13 November 2019

Dana Saksi dari APBN, Bukti Kaderisasi Parpol Keropos

KONFRONTASI-Usulan dana saksi dibiayai dari APBN kembali mencuat. Isu lima tahunan ini selalu muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Posisi saksi menjadi jantung pelaksanaan pemilu bagi peserta pemilu. Di sisi lain, parpol tampak gagap menghadapi pelaksanaan pemilu.

Usulan soal dana saksi partai politik berasal dari APBN kembali mencuat. Usulan tersebut mengemuka saat rapat Komisi II dengan Kemendagri, KPU dan Bawaslu awal pekan ini. Usulan tersebut diperkuat dalam pembahasan RAPBN 2019 di Badan Anggaran (Banggar). Proposal dari DPR untuk alokasi dana ini sebesar Rp3,9 triliun itu disetujui seluruh fraksi di parlemen.

Besaran anggaran untuk saksi memang tidaklah murah, idealnya saksi yang berasal dari partai politik itu berada di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia. KPU sendiri menyiapkan 801.838 TPS se-Indonesia. Adapun alokasi angaran setiap saksi rata-rata Rp200 ribu, lazimnya, setiap partai politik memiliki dua saksi untuk satu TPS.

Keberadaan saksi ini memang cukup penting. Setidaknya, saksi ini bisa memastikan hasil suara Pemilu masing-masing partai politik aman hingga ke panitia pemilihan kecamatan (PPK). Dokumentasi dari saksi pula menjadi alat bukti jika usai pemilu terjadi sengketa penghitungan hasil suara pemilu (PHPU). Selain itu dokumen yang dimiliki saksi memiliki arti penting dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Partai-partai di parlemen menyatakan persetujuannya jika dana saksi dialokasikan oleh APBN. Seperti Partai Golkar secara lugas setuju dengan usulan tersebut. Formulasi yang diusulkan Partai Golkar, dana saksi yang mengelola Bawaslu, bukan partai politik. Partai hanya bertugas menyiapkan saksi saja.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon setali tiga uang. Ia berkeyakinan, dana saksi yang bersumber dari APBN tidak akan memberi dampak kepada keuangan di APBN. Fadli menyebutkan posisi saksi dalam Pemilu penting untuk mengawal suara rakyat dalam Pemilu. "Dalam demokrasi kita, saksi ini orang yang berkepentingan selamatkan suara rakyat," tegas Wakil Ketua DPR RI ini di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya setuju jika alokasi dana saksi dibebankan ke APBN. Ia beralasan, pembiayaan saksi untuk pemilu cukup berat, di sisi lain, pemasukan partai politik hanya mengandalkan iuran anggotanya. "Setuju dana saksi dicover oleh APBN," sebut bekas Sekjen DPP PKB ini.

Ia berhitung jika setiap saksi saja mendapat honor Rp200 ribu dikalikan jumlah TPS tentu akan menyita anggaran partai politik dalam pemilu. Padahal, selama ini partai politik menyiapkan dua saksi di setiap TPS.

Persoalan dana saksi menjadi momok bagi partai politik penyebab utamanya lemahnya proses kaderisasi partai politik di akar rumput. Jargon partai modern yang banyak diklaim partai politik nyatanya tak dapat terkonfirmasi dengan keberadaan saksi ini.

Jika partai politik solid dan kukuh dalam melakukan kaderisasi, persoalan dana saksi tak bakal menjadi hal serius. Kesadaran kader untuk mengawal suara partai pilihannya tidak muncul di akar rumput. Pemicunya, kaderisasi yang mandeg di hampir semua partai politik serta tradisi pragmatis dalam mengelola partai politik. Satu-satunya jalan pintas yang bisa diterapkan dengan membayar saksi untuk mengawal suara pemilu.

Cara instan ini jika disetujui dalam APBN 2019 tentu akan menjadi preseden negatif bagi perkembangan partai politik di Indonesia. Alih-alih parpol berbenah diri dengan memperkuat kaderisasi, parpol justru dimanjakan dengan fasilitas negara.(mr/inilah.com)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...