21 March 2019

7 Daerah Berpolemik Diharapkan Tak Ganggu Pilkada Serentak

KONFRONTASI-Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah berharap masalah di tujuh wilayah pemilihan tidak mengganggu pilkada serentak di wilayah lain karena prosesnya sudah berjalan.

"Ya itu kita lihat pertimbangan Presiden, tapi ini hanya tujuh titik, jangan merusak yang lain. Berarti 280 sudah oke jangan diganggu sama yang tujuh, kalau peraturan baru semuanya kena," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis.

Fahri mengatakan permasalahan di tujuh titik itu, sebaiknya Presiden Joko Widodo memperpanjang masa jabatan kepala daerah di tempat tersebut dan diharapkan akan membuat pemerintahan daerah tetap berjalan.

Menurut dia apabila jabatan kepala daerah dijalankan oleh pelaksana tugas terlalu lama, justru akan berbahaya karena merupakan birokrat setingkat sekretaris daerah.



"Apabila birokrasinya tidak hormat terhadap Plt maka akan terjadi pelambatan birokrasi lalu (dikhawatirkan) Plt mendekati parpol terutama yang berkuasa," ujarnya.

Dia menjelaskan perpanjangan masa jabatan petahana mudah dilakukan karena Presiden melalui Mendagri mempunyai kapasitas membuat aturan perpanjangan masa jabatan itu.

Menurut dia, Presiden bisa membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan nama sendiri sehingga tidak mengganggu batang tubuh pilkada.

"Presiden bilang Perppu jangan mengacak yang sudah ada, maksudnya bikin aja peraturan baru tentang perpanjangan incumben. Itu adil juga," katanya.

Menurut dia, dengan perpanjangan masa jabatan incumben otomatis, pilkada di tujuh daerah diundur ke tahun 2017.

Dia mengatakan dalam masa itu revisi berbagai peraturan pilkada bisa dilakukan, tanpa mengganggu pilkada di wilayah lain pada Desember mendatang.[MR/TAR]

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...