19 December 2018

Tentang Usulan Pencabutan Deponering BW, Joko Edhi: Itu Terserah Jaksa Agung

KONFRONTASI- Mantan Anggota Komisi III DPR RI Djoko Edhi Abdurrahman memberikan komentar soal desakan kepada Jaksa Agung untuk mencabut keputusan deponering (mengesampingkan perkara demi kepentingan umum) kepada mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto (BW).

“Kalau pertanyaannya apakah deponering bisa dicabut oleh Jaksa Agung, bisa iya bisa tidak. Tapi tidak ada aturan yang melarang pencabutan deponering, jadi itu terserah Jaksa Agung saja,” kata Djoko Edhi dalam perbincangan di Jakarta, Jum’at sore.

Menurut Djoko, aturan soal deponering tertuang dalam Pasal 35 UU nomor 6 tentang Kejaksaan. Dia terlibat langsung dalam pembuatan Undang-Undang tersebut. Bahkan dia pernah diundang khsusus oleh Jaksa Agung ketika itu Abdurrahman Saleh membahas UU ini dan melakukan assesment terhadap pasal tentang deponering.

“Memang waktu itu belum ada pembahasan soal bagaimana kalau deponering dicabut. Tapi kalau nanti deponering kepada BW dicabut, saya hanya mau bilang: bisa nyonyor itu BW,” kata Djoko.

Menurut Djoko Edhi, saat ini baik KPK maupun Kepolisian sedang diuji keberaniannya untuk masuk ke benturan institusi yang dikenal dengan “Cicak Vs Buaya”.

“Analisa saya, nampaknya KPK sudah enggan masuk ke konflik Cicak-Buaya jilid 3. Kecuali dia merasa bersih tidak apa-apa. Kalau terjadi ini akan rumit karena penyidik KPK sebagian besar dari Polri. Dan dua lembaga ini sama-sama punya luka parah di Cicak-Buaya jilid 1 dan 2,” katanya.

Djoko menekankan konflik KPK-Polri sangat kecil kemungkinan bisa terjadi karena soal adanya catatan dalam buku merah yang diungkap Indonesia Leaks itu berasal dari kasus lain.

“Barang bukti dituduhkan ke Tito karnavian itu kan kasus hukummnya Patrialis Akbar, kemudian di situ ada nama Tito di buku. Ini mengklarifikasinya saja setengah mati. Apalagi udah dibantah oleh Basuki Hariman dan Ketua KPK sendiri, mau apa lagi? itu sama dengan mengusut isu,” kata Djoko.

Djoko menyayangkan Indonesialeaks hanya bermain di wilayah isu sehingga ketika temuannya dibantah dengan fakta-fakta hanya hilang seperti angin lalu.

“Indonesianleaks sebaiknya kalau mereka berani pakai pendekatan hukum, jangan bermain di tataran isu. Tentu kalau bergerak secara hukum, ada konsekuensi hukumnya,” kata Djoko.

Djoko Edhi selanjutnya mengungkapkan kesannya terhadap sosok Kapolri Tito Karnavian sosok yang baik dan berintegritas.

“Secara pribadi saya punya image yang baik kepada Tito karnavian. Dia pintar dan berintegritas, kami beberapa kali terlibat diskusi hukum khususnya berkaitan dengan Aksi 212 ,” kata Djoko,  yang kini juga menjabat Wasekjen Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama.

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...