Klaim Punya Sertifikat Hak Kepemilikan Bumi, Sunda Empire Disebut Ada Sejak Abad Ke-3

GUBERNUR Jenderal DH 17 Sunda Empire, Sahidi (kanan) menjawab pertanyaan Tokoh Sunda, Popong Otje Djundjunan saat acara diskusi publik di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat, 24 Januari 2020. Dalam acara yang dihadiri berbagai kalangan tersebut membahas mengenai penomena Sunda Empire dalam perspektif sejarah dan kewaspadaan dini masyarakat.* /ARMIN ABDUL JABBAR/PR

 

KONFRONTASI -    Sunda Empire, Kekaisaran Matahari yang mengklaim bahwa mereka memiliki sertifikat hak kepemilikan Bumi.

Pikiran-Rakyat.com berkesempatan hadir dalam acara FGD (Focus Group Discuss) yang diselenggarakan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Jawa Barat pada Jumat, 24 Januari 2020, di Aula Pikiran Rakyat Bandung.

Mengusung tema Sunda Empire dalam Perspektif Sejarah dan Kewaspadaan Dini Masyarakat dihadiri langsung oleh Ketua FKDM Provinsi Jawa Barat, Cecep Darmawan.

Kemudian Kepala Kesatuan Bangsa dan Dalam Negeri, Herry Hudaya, Sejarawan/Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatab Kemensesneg Dadan Wildan.

Dihadiri langsung oleh dua perwakilan dari Sunda Empire, Direktur Jenderal Dirhein 17, Sadidi dan Gubernur Jenderal Atlantik, Nunung.

Selain itu dihadiri pula Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Otje Djundjunan atau Ceu Popong, yang merupakan mantan ketua DPR RI.

Dalam acara tersebut Sadidi mengungkapkan bahwa Sunda Emipire, hadir bukan dari suatu yang di ada-adakan.

"Sunda Empire sebetulnya sudah hadir di dunia global ini, sejak abad 3 sebelum masehi," ujar Sadidi.

Ia juga mengungkapkan mengenai perjalanan Sunda Empire.

Kata Sunda itu, bukanlah merunut pada suku, tetapi berasal dari kata Sun yang berartikan matahari.

"Pada tahun 365 Sri Ratu Iswara Tunggal Bumi, Tarumanegara Agung, mendeklarasikan berdirinya Kekaisaran Sunda Empire, dengan pertanda Batu Tulis, salah satu yang dekat di Sri Baduga, dengan satu statment menyampaikan bahwa 'Bumi nu aing' (Bumi yang saya)," katanya.

Ia mengklaim bahwa, dinasti ini sudah menguasai 60 persen dunia sejak dahulu.

"Bagi kami sejarah bukan cerita saja, tetapi sumber energi strategis kami, seorang pemimpin yang mengerti sejarahnya, akan mengerti ada energi apa di belakang kehidupan ini," ujar Sadidi.

Sadidi juga mengatakan bahwa, kepemimpinan di Sunda Empire belum selesai.

Selanjutnya pembicaraan dilanjutkan oleh Herry Hudaya, yang mengatakan bahwa sebuah organisasi seharusnya dapat menginformasikan segala kegiatan yang dilakukan."Sunda Empire saat ini sedang berada pada konteks apa dia berada dalam sistem. Yang jelas bahwa sistem itu harus masuk dalam pemerintahan kita," ujar Herry.

Kemudian Herry juga mempertanyakan Sunda Empire bentuknya seperti apa dan bertujuan seperti apa, ia juga mengharapkan bahwa apapun yang dibuat dapat berkesinambungan dengan jalannya Republik Indonesia.

Dilanjutkan oleh Cecep, ia mengungkapkan bahwa Sunda Empire tersebut belum jelas dimana posisinya.t.

"Kita khawatir masuknya melalui aset budaya ini, masyarakat menjadi terbelah, atau narasi yang diungapkan ada negara dalam negara, nah in iyang mesti dilihat dulu Sunda Empire ini dalam konteks apa," ujar Cecep.

Ia juga mempertanyakan posisi dari Sunda Empire berada dimana karena jika ini merupakan negara baru maka sudah disampaikan bahwa hal tersebut bertentangan dengan peraturan.

Dalam diskusi ini juga Ceu Popong mengatakan, bahwa yang penting terbentuknya Sunda Empire tidak membenturkan suku budaya di Indonesia.

"Jadi dari pandangan Ceu popong, tingali heula (lihat dahulu) dari mata hukum, bahwa kalau kita berangkat dari negara hukum, ini melanggar hukum tidak? Kalau memang melanggar hukum jangan dibiarkan, jadi sekarang ceu Popong serius, sok tegaskan, kalo melanggar hukum ya ditindak atuh," ujar Ceu Popong.

Ia juga mengatakan bahwa maksud yang Ceu Popong dengar selama diskusi tidak ada yang salah, bahwa niat dari Sunda Empire tidak ada masalah bukan ingin mengadu domba.

"Jadi kesimpulan Ceu Popong, dari mata tugas Kesbang mah, kalau memang tidak sampai di adu  Sunda, Batak, Bali dan lainnya, pasrahkan kepada aparat-aparat yang memang mempunyai kewenangan untuk mengatasi hal seperti ini, nanti kesimpulannya seperti apa," tutup Ceu Popong.

Dengan diskusi yang diadakan selama tiga jam ini, akhir diskusi para panel mengungkapkan kesimpulan yang dihasilkan dari disksui.

Bahwa itikad dalam Sunda Empire dalam kebudayaan, bukan pada politik.(jft/PR)

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA