16 August 2018

Awasi Perpres Keterlibatan TNI Tangani Terorisme yang Lagi Disusun Pemerintah

KONFRONTASI - Setara Institute kurang terlalu yakin dengan Perpres keterlibatan TNI dalam ikut menangani teroris. Karenanya meminta kepada masyarakat untuk mengawasi pembahasan Peraturan Presiden terkait pelibatan TNI yang akan disusun oleh pemerintah tersebut.

Menurut Ketua Setara Institute Hendardi, hal itu dilakukan agar substansi yang mengatur pelibatan TNI dalam Perpres tersebut tidak melampaui UU Antiterorisme yang baru saja disahkan oleh DPR.

“Semua lapisan masyarakat harus memberikan perhatian pada penyusunan Perpres tersebut karena dalam praktik Perpres bisa disusun melampaui norma yang ada dalam UU,” kata Hendardi dalam diskusi yang bertema pemberantasan terorisme: legislasi, tindakan polisi dan deradikalisasi, di Jakarta, Sabtu (26/5/2018).

Apalagi, sambungnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang sempat menyampaikan bahwa Perpres tersebut akan mengatur keterlibatan TNI untuk bisa melakukan operasi sendiri dari pencegahan, penindakan, dan pemulihan.

Padahal, dalam UU Antiterorisme disebutkan bahwa leading sector dari pemberantasan terorisme adalah BNPT.

Nah, jika perluasan kewenangan sebagaimana dikatakan Panglima itu terjadi dan dituangkan dalam Perpres, maka kata Hendardi, produk legislasi yang baru saja disahkan bukannya menjadi landasan kerja agar efektif tapi bisa jadi justru mengundang tarik menarik kewenangan antar institusi keamanan.

Pembicara lainnya, Anggota Komnas HAM M Choirul Anam, juga meminta kepada pemerintah agar hati-hati dalam membuat Perpres terkait pelibatan TNI nantinya.

Menurut dia, Perpres tersebut harus tegas. Langsung mengatur dengan jelas keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Namun juga keterlibatan itu sifatnya jangan permanen, hanya sementara.

Jadi, kata Anam, jika Polri masih memiliki kemampuan, maka Polri lah sebagai agen utamanya. Hal ini di Perpres harus tegas disebutkan.

Selain itu, ia juga mengkritisi terkait bagaimana penanganan bagi TNI yang melakukan pelanggaran dalam penanggulangan terorisme nantinya.

“Kalau polisi dia akan dituntut secara hukum pidana. Kalau tentara ini di hukum pidana biasa, peradilan militer atau bagaimana? Ini jadi catatan yang serius,” pungkasnya.(KONF/BERITABUANA)

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


loading...