senilai Rp6,7 triliun dialirkan.

Sebab diketahui, sejumlah BUMN di masa Sofyan pernah menyimpan dana senilai Rp300 miliar di Bank Century, kini berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Sofyan Membantah

Mantan Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, membantah menyarankan agar uang sejumlah BUMN disimpan di Bank Century. Sofyan Djalil mengaku baru mengetahui hal itu setelah rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Saya tidak tahu ada uang BUMN sampai saat itu, dan saya tidak pernah tahu kapan ditempatkannya," kata Sofyan Djalil di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 2 Maret 2010. "Kaget saya kok ada uang BUMN di situ."

Sofyan mengaku rapat itu dilangsungkan pada 12 November 2008 malam. Saat itu, rapat berlangsung secara teleconference karena Sri Mulyani sedang berada di Washington, Amerika Serikat.

Sofyan menjelaskan, saat menjabat sebagai Menneg BUMN, dia tidak pernah mengeluarkan surat mengenai penempatan dana di Bank Century. Sofyan juga mengaku tidak tahu alasan BUMN menempatkan dananya di Bank Century yang saat pembentukannya saja sudah bermasalah. "Mungkin mereka tidak tahu, sebagai menteri BUMN saya tidak harus tahu. Kalau mereka taruh uang di mana saya tidak perlu tahu semua," jelasnya.

Saat teleconference, lanjut Sofyan, Sri Mulyani memerintahkan agar uang BUMN di Bank Century tidak dipindahkan. "Takut rush," ujarnya.

Kemudian setelah Century diambil alih LPS, menurut Sofyan, kementerian BUMN menerima surat dari LPS supaya dana BUMN di Century juga jangan ditarik. "Kalau bisa BIMN menempatkan uang di Century karena kini sudah aman akrena sudah diambil alih oleh LPS."

Menurut Sofyan, saat itu dia menyerahkan sepenuhnya kepada BUMN-BUMN yang menyimpan dananya di Century apakah akan menarik atau tidak. "Namun kenyataannya stelah Bank Century diambil alih, dana BUMN yang ada malah ditarik, bukan ditempatkan," jelasnya.

JK Ngotot Masukkan Sofyan Djalil dalam Kabinet

Bocoran proyeksi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terakhir menguatkan dugaan bahwa mantan Menteri BUMN, Sofyan Djalil, ditunjuk sebagai Menko Perekonomian. Bos kementerian BUMN di era SBY-JK (2007-2009) ini muncul di tengah redupnya nama-nama seperti Sri Mulyani, Darmin Nasution, Kuntoro Mangkusubroto, Chatib Basri dan Sri Adingsih yang kemungkinan tersingkir karena seleksi KPK-PPATK atau karena terus dikritik publik terkait ideologi neoliberalisme yang mereka anut.

"Ini adalah suatu advonturisme politik dari JK. Kita tahu bahwa Sofyan Djalil bukanlah orang yang mengerti makro ekonomi, kompetensi yang bersangkutan tidak pas dengan posisinya. Tapi mungkin karena ia sangat loyal kepada JK jadi seolah dipaksakan ditempatkan di sana (menko ekonomi)," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, Sabtu (25/10).

Sofyan Djalil adalah orang pasar modal dan lebih memahami mikro dibanding makro ekonomi.  Namun yang perlu disoroti di sini adalah hubungan Sofyan Djalil dengan Skandal Bank Century. Tokoh politik yang sebelumnya pernah menjabat Menkominfo ini tercatat pernah diperiksa KPK dua kali (tahun 2010 dan 2014) terkait "skandal raksasa" itu.

"Yang juga perlu kita tanyakan di sini adalah mengapa JK memaksakannya menjadi Menko Perekonomian? Sofyan ini sebenarnya the right man on the wrong place. Seharusnya, Jokowi tidak perlu berjudi dengan nasib perekonomian Indonesia di saat situasi ekonomi dunia masih di bawah bayang-bayang resesi," ujar Sandra.

Gede Sandra juga mengungkapkan, berhembus kabar meskipun JK kerap mengaku tidak mau menjadi RI-1, tapi pada praktiknya ia berambisi untuk mengendalikan semua urusan pemerintahan Jokowi. Mulai dari penentuan menteri-menteri yang penting dalam ekonomi, bahkan termasuk dalam hal ajudan-ajudan di sekeliling Jokowi.

"Dapat kemudian dibaca bahwa niat JK sesungguhya adalah tetap menjadi 'the real President'," tukasnya.[rm/ian]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...