10 April 2020

Soal Reklamasi: Kubu Ahok Sebaiknya Nurut Rizal Ramli. Ngeyelnya pertanda Kubu Ahok Jeblok

KONFRONTASI- Budayawan Betawi Ridwan Saidi ikut angkat bicara soal polemik pembatalan izin reklamasi Pulau G yang melibatkan Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok dan Menko Maritim Rizal Ramli. Dalam hal ini dia memihak kepada Menko Rizal.

Pria berambut putih ini menyarankan Ahok menerima keputusan Rizal dengan ikhlas. Meskipun keputusan membatalkan izin reklamasi itu tidak dituangkan secara tertulis dalam surat resmi.

"Seharusnya Ahok menerima dengan legowo keputusan Menteri Rizal," katanya dalam jumpa pers di Venus Cafe, Cikini, Jakarta, Kamis (14/7).

Pria tua yang juga pakar sejarah ini menilai pembatalan reklamasi adalah sanksi yang cukup lunak. Menurut dia, jika dilihat dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengembang Pulau G, harusnya Rizal bisa memberi sanksi yang lebih berat lagi.

Ridwan juga mengatakan, Keppres Nomor 52/1995 yang selama ini dijadikan acuan Pemprov DKI dalam mengeluarkan izin reklamasi sudah tidak bisa digunakan lagi. Pasalnya, produk hukum yang dibuat almarhum Presiden Soeharto itu berdasarkan UUD 1945 yang asli. Sementara saat ini yang berlaku adalah UUD hasil amandemen.

"Keppres itu tidak bisa digunakan lagi, sudah tidak relevan. Secara hukum sudah batal," tegasnya.

Kepala Bappeda DKI Jakarta Tutty Kusumawati menyebut Menko Maritim Rizal Ramli bertindak sepihak saat menyatakan pembatalan reklamasi Pulau G. Menurut dia, Komite Gabungan Reklamasi yang dipimpin Rizal sendiri tidak pernah merekomendasikan kebijakan tersebut.

Pernyataan Tutty terang saja dibantah oleh anak buah Rizal di Kemenko Kemaritiman, Abdulrachim. Pria yang menjabat sebagai tenaga ahli di kementerian anyar itu mengatakan, pembatalan reklamasi diambil melalui proses panjang dan berdasarkan data akurat.

“Pak Menko tidak mungkin memutuskan sendiri, karena proses kajian itu sangat panjang,” ujar Abdulrachim, Sabtu (16/7).

Abdulrachim menyatakan, Komite Gabungan bekerja lebih dari dua bulan atas perintah Presiden Joko Widodo. Komite ini mengkaji kelayakan reklamasi Teluk Jakarta dalam bentuk rapat dan terjun ke lapangan. Bahkan Rizal sempat juga turun ke lapangan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Abdulrachim akui, Rizal memang mengumumkan pembatalan Pulau G sebelum ada surat keputusan resmi. Alasannya, ketika itu sudah mendekati masa libur Idulfitri. “Saya kira keputusan resminya akan dikeluarkan minggu depan. Waktu diumumkan itu kan hari terakhir masuk kantor,” kilah Abdulrachim.

Abdulrachim menilai belum adanya surat keputusan resmi sebenarnya bukan masalah besar. Karena, Rizal hapal luar dalam kajian Komite Gabungan. Sehingga apa yang disampaikan pasti sesuai dengan kajian. Kalau kubu AHok ngeyel terhadap Rizal Ramli, itu pertanda kubu AHok jeblok alias tidak cakap dan tidak senonoh atau  karena ternyata bodoh. Reklamasi itu hampir pasti merusak ekosistem, lingkungan dan biodiversitas di perairan yang bersangkutan Yang jadi soal adalah bagaimana meminimalisasi kerusakan itu.

(rmol/dil/jpnn)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...