12 December 2019

Sri Mulyani Dikhawatirkan Dusta soal Beban Utang Di tengah Merosotnya Ekonomi

KONFRONTASI- Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai telah gagal dalam merealisasikan target pendapatan pajak. Ini berdampak kepada keuangan negara, sehingga menambah utang negara. Sri diminta jangan dusta soal beban utang yang mencekik ekonomi kita, menekan APBN kita. Berbagai kalangan khawatir Sri Mulyani dusta soal dampak dari beban utang kita yang naik dan mencekik.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance atau Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh stagnan atau tak mengalami perubahan 5,01 persen di triwulan II 2017. Hal ini, kata dia, mengindikasikan perekonomian sedang dalam kondisi tidak sehat. 

Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang kinerjanya masih di bawah ekspektasi atau tumbuh 4,95 persen (year on year). "Angka ini terbilang rendah karena tahun lalu bisa tumbuh 5,07 persen," ujarnya, saat dihubungi Tempo, Senin, 7 Agustus 2017.

Padahal, konsumsi rumah tangga menjadi motor pertumbuhan ekonomi paling utama dengan kontribusi terhadap ekonomi sebesar 56 persen. "Penyebab lesunya konsumsi bisa ditelusuri dari kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga listrik golongan 900 VA."

Dampak tersebut kata dia telah dirasakan pada daya beli masyarakat mulai Januari hingga Juni tahun ini. Perlambatan konsumsi juga terjadi pada kelompok masyarakat atas, di mana mereka memilih untuk menunda konsumsi dan mengalihkan pendapatan ke tabungan. "Motifnya lebih ke berjaga jaga," ucapnya.

Bhima berujar dari sisi belanja pemerintah tahun ini juga tak bisa diharapkan. Penyebabnya adalah penyerapan belanja yang masih rendah dan dampak penghematan anggaran yang juga akan dirasakan di semester II 2017. "Bahkan THR dan Gaji ke-13 pun terbukti belum mampu menangkal pelemahan daya beli," katanya.

Terkait dengan kinerja sektoral, menurut Bhima perlu diperhatikan pertumbuhan industri pengolahan, di mana angkanya tercatat menurun tajam dibandigkan triwulan I sebelumnya, yaitu dari 4,24 persen menjadi 3,54 persen. "Selain itu industri pengolahan masuk ke fase deindustrialisasi dengan share industri yang terus menurun terhadap PDB," ujarnya. BPS mencatat share industri pengolahan hanya 20,26 persen, turun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 21 persen.

Menurut Bhima, jika fenomena deindustrialisasi terus dibiarkan maka akan terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja secara agregat dan berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat secara umum. Dia mengatakan harapan saat ini adalah bertumpu pada investasi dan ekspor.

"Untuk investasi bisa tumbuh 4,78 persen sudah cukup bagus ditengah ketidakpastian ekonomi global," ucapnya. Dia menuturkan untuk ekspor pertumbuhannya di atas ekspektasi yaitu mencapai 8,21 persen. Peningkatannya dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas seperti CPO dan batu bara yang naik dari awal tahun.
Read more at https://www.tempo.co/read/news/2017/08/08/090897960/pertumbuhan-ekonomi-...

Demikian disampaikan mantan Menteri Keuangan di era pemerintahan Orde Baru, Fuad Bawazier di Jakarta, Minggu, (23/7). Ia menambahkan meskipun rasio utang negara terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) di bawah 30 persen (dari batas maksimal 60%).

Namun, kata Fuad, bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasionya terhadap APBN, (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yakni, kewajiban pembayaran cicilan utang pokok dan bunganya sudah cukup memprihatinkan.

“Utang negara yang akan jatuh tempo sampai dengan 2019 Rp600 triliun. Total utang pemerintah Rp3,7 triliun, atau setara 275 dolar Amerika Serikat (AS) yang terdiri dari utang dalam bentuk SBN Rp25,4 triliun dan pinjaman multilateral-bilateral Rp728 triliun,” ; kata Fuad yang mantan Dirjen Pajak ini.

Ia menambahkan terjadinya defisit keseimbangan primer APBN yang terus menerus menunjukkan, pemerintah tidak semata-mata gali lobang tutup lobang tetapi memang menggali lobang yang lebih besar sebab sebagian utang baru itu di gunakan untuk membayar bunga utang lama.

Fuad menerangkan di RAPBN-P 2017 pemerintah menurunkan target pendapatan pajak lebih dari Rp600 triliun. Ini kebalikan di masa Orde Baru di mana RAPBN-P nya lebih tinggi dari target pajak dalam APBN aslinya dan realisasinyapun lebih tinggi dari RAPBN-P yang sudah dinaikkan itu.

Ia mengatakan Sri Mulyani tidak sepantasnya lagi mengulangi “nyanyian” yang sama seperti ketika menjabat menteri keuangan periode Presiden SBY, yaitu Reformasi Administrasi Pajak sebab hal itu sudah terbukti gagal dilakukannya.

Fuad juga memberikan masukkan pemerintah melakukan terobosan meningkatkan penerimaan pajak antara lain, merealisasikan sesegera mungkin pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagaimana yang telah diajukan presiden ke DPR melalui RUU KUP.

“Rasio pajak sekarang baru 10,30 persen harus bisa ditingkatkan minimal menjadi 14 persen PDB dalam 2-3 tahun ini. Dengan PDB yg mendekati Rp14. 000 triliun artinya peningkatan per 1 persen berarti Rp140 triliun,” terang Fuad.

Selain itu, kata dia, perlunya pembentukan Badan Penerimaan Pajak yang langsung berada dibawah Presiden juga

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...