18 February 2020

China Makin Cengkeram BUMN dan Ekonomi Indonesia, Analis Peringatkan

KONFRONTASI-Pasca hampir sebagian besar proyek insfrastruktur akan ditangani China, baru-baru ini beredar kabar perbankkan China segera mencairkan kredit sebesar US$ 10 miliar atau sekitar Rp 130 triliun untuk refinancing sejumlah proyek insfrastuktur yang sebelumnya didanai tiga Bank BUMN. Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan, seorang analis ekonomi politik,  mengatakan pengambilalihan utang ketiga Bank BUMN tersebut adalah hal lumrah, seperti yang pernah dilakukan Jepang beberapa tahun lalu. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak kebablasan memberikan keleluasaan bagi China untuk menangani semua proyek insfrastruktur hingga pembiayaannya.

“Untuk tahap awal pinjaman tersebut akan digunakan untuk refinancing sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai dibangun dan telah beroperasi,” ujar Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk. Budi Gunadi Sadikin.

Proyek yang akan direfinancing a.l. kredit bagi tol Bali Mandara dan sejumlah kredit untuk Perusahaan Listrik Negara. Menurutnya, Menteri BUMN Rini Soemarmo telah memanggil petinggi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia membahas hal tersebut.

Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan mengatakan pengambilalihan utang ketiga Bank BUMN tersebut adalah hal lumrah, seperti yang pernah dilakukan Jepang beberapa tahun lalu. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak kebablasan memberikan keleluasaan bagi China untuk menangani semua proyek insfrastruktur hingga pembiayaannya.

“Jangan sampai China ini memonopoli banyak proyek insfrastuktur yang direncanakan Jokowi. Memang China ini sedang mengincar proyek-proyek di Indonesia. Sehingga pemerintah harus waspada dengan cengkraman China,” jelasnya.

Lebih lanjut Dani mengatakan, bahwa saat ini sedang terjadi perebuatan geopolitik di ramah keuangan, dimana China ingin menguasai apa yang pernah lembaga keuangan Amerika, Eropa, dan Jepang kuasai. “Pemerintah harus cerdik, jangan sampai China menguasai proyek-proyek hingga pembiayaan yang membuat China bisa mengatur ekonomi bahkan politik Indonesia,” pungkasnya.

Pemerintahan Jokowi yang kembali melakukan pinjaman utang ke China terus mendapat sorotan. Betapa tidak, belum lama ini Jokowi kembali ngutang ke Cina sebesar 40 miliar dolar AS atau sekitar Rp 520 triliun. Menurut pengamat ekonomi politik Ahmad Junaidi, terlalu sering ngutang ke China dalam jumlah besar akan mengancam aset-aset BUMN.

Menurut Ahmad Junaidi, kebijakan peenyertaan modal negara sebesar Rp 40 miliar dolar yang dilakukan Menteri Rini belum lama ini, hanya menguntungkan pucuk pimpinan BUMN saja. “Menteri Rini harus membuka secara transparan apa jaminan yang diberikan ke pemerintahan Cina atas utang Rp 520 triliun. Karena kalau tidak kita bisa terjebak dalam kebuntuan gagal bayar,” katanya kemarin.

Alumnus Pascasarjana Universitas Indonesia mengingatkan Presiden Jokowi agar dapat menegakkan perekonomian berdikari secara nasional. Sistem berdikari adalah ‘ekonomi yang berdaulat’, yang mendorong masyarakat tumbuh bersama dan memiliki akses-akses ekonominya. “Peristiwa di Yunani harus menjadi perhatian kita, jangan sampai ini jadi bola liar yang pada akhirnya membuat susah rakyat banyak,” ujar Junaidi.

Dia mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam politik di balik terbitnya Surat Utang Negara (SUN), yang dilepas di pasar keuangan internasional. Menurut dia, pemerintah wajib mampu mengendalikan SUN. “Selain itu, berhati-hatilah BUMN dalam melakukan pencarian dana lewat utang. Karena bila ada yang meleset jaminannya maka aset BUMN akan kehilangan banyak sumber ekonominya,” katanya.(DR)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...