15 November 2019

Perppu Ormas jadi UU: Mulai Sadarkan, Makanya Jangan Golput Lagi

Oleh : Acep Fathin Mulyana (Aktifis Pergerakan Kepemudaan Islam) 

PERPPU Ormas disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI lalu (24/10/17). 7 Fraksi menerima dan 3 Fraksi menolak. Lebih rincinya 314 org setuju, 131 tidak setuju. 

Seseorang yang memakai logika sederhana ia akan berfikir "oh berarti untuk menang, partai islam harus memperbanyak kursinya di DPR". akhirnya dengan nada kesal ia mengkambing hitamkan pihak yang golput dengan mengatakan, "makanya lain kali jangan golput lagi, biar suara di DPR menang !" 

Benarkah yang salah adalah mereka yang golput ? Benarkah kemenangan lewat DPR yang menjadi fokus ? Disinilah letak pentingnya pemikiran yang mendalam dan islami. Agar tak mudah menyalahkan saudaranya sendiri padahal akar masalahnya adalah demokerasi itu sendiri.

Sepanjang perhelatan demokerasi ini berlangsung maka DPR dapat dipastikan takan pernah 100% dikuasai oleh satu partai saja atau banyak partai namun pandangannya semua sama. Karena jika DPR dikuasai satu partai saja atau semuanya punya pandangan yang sama tentu bukan lagi demokerasi. 

Sebagaimana yang di ungkap Yusuf Kalla beberapa waktu yang lalu "Namanya demokrasi, kalau Anda harus berpikir semua setuju, itu kembali ke Orde Baru. Ini kan demokrasi, orang boleh berbeda pendapat. Bagus itu. Enggak apa-apa, bersemangat orang berdemokrasi," kata JK (Merdeka.com)

Namun katakanlah ada yang beranggapan bisa saja sebuah partai Islam mendominasi DPR. Misal partai Islam tersebut memperoleh 60% kursi dan 40% lainnya dibagi-bagi 9 partai lainnya.

Apakah dengan kursi 60% tersebut bisa otomatis mengesahkan atau menolak suatu RUU atau PERPPU ? Jawabannya tidak bisa. Karena prosentase kursi lainnya tetap akan bertahan dengan keputusan politisnya. Lalu bagaimana ? maka pengambilan keputusan rapat tersebut tetap saja akan diambil melalui voting atau pengambilan suara.

Ibaratnya sebutlah detail suara yang diperoleh adalah 70% menolak PERPPU Ormas dan 30% lainnya menerima. Berarti otomatis PERPPU Ormas batal dijadikan undang-undang. Lantas, Inikah yang dianggap sebagian orang telah menang ? kemenangan seperti inikah yang diridhoi Allah ?

Substansi PERPPU ormas dilihat dari kaca mata Islami adalah bentuk kedzaliman terhadap suatu ormas. Lahirnya perppu ini untuk menghadang dakwah dan memberangus ajaran islam, yakni Khilafah. Oleh karenanya maka esensi PERPPU ini nyata-nyata bertentangan dengan Islam dan hukumnya haram.

Muncul pertanyaan layakkah umat Islam masih mengambil suara atas diterapkan ataukah ditinggalkannya sesuatu yang jelas haram ? 

Padahal sesungguhnya umat islam memahami terhadap sesuatu yang fardhu maka itu harus dilaksanakan. Sedangkan terhadap sesuatu yang haram maka Allah perintahkan untuk meninggalkannya tanpa keraguan sedikitpun apalagi didiskusikan untuk diambil ataukah ditinggalkan. Allah SWT Befirman : 
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya (QS. An-Nisa’ : 65)

Allah memerintahkan kepada kita untuk tunduk pada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya sesuatu yang wajib dalam Islam tanpa ragu harus kita kerjakan. Sementara sesuatu yang haram dalam islam tanpa ragu harus kita tinggalkan. Tapi hal ini tak berlaku dalam sistem demokerasi.

Sistem demokerasi tidak menghendaki adanya standar halal dan haram. Pengambilan keputusan diambil dari banyaknya kepala bukan dari isi kepala. Suara ‘ulama dianggap sama dengan suara koruptor. Inilah realitas demokerasi. 

Maka perzinahan, riba, khamr, yang jelas-jelas haram, dalam demokerasi di voting untuk dihilangkan ataukah tetap eksis. Pertanyaanya, semurah itukah hukum Allah untuk disejajarkan dengan pendapat manusia ?.

Tidakkah kita sadar bahwa tidak ada sedikitpun kemuliaan didalamnya. Jika menang, maka menangnya bukan karena ketundukan pada Allah. Jika kalah maka hukum Allah telah dihinakan dua kali. Pertama karena sudah disejajarkan dengan pendapat manusia. Kedua, karena pendapat manusia bisa mengalahkan hukum Allah.

Inilah akar masalahnya. Adanya demokerasi membuat setiap hukum Allah yang harusnya diterapkan, diubah menjadi didiskusikan. 

Oleh karenanya secara tidak langsung, seruan untuk memenangkan pertarungan di DPR adalah seruan untuk mendukung adanya sebuah forum yang mensejajarkan antara aturan Allah dengan aturan manusia. 

Dan seruan untuk tetap percaya pada demokerasi adalah seruan untuk tetap percaya bahwa hukum Allah memang layak disejajarkan dengan hukum buatan manusia. Inikah yang kita inginkan ?

Sedangkan kita tau bahwa Rasulullah dimenangkan Allah dengan tegaknya Daulah Islam di Madinah tanpa proses koalisi, kompromi, ataupun saling voting antara hukum Allah dgn hukum Kafir Qurays pada saat itu. 

Bukan karena tidak ada kesempatan, justru Rasulullah ditawari harta, tahta, wanita, dengan setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala dan hentikan dakwah (lobi politik untuk koalisi). 

Namun beliau menolaknya mentah-mentah dengan mengatakan jikapun matahari dan bulan diletakan ditangannya, maka dakwah akan terus berjalan sampai Allah memberikan kemenangan atau binasa karenanya.

Itulah jalan dakwah. Jalan untuk memahamkan umat tentang hukum-hukum Islam dan hak-hak Allah di muka bumi. 

Memang akan terasa berat, sebagaimana Rasulullah dan shahabat juga mengalaminya. Ada ancaman, kekerasan fisik, boikot, dan pembubaran. Itu sunatullah perjuangan.

Memang seolah tidak realistis, tapi orang beriman akan tetap yakin atas janji Allah. Sebagaimana Shahabat juga merasa tidak realistis untuk bisa menang dan menguasai jazirah arab pada awalnya, Namun akhirnya tetap yakin dgn janji Allah dan mereka akhirnya melihat janji Allah itu memang benar. 

Tidaklah dibenarkan mengambil jalan demokerasi dengan alasan itulah satu-satunya jalan kebangkitan umat. 

Tidakpula dibenarkan mengatakan bahwa mengambil demokerasi artinya mengambil dhoror yang terkecil. Karena kaidah itu tepat digunakan manakala hanya ada dua pilihan, contoh antara mati dengan memakan daging babi. Maka ambil yang kedua yakni makan babi karena dhorornya lebih kecil. Tapi jika diantara mati dan daging babi itu ada ayam, maka ambilah ayam. 

Mengapa harus mengambil demokerasi jika kita masih bisa mengambil jalan dakwah diluar demokerasi ?.

Bukankah sudah terbukti jika kita jujur memahamkan umat, jutaan umat Islam bisa bergerak di aksi 212 kemarin ?. Bukankah itu jauh lebih dahsyat dan berkekuatan ? Meskipun tentu dengan sifat dakwah Rasulullah pada fase makkah yakni tanpa kekerasan sedikitpun.

Masihkah demokerasi ? Silahkan dipahami masing-masing. Tulisan ini tidak diposisi untuk menghakimi seseorang, kelompok, ataupun partai tertentu. Hanya sebuah sharing analisis dalam berkontribusi untuk kebangkitan umat ini yang insyaAllah dalam waktu yang tidak lama lagi.

Allahu Akbar !!!

Category: 

 GULIRKAN KE BAWAH UNTUK MELIHAT ARTIKEL LAINNYA  


Berita lainnya

loading...