18 October 2019

Problem Keluarga, Dituntaskan Apa Bisa?

Oleh : Mila Ummu Tsabita
Pegiat Sekolah Bunda Sholihah, Malang

Tiap 29 Juni Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas).  Tahun ini mengambil tempat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.  Puncak peringatan Harganas XXVI akan digelar awal Juli 2019.  Dengan tema : “Hari Keluarga, Hari Kita Semua”, dengan slogan “ Cinta Keluarga, Cinta Terencana”. (fajar.co.id, 5/2).

Akan ada berbagai kegiatan yang mewarnai puncak peringatan Hari Keluarga, salah satunya adalah seminar tentang kependudukan dan perkawinan anak yang mencapai lebih dari 30 persen  di Kal-Sel.  Juga akan ada lomba pencegahan perkawinan anak.   Semua kegiatan ditujukan  untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dalam rangka ketahanan keluarga.

Namun di balik semua perayaan dan seremonial, banyak fakta miris menimpa generasi dan keluarga saat ini.  Mungkin sederet fakta berikut bisa membuat kita merenung, apakah ketahanan keluarga itu sesungguhnya sudah tercapai ?  Atau cuma sebatas angka-angka pencapaian  demi untuk pencitraan ?? Entahlah.

Sekilas Problem  di tengah keluarga Indonesia

Sampai Maret 2019, provinsi Kal-Sel masih tertinggi se-Indonesia untuk kasus perkawinan anak, yaitu sekitar 39,53 persen.  Ini data BPS yang kemudian dirilis oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).  Pernikahan anak terjadi kadang di antara usia 10 – 15 tahun.   “Banyak yang mengawinkan anak untuk menolong (kondisi) ekonomi, “ kata Lenny N Rosalin, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak  KPPPA. 

Selain itu juga ada faktor pendidikan, kurang edukasi.  Penyebab lain adalah lingkungan sosial yang terpengaruh budaya dari luar membuat anak salah pergaulan. Terjadi free sex dan berujung kehamilan yang tak diinginkan (KTD).  Atau karena takut anaknya yang sudah menjalin hubungan dengan lawan jenis, akan terjadi perzinaan, maka lebih baik segera dinikahkan. (cnnindonesia.com, 25/4/2018).

Perkawinan anak menurut pemerintah dan LSM terkait, harus dicegah bahkan kalau perlu dilarang.  Karena akan menyebabkan anak perempuan memiliki peluang empat kali lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan menengah.  Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan menurun. Di-estimasi menyebabkan kerugian ekonomi 1,7 persen dari PDB. (cnnindonesia.com).  Maraknya pernikahan dini bisa dicegah dengan berbagai upaya, terutama dengan kerjasama bersama antara keluarga, komunitas dan lembaga, baik keagaamaan atau lembaga formal (sekolah, lembaga kesehatan, pemerintah, dsb).

Bisa dilihat problem di tengah keluarga Indonesia adalah lemah secara ekonomi dan kurangnya akses pendidikan  (terutama jenjang pendidikan lanjutan).  Termasuk juga masuknya budaya permisif (liberal) yang mempengaruhi gaya hidup keluarga.  Jadi pernikahan anak sebenarnya adalah dampak dari sebab-sebab yang sudah disebutkan.  Sayangnya, upaya yang dilakukan belum mendasar dan menyentuh akar masalahnya.  Belum mampu mengupayakan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Seperti tercantum dalam PP No 87/2014, fungsi keluarga yaitu (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi sosial budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi dan (8)  fungsi pembinaan lingkungan.   Pada prinsipnya program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. (sindonews.com).

Akankah bisa dicapai keluarga yang bahagia dan sejahtera, jika cara pandang negara terhadap berbagai persoalan, termasuk perkawinan anak masih sangat parsial?  Apalagi upaya yang dilakukan bukan semata-mata agar anak dan keluarga bahagia, tapi supaya  tidak terjadi “kerugian” ekonomi bagi negara ? Jadi kalau mau penekanan lagi, jika ekonomi negara meningkat, apakah mereka perduli soal kebahagiaan keluarga?

Memperbaiki kualitas Keluarga, ilusi?

Semua orang sepakat dengan delapan fungsi keluarga di atas, tapi bagaimana kita mampu mewujudkannya ketika persoalan yang menimpa masyarakat seolah bertubi-tubi ?  Coba lihat saja kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat secara umum , apakah beban keluarga-khususnya para ibu- berkurang?  Justru mereka dihadapkan dengan kebutuhan pokok (sembako, TDL ,gas)  yang melambung tinggi.

Betapa berat tanggungan keluarga Indonesia saat ini, dengan penghasilan yang ~ bisa jadi~ tidak meningkat mereka tetap “wajib” mengupayakan agar kebutuhan dasar bisa tercukupi.  Kadang para ibu -bahkan anak pun juga-  harus menanggung beban  ekonomi keluarga dengan bekerja.  Mulai dari pekerjaan kasar (buruh), sampai yang menggadaikan akhlak, jadi PSK atau pekerjaan yang lain.  KPAI mencatat ada 80 kasus prostitusi anak dari Januari sampai September 2018, dari total 264 kasus yang menimpa anak berupa eksploitasi seks komersial, traffiking dan ekspolitasi kerja.  (detiknews, 23/10/2018).   Semua karena didorong motif lemahnya ekonomi.

Faktanya, masih banyak keluarga Indonesia belum sejahtera. Sensus BPS sejak Maret menunjukkan bahwa penduduk Indonesia  yang masuk kategori miskin sekitar  25,96 juta orang atau  9,82 persen total penduduk. Itu pun menggunakan standar yang tidak manusiawi, yakni kemiskinan diukur dengan pendapatan perorang kurang dari Rp 14.000 / hari. (liputan6.com, 19/7/2018).   Dengan Rasio Gini yang cukup besar yaitu 3,392 , yang menujukkan ketimpangan yang masih cukup lebar.   Bayangkan saja dengan uang segitu (rp 13 bibu-an), bisa dibelikan apa sekarang? Apalagi jika dikaitkan dengan harga-harga kebutuhan pokok yang cenderung terus naik.

Dengan tingkat kesejahteraan seperti ini, tentu berpengaruh pada kemampuan keluarga mengakses berbagai kebutuhan dasar termasuk pendidikan.   Memang untuk pendidikan dasar di Indonesia bebas biaya, tetapi perlengkapan sekolah tidaklah gratis.  Belum lagi biaya transportasi,  dsb-nya.  Ada bantuan berupa dana BOS, atau yang lain, tapi tak bisa menyentuh semua individu secara sempurna. 

Di beberapa daerah bahkan masih berkendala di infrastruktur.  Mungkin kita masih melihat ada sekolah dengan bangunan yang tak layak, juga jembatan yang belum juga diperbaiki,  atau bahkan siswa harus berangkat sekolah dengan “berjuang” menyebrangi sungai yng berair deras karena ketiadaan jembatan penghubung antar desa.

Kerusakan moral juga menghantui keluarga Indonesia. Kita menyaksikan betapa kasus asusila begitu mencengangkan. Banyak kasus KTD (kehamilan tak diinginkan) menimpa remaja di  usia yang semakin muda , dampak dari gaul bebas.  Selain nikah buru-buru, pilihan aborsi juga tinggi.  Badan kesehatan dunia WHO memperkirakan ada 2 juta kasus aborsi setiap tahun di Indonesian.    Dengan 30 persen pelakunya adalah remaja.  Bahkan Police Watch (IPW) pernah mencatat  sepanjang  Januari 2018 saja ada 54 bayi dibuang di jalanan.  Umumnya pelaku berusia 15 hingga 21 tahun. ( hidayatullah.com , 31/1/2018). 

  Ini sebagian kasus gaul bebas berujung aborsi.  Begitu juga kasus incest, marak di Indonesia.  Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9.409  yang dilaporkan sepanjang 2017, dan ada  1.210 kasus merupakan kasus incest. “ Paling banyak kasus dilakukan ayah kandung sekitar 425 kasus, sisanya oleh anggota keluarga dekat yang lain. (tribunnews.com).   Ini pun kadang berujung KTD dan aborsi.  Pada  kasus prostitusi anak juga banyak  didorong oleh life style serba bebas di kalangan remaja dan karena keinginan punya barang mahal. (detiknews).

Itu sebagian persoalan yang harus disandang keluarga Indonesia, Lalu mampukah hanya dengan  agenda yang bersifat seremonial, atau program-program parsial dari penguasa, seperti  THR, Kartu Pintar, beras raskin, bagi paket sembako , dll menyelesaikan tuntas?  Juga untuk para remaja dilarang nikah dini, dengan regulasi ketat. Di sisi lain, serbuan produk dan gaya hidup dari luar tak bisa diatasi oleh negara, karena terikat perjanjian internasional.  Liat saja, bagaimana perusahaan raksasa seperti Google dan Facebook dengan leluasa menjajakan contoh-contoh pola hidup Barat yang bebas.  Dan negara cuma bisa mengingatkan dan menasehati remaja agar tidak terbawa arus, apa cukup?

Akhirnya cara pandang dan pola hidup masyarakat- yang notabene mayoritas muslim- tak lagi menjadikan Islam sebagai sandaran. Ketika mereka menyelesaikan masalah keterbatan ekonomi, masalah kekerasan di rumah tangga, masalah KTD, masalah apapun juga, umat malah terbawa dan terpengaruh mengambil solusi  yang tersedia.  Ide kesetaraan, pemberdayaan perempuan, atau bagaimana menjadi generasi yang terencana, yang punya prinsip : pacaran boleh-asal sehat dan aman.  Jauh dari penularan HIV AIDS.  Yang penting anak tetep sekolah, agar nanti bisa bekerja dan mengangkat ekonomi keluarga.  Di sisi lain, para ibu juga didorong untuk keluar dari wilayah domestik, bekerja formal maupun informal.  Harapannya, ekonomi akan lebih baik.   Semua berpikir baiknya ekonomi selalu berujung pada keluarga bahagia.  Betulkah?

Sebenarnya cost yang lebih mahal harus dibayar oleh negara muslim terbesar ini, karena pada saat yang sama jumlah perceraian terus meningkat.  Di Banjarmasin, tercatat peningkatan 5-7 persen kasus cerai setiap tahun.  Yang paling tinggi sekitar 70 persen adalah kasus cerai gugat (istri), karena berbagai faktor pendorong  antara lain masalah ekonomi dan perselingkuhan.  Trend peningkatan kasus ini terjadi di seluruh Indonesia secara umum.  Seiring dengan meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di sektor publik.

Demikian juga pada kasus kenakalan anak dan remaja, terus naik.  Menurut kepolisian sepanjang  2018 hingga Februari  2019 saja,  ratusan kasus kriminal dilakukan remaja bersatus pelajar SD, SMP dan SMA.  Kasusnya meliputi pengeroyokan,  pencurian, penganiayaan dan tawuran, bahkan pembunuhan. Kapolres  Metro Jakarta Barat, Komisaris Besar Hengki Haryadi mengatakan bahwa tindakan kejahatan remaja memiliki hubungan kuat dengan penggunaan narkoba. “ Para tersangka menggunakan narkoba dan obat daftar G-seperti tramadol- sebelum beraksi,” kata Beliau. (tempo.co, 15/3).  

Banyak pakar pendidikan yang mengaitkan kerusakan prilaku remaja, baik gaul bebas atau kenakalan dan kriminalitas berkaitan erat dengan perhatian, pengawasan dan pendidikan di keluarga.   Seto Mulyadi, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebut bahwa prilaku menyimpang terjadi pada anak karena aktifitas yang tidak terkontrol, kurang perhatian dari orangtua dan guru. Karena orangtua terlalu sibuk, tidak ada komunikasi dan tuntutan yang terlalu tinggi, kekerasan pada anak, tidak tahu potensi anak, ambisi orang tua  dan guru, juga diskriminasi. (antaranews.com). 

Bayangkan saja, dengan prinsip sing penting “waktu yang berkualitas” apakah keluarga mampu menjaga generasi yang digempur “serangan” pemikiran yang liberal (bebas) dari segala penjuru.  Termasuk menjaga keutuhan keluarga, apakah bisa dilakukan ketika sang ibu harus pergi jauh dari suami dan buah hati ke luar negeri? Hanya demi sesuap nasi, segenggam berlian dan –yang paling penting- peningkatan devisa negara.  Silakan dijawab sendiri.

Islam : Solusi Tuntas agar Keluarga  Sejahtera dan Mulia

Dien yang mulia ini mempunyai mekanisme sendiri dalam menjaga ketahanan keluarga, termasuk mendidik generasi dan melibatkan orangtua-khususnya ibu.  Bagaimana mekanismenya? 

Ibu dipandang sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak. Ibu harusnya memaksimalkan perannya dalam mendidik anak-anaknya kelak, sehingga perkembangan mereka tidak terganggu dan dapat mencetak generasi unggul pengisi peradaban.  Ibu menyadari peran mulia ini karena negara (khilafah) selalu mengedukasi para perempuan sejak dini untuk mengasah naluri keibuan dan menguasai ilmu dan tsaqofah Islam.  Juga agar punya skill dalam mendidik generasi. Mereka tidak seharusnya dipusingkan oleh beban penafkahan rumah tangganya seperti saat ini.  Juga dilindungi  dari pelecehan dll -bukan dikekang- karena mereka adalah kehormatan yang harus dijaga.

Bagi generasi, secara umum negara mampu melakukan pembinaan secara formal (sekolah) dan non formal di tengah masyarakat sehingga akan lahir generasi yang berkepribadian Islam.  Jauh dari prilaku bobrok, karena orientasi pendidikan bukan bisnis atau mencetak pekerja, tapi menjadi berkepribadian yang luhur sesuai Islam.

Dalam kehidupan sosial, Islam mengatur sangat cermat bagaimana laki-laki dan perempuan bisa saling menjaga marwah mereka. Termasuk antar anggota keluarga dengan aturan interaksi Islamy, berpakaian yang syar’i tidak mengumbar aurat, pengaturan interaksi di rumah maupun di luar rumah. Juga pengaturan pemenuhan perumahan yang syar’i, yang membuat anggota keluarga dijauhkan dari penyimpangan seksual. Serta penegakkan hukuman yang keras bagi pelaku zina, liwath dan prilaku seksual menyimpang lainnya, termasuk incest.   Negara memberi kemudahan untuk menikah, bukan dipersulit seperti sekarang. Padahal rangsangan seksual begitu gila di masyarakat, menikah di usia muda adalah salah satu solusi terbaik. Namun justru dipersoalkan, seolah tercela. Anehnya, kadang  dinikahkan dengan "dispensasi" usia dini karena  MBA! Negara juga wajib mengatur dan mengawasi media agar tidak kontra produktif dengan pendidikan generasi. 

Untuk problem ekonomi, Syariat pun telah menetapkan kebutuhan pokok (primer) bagi setiap individu adalah pangan, sandang, dan papan.   Allah Swt. berfirman: “Kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf.” (TQS. al-Baqarah [2]: 233).  Rasulullah saw. bersabda: “Dan kewajiban para suami terhadap para istri adalah memberi mereka belanja (makanan) dan pakaian”. (HR. Ibn Majah dan Muslim dari Jabir bin Abdillah).

Bagi keluarga yang bersangkutan diwajibkan untuk mengusahakan nafkahnya sendiri.  Negara memfasilitasi dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi para ayah , suami atau penanggung jawab keluarga.  Apabila tidak mampu bekerja , maka kerabat dekat yang memiliki kelebihan harta wajib membantu.  Apabila kerabat dekatnya tidak mampu, atau tidak mempunyai kerabat dekat, maka kewajiban beralih ke Baitul Mal dari kas zakat. Apabila tidak ada, wajib diambil dari Baitul Mal, dari kas lainnya. Apabila tidak ada juga, maka kewajiban beralih ke seluruh kaum Muslim.

Syariat Islam juga  mengatur masalah kepemilikan dan pengelolaan SDA sedemikian rupa detilnya  yaitu terkait jenis-jenis kepemilikan, pengelolaan kepemilikan, dan pendistribusian kekayaan di tengah-tengah masyarakat.  Ada kepemilikan individu, umum dan negara Dalam prakteknya, kepemilikan umum  ini dikelola oleh negara (khilafah) , dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat.  Haram dimonopoli oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga yang lain tidak memperoleh apa-apa; sebagaimana yang tejadi dalam sistem kapitalis-liberal. Dengan demikian masalah kesejahteraan dan kemampuan akses pada pendidikan dan kesehatan dapat ditingkatkan dan dituntaskan dengan ketersediaan dana di APBN Khilafah.

Saat ini, penerapan sistem kapitalis liberal berdampak kepada susahnya masyarakat mengakses kebutuhan dasar dan sekunder, karena dikuasai kapital.  Kecuali dia mau banting tulang, bahkan sampai mengorbankan harga diri bahkan nyawa, untuk sekedar makan!  Sekolah dan kebutuhan yang mahal.   Kalau pun bisa sekolah, tidak ada jaminan terbentuk kepribadian yang mulia, karena pendidikan telah menjauh dari tujuan semula.  Untuk membentuk output pendidikan yang berkepribadian.  Tapi  semata-mata untuk memenuhi kebutuhan industri akan tenaga kerja yang murah dan bisa dieksploitasi dengan mudah.

Sungguh ini semua masalah sistemik.  Tak mungkin jika diselesaikan satu-satu secara parsial. Perlu solusi tuntas yang sistemik, yaitu Sistem Islam.  Dengan Islam harapannya Harganas ke depan bukan sekedar pencapaian jumlah keluarga sejahtera secara kuantitas.  Apalagi cuma demi perhitungan untung rugi negara semata. Pencapaian PDB atau indikator lain, yang cuma melihat kesejahteraan secara umum. Tapi  bagaimana bisa tercapai  ketahanan keluarga secara hakiki, menjangkau kesejahteraan per individu masyarakat.   Insha Allah. []

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...