19 October 2018

SK Bupati Dompu No. 186 Tahun 2011 Bentuk Neokolonialisme Baru

Indonesia merdeka merupakan merubah ketidakadilan sistem hukum yang diterapkan kolonialisme Belanda. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari penjajahan Belanda. Semangat Indonesia merdeka itu adalah kebebasan, kemanusiaan, ketertiban, keadilan dan kemerdekaan, ini tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tapi, hari-hari ini semangat itu hanya tesktual yang tidak dihormati dan dihargai, malah menerapkan semangat liberalisme yang menuntut perngantian sistem monopoli Negara dan kerja paksa dalam melakukan cultuur stelsel (peraturan tanam paksa) berdasarkan konsepsi kapitalisme liberal.

Tuntutan sistem tanam paksa dan kerja paksa dengan tujuan bisnis, akan berdampak penderitaan petani yang sangat hebat di kemudian hari akibat penyalahgunaan pelaksanaan cultuur stelsel atas izin para pejabat yang berwenang, sejalan dengan tuntutan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dari kapitalisme liberal, korporasi. Praktek cultuur stelsel (peraturan tanam paksa) dipelosok Indonesia masih terus terjadi sampai detik ini, padahal Indonesia merdeka sudah hampir menjelang 73 Tahun. Selain itu, peraturan tanah paksa wajib diakhiri sejak “Prolakmasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945”.

Sungguh ironis, peraturan tanah paksa (cultuur stelsel) apabila generalisasi adalah konflik agraria, yang menjadi momok bagi mayoritas masyarakat petani dua desa (Doropeti – Soritatanga) di Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana tanahnya diserobot dan digusur PT. SMS (Sukses Mantap Sejahtera) melalui izin SK Bupati No. 186 Tahun 2011 Tentang Pemberian Izin Lokasi Tanah Seluas +/- 30.000 Ha Kepada Direktur PT. SMS Untuk Keperluan Perkebunan Tebu dan Industri Pengolahan di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. SK Bupati Dompu No. 186 Tahun 2011 ini, mirip peraturan zaman penjajah, Agrarische Wet yang dibuat kolonialisme Belanda yang lahir atas desakan pengusaha besar, dan dimana Bupati Dompu mirip juga dengan Gubernur Jenderal kolonialisme Belanda.

SK Bupati Dompu No. 186 Tahun 2011 adalah bentuk neokolonialisme, yang seharusnya dicabut. Karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan, bahkan bertentangan dengan Pasal 33 ayat 3, Pasal 27 ayat 2, dan prinsip Undang-undang Pokok Agraria. Selain itu, PT. SMS (Sukses Mantap Sejahtera) seharusnya juga, berhenti menyerobot dan mengusur lahan masyarakat petani dua desa (Doropeti – Soritatanga) yang merupakan sumber perekonomian masyarakat setempat.

Masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang mayoritas petani di dua desa tersebut sedang berhadapan dengan korporasi besar yang berkerjasama dengan kekuasaan, dengan posisinya sebagai masyarakat kelas bawah, bukan berarti pasrah untuk tidak dan berhenti melawan ketidakbenaran dan ketidakadilan yang dilakukan korporasi besar yang berkerjasama dengan kekuasaan. Masyarakat kelas bawah ini rela mengumpulkan uang  secara patungan dan nyawa untuk mempertahankan tanah, dan mencari kepastian nasib tanahnya yang diserobot dan digusur pihak korporasi, serta kepastian hukum dan keadilan hukum, karena bagi mereka (masyarakat kelas bawah) tanah adalah masa depan. Bagi saya, bahwa masyarakarat petani di pedesaan adalah penolong negeri di masa depan yang harus dijaga dan dilindung, bukan diasingkan dan disingkirkan. Apabila Masyarakarat petani di pedesaan diasingkan dan disingkirkan, sama dengan mencabut mimpi masa depan yang cermelang.

Suparman, Aktivis HMI MPO, Gemaksi

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...