Reshuffle Jokowi: Jaksa Agung dan 7 Menteri Patut Diganti

KONFRONTASI- Dalam reshuffle nanti, Presiden Jokowi patut mencopot Jaksa Agung M Prasetyo karena dinilai memihak Ahok dan ketidakadilan.Masyarakat  rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut. Jaksa Agung patut diganti bersama sejumlah menteri yang lemah kinerjanya.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Masyarakat rupanya kecewa, tercabik dan marah dengan ringannya tuntutan buat Ahok dalam kasus penistaan agama. Menyikapinya, mulai kemarin, muncul petisi di jagad maya. Isinya, mendesak Presiden Jokowi mencopot Jaksa Agung M Prasetyo, kader Nasdem Surya Paloh, yang dianggap melindungi Ahok. Sampai tadi malam, sudah lebih dua ribu warganet yang memparaf petisi tersebut.

Sekadar info, dalam sidang Kamis (20/4) lalu, jaksa menuntut Ahok dengan pidana penjara selama satu tahun dengan masa percobaan dua tahun. Jaksa menilai, perbuatan Ahok sudah secara sah, terbukti, dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana dengan pasal alternatif kedua pasal 156 KUHP.

Pasal 156 KUHP berbunyi, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sementara untuk dakwaan pertama, yakni Pasal 156a KUHP, Ahok tak dijerat. Dalam pasal itu disebutkan, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

- See more at: http://www.konfrontasi.info/2017/04/bela-ahok-publik-desak-presiden-joko...

Jika Presiden tidak mengganti Jaksa Agung , terkesan Ahok seperti memiliki kekuatan politik tersendiri melampaui Jokowi. Apalagi, Kejaksaan Agung (Kejagung) dipimpin HM Prasetyo yang notabennya berlatar belakang Partai Nasdem.

Sementara Nasdem, dalam gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 merupakan salah satu partai politik pendukung Ahok.

"Itu sudah pasti Jaksa Agung ini dikendalikan Partai Nasdem, seperti Surya Paloh, Jaksa Agung itu kan seperti pegawainya Surya Paloh. Sedangkan Surya Paloh itu pendukung pemerintah. Jadi ini keinginan politik," tegas pengamat hukum Indra Sahnun Lubis.

Menurut Indra, orang-orang yang membela Ahok itu merupakan orang yang memiliki kepentingan. Misalnya, kepentingan proyek, supaya dapat jabatan. Jadi, ini penegakan hukum yang bukan dilatari rasa keadilan.

Sejumlah menteri diprediksi bakal lengser dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo kembali merombak Kabinet Kerja. Setidaknya, ada tujuh menteri dan pejabat setingkat menteri yang dikabarkan terancam diganti.

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA