25 November 2017

Dua Pasal Dalam RUU Pemilu Bernuansa Oligarki

KONFRONTASI-RUU Pemilu tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, ada dua pasal krusial dalam RUU Pemilu, yakni Pasal 190 yang mengatur jumlah ambang batas (presidential threshold) dan Pasal 192 soal partai politik baru yang belum ikut pemilu namun ingin usung calon presiden dan wakil presiden mesti gabung ke partai politik lama. Pembahasan dua pasal krusial itu dinilai bernuansa oligarki. "Saya rasa ada upaya oligarki dari penguasa parpol yang status quo ya dalam dua pasal tersebut," ungkap Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto dilansir Okezone, Rabu (11/1/2017). Menurut Andrianto, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu presiden dan wakil presiden pada 2019 digelar serentak sudah sangat jelas. Bahwa atas putusan tersebut, semua partai politik peserta Pemilu 2019 berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden. "Soal RUU pemilu seharusnya DPR fokus pada hal subtantif perbaiki kualitas penyelenggara pemilunya. Bukan siapa yang berhak mencalonkan presiden," tukasnya. Karena itu, kata dia, semua partai politik yang disahkan sebagai peserta pemilu berhak mencalonkan presidennya. "Biarlah rakyat yang putuskan pilihannya. Rakyat kita cukup cerdas untuk menilai parpol-parpol status quo ini," katanya. (mr/okz)
Tags: 
Category: 

SCROLL KE BAWAH UNTUK MEMBACA BERITA LAINNYA


loading...

Related Terms



loading...

Baca juga


Loading...